Catatan Focus Group Discussion (FGD) Terkait Sektor Publik Dunia Pendidikan

“Diskusi Internal Anggota LAMP Institute”

Melihat Dunia Pendidikan,

Menerawang Masa Depan,

dan Menerangi Generasi Mendatang

Kalimat di atas, merupakan visi LAMP Institute dalam melihat permasalahan-permasalahan “Kepemimpinan” dan “Manajemen Publik” dalam sektor publik, Dunia Pendidikan. Tertanggal 3 april 2017, bertempat di kampus Universitas Hasanuddin, para anggota LAMP memaparkan hasil pengematan, pengalaman, dan pandangan teoritis mereka terkait masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Kurang lebih tiga jam lamanya, diskusi kami soal pendidikan hari ini terbagi atas tiga bagian yakni Pandangan Ekonomi Makro terkait kebijakan Pendidikan yang ada di Indonesia, Pandangan dari perspektif pemerintahan terkait kewenangan tiap Daerah dan Desa dalam mengelola kebijakan dalam sektor pendidikannya secara mandiri, dan terkahir pandangan akan perspektif sosial-budaya terhadap proses pendidikan di Indonesia, khususnya yang terjadi di Pedesaan.

“Pendidikan di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Makro”

Di Indonesia, Pemerintah sering kali menyuarakan terkait wajib belajar Sembilan tahun, yakni cukup sampai dengan tingkat Sekolah Menengah Pemula (SMP), kebijakan ini bisa kita asumsikan bagaimana Negara cuman mewajibkan warganya untuk bisa minimal, bisa Menulis dan Juga Bisa Membaca. Kemampuan bisa menulis dan juga bisa membaca ini (Minimal), jika dipandang dalam pandangan ekonomi politik, setidaknya dapat menjadikan warganya sebagai tenaga kerja murah yang bisa dijual di pasaran. Sedangkan fenomena maraknya perguruan tinggi negeri yang kini berubah status menjadi PTNBH (Perguruan Tinggi Nasional Berbadan Hukum) menunjukkan arah pendidikan kita sedang mengikuti yang namanya Pasar (Baca: dimana praktek-praktek kapitalis, nyata adanya di dunia Pendidikan Tinggi Negeri).

Sulitnya menyusun kerangka kebijakan pendidikan pada tingkat nasional, yang disebabkan oleh masing-masing sektor publik saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Mengamati visi dari Presiden, Jokowi lebih memprioritaskan pembangunan pada sektor maritim dan tentunya ini sangat berpengaruh dalam manajemen politik anggaran dalam penentuan kebijakan di Indonesia. Sebenarnya ada ruang, sekaligus peluang yang mesti digunakan dengan sebaik-baiknya untuk mengelola Kebijakan dalam dunia Pendidikan, yakni sistem otonomi daerah/desa di Indonesia.

“Pendidikan di Indonesia dalam Perspektif ilmu Pemerintahan (Otonomi Daerah/Desa)”

Kebijakan otonomi Daerah atau otonomi Desa yang baru-baru diterapkan di Indonesia ini, membuka peluang untuk mengikis atau setidaknya memperbaiki gejolak kebijakan pendidikan ditingkatan nasional. Hal ini bisa saja terjadi, sebab dengan aturan atau regulasi otonomi daerah/desa, dapat menyusun, merencanakan, membuat, dan juga mengevaluasi secara lansung kebijakan dalam sektor pendidikan di tiap-tiap daerah, desa, atau wilayahnya. Namun, kondisi di lapangan, jelas berkata lain. Ketidakmampuan para kepala daerah atau desa untuk membaca dan memahami kondisi sumber daya manusia dan sumber daya alamnya, berujung pada ketidakteraturan dalam membuat suatu kebijakan, terkhusus dalam kebijakan sektor pendidikan. Selain permasalahan pada pucuk pimpinannya, permasalahan yang lain juga terjadi pada pendamping Desa yang seharusnya bertugas untuk memfasilitasi aparatur Desa, dalam membaca potensi, kekurangan, maupun keunggulan dari SDM dan SDA nya, justru abai pada tugasnya dan lagi-lagi berujung pada ketidakmaksimalan pejabat Desa dalam membuat kebijakan untuk warganya, termasuk kebijakan dalam sektor pendidikan.

“Pendidikan di Indonesia dalam Perspektif Sosial-Budaya”

Arus kebudayaan modern, telah memberi dampak yang besar pada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang ada di Desa-Desa. Sebelum membahas lebih lanjut akan dampak modernisasi di pedesaan, mari lebih dulu mengenal dua model pendidikan yang ada di Indonesia. Pendidikan terbagi atas dua kategorial, formal dan non formal. Pendidikan formal ialah pendidikan yang di tempuh di sekolah-sekolah, sedangkan pendidikan non formal ialah proses pendidikan yang dibebankan pada lingkungan keluarga dan masyarakat. Di desa-desa, sebelum masuknya arus kebudayaan modern, proses pendidikan yang paling berperan adalah pendidikan non formal, yang artinya masyarakat dan keluarga sangat sadar akan proses pendidikan anak-anak pada lingkungannya.

Proses pendidikan non formal itu tertuang dalam bentuk nasehat-nasehat (Ujaran Lisan) disela-sela aktivitas mereka dengan keluarga atau masyarakat. Metode pendidikan non formal dalam bentuk ujaran lisan menjadi sangat efektif, bagi anak-anak di Desa pada umumnya. Namun, semenjak modernisasi masuk di lingkungan pedesaan dengan wujudnya yang nyata dalam bentuk Televisi (Yang juga menggunakan ujaran lisan), akhirnya kondisi sosial budaya di pedesaan berubah, keluarga dan masyarakat kini lebih memilih melempar tanggungjawab pendidikan pada institusi formal (sekolah-sekolah), ketimbang pendidikan pada ranah keluarga dan masyarakat. Alhasil, anak-anak merasa jauh dari lingkungan awalnya, dan lebih memilih untuk mengikuti dan mengenal lebih jauh apa yang dia lihat di televisi dan juga di hp layar sentuhnya.

Maraknya kasus perkelahian antar sesama siswa, pemerkosaan, pelacuran, pada tingkatan anak sekolah mungkin bisa saja disebabkan oleh pergantian arus kebudayaan yang begitu cepat ini dan kita tanpa sadar menuduh anak-anak ini sebagai yang utama dalam permasalahannya sendiri, tanpa mengintrospeksi diri, dengan sebuah pertanyaan, apakah kita sudah menjalankan pendidikan keluarga dan masyarakat pada anak-anak kita ?

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.