PENDIDIKAN DAN UTANG LUAR NEGERI

Baru-baru ini, pada tanggal 2 Mei 2017, kita memperingati hari pendidikan nasional atau biasa disingkat HARDIKNAS. Sebagai hari yang ditetapkan pemerintah Indonesia untuk memperingati kelahiran Ki Hadjar Dewantara, tokoh pelopor pendidikan di Indonesia dan pendiri Taman Siswa, HARDIKNAS juga menjadi ajang dalam merefleksikan kondisi pendidikan di Indonesia.Refleksi kondisi pendidikan menjadi penting dilakukan (bukan hanya pada tanggal 2 Mei saja) untuk mendorong seluruh masyarakat dan stakeholder dunia pendidikan (khususnya pemerintah) agar dapat mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan bisa diakses oleh seluruh rakyat Indonesia sesuai amanat UUD 1945: mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial.

Realitas Pendidikan di Indonesia

Pasca 71 tahun kemerdekaan, dunia pendidikan Indonesia bisa dibilang masih berada pada kondisi yang memprihatinkan. Masalah kurangnya sarana prasarana pendidikan, masih banyaknya rakyat yang tidak mampu mengakses pendidikan, pendidikan di wilayah Barat Indonesia lebih baik dibanding wilayah Timur Indonesia, terbatasnya sarana dan prasana yang membantu siswa ke sekolah, biaya pendidikan yang mahal,sampai kualitas pendidikan yang rendah masih banyak ditemui.

Di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, ada satu sekolah dasar yang karena letaknya terpencil, setiap hari para siswa harus menempuh jalan setapak, melewati tebing curam, dan menyeberangi sungai arus deras.[1] Ada juga puluhan siswa Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, terpaksa menggelantung di atas jembatan rusak akibat banjir pada tahun 2013 untuk mencapai sekolah tepat waktu.[2]Sekitar 80 siswa di Desa Rebuk, Kecamatan Kemiri, Purworejo, Jawa Tengah, terpaksa menggunakan rakit untuk menyeberangi sungai Pedono saat berangkat ke sekolah.Mereka setiap hari bertaruh nyawa menyeberangi sungai yang menghubungkan Desa Rebuk-Kedunglo itu dengan rakit karena jembatan penghubung hancur dan belum diperbaiki.[3]Selain itu, berdasarkan penelitian Article 33 Indonesia, pendidikan berkualitas tak bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat tidak mampu. Hal tersebut berdasarkan kajian mereka terhadap sekolah-sekolah di Kota Bogor, Makassar dan Malang. Dalam kajiannya, lembaga riset itu menemukan masih sedikit jumlah pelajar dari keluarga kurang mampu di sekolah-sekolah unggulan di tiap kota.[4]Biaya pendidikan tinggi juga dalam beberapa tahun terakhir mengalami kenaikan, baik di perguruan tinggi negeri apalagi di perguruan tinggi swasta. Tak jarang banyak tamatan SMA memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Seperti dialami oleh salah satu siswi lulusan SMA swasta di Jakarta Timur, Yuliana Carolina (18), yang memilih bekerja setelah lulus SMA karena pendapatan orang tuanya tidak bisa membiayai biaya pendidikan di perguruan tinggi.[5] Ada juga Suharsi Valentine, siswi alumni SMA Negeri 1 Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Lulus Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) ternyata tak menjamin dia mengenyam pendidikan di Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Tadulako (Untad) Palu. Suharsi tak mampu membayar biaya masuk di FK Untad. Maklum saja, agar resmi berstatus sebagai mahasiswi FK Untad, Suharsi harus membayar biaya program studi pendidikan kedokteran sebesar Rp275 juta. Rinciannya, Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar Rp8,5 juta, Sumbangan Pendidikan Mutu Akademik (SPMA) jalur SNMPTN sebesar Rp40 juta dan biaya jalur SNMPTN sebesar Rp226,5 juta.[6]

Alokasi Anggaran Pendidikan dalam APBN 2017

Anggaran Pendidikan dalam APBN 2017 tetap dijaga 20% dari belanja negara, dengan fokus meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan. Dari belanja negara sebesar Rp2.080,5 triliun pada APBN 2017, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp 400 triliun-an.[7] Dalam rentang tahun 2012 hingga 2017, nominal anggaran pendidikan dalam APBN cenderung naik dan dipertahankan di angka 20% dari APBN (berdasarkan nominal belanja negara di masing-masing tahun), dari Rp 300 triliun-an pada tahun 2012 naik menjadi Rp 400 triliun-an pada tahun 2017. Akan tetapi, jika diurut dalam 10 Kementerian Negara/Lembaga dengan anggaran terbesar tahun 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berada pada urutan ke-8 dengan nominal anggaran Rp 39,8 triliun, lebih rendah dibanding nominal anggaran tahun 2016 sebesar Rp 43,6 triliun. Kementerian Ristek dan Dikti berada pada urutan ke-9 dengan nominal anggaranRp 39,7 triliun, juga lebih rendah dibanding nominal anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp 40,6 triliun. Urutan pertama dengan porsi anggaran terbesar dipegang oleh Kementerian Pertahanan dengan porsi Rp 108 triliun, urutan kedua adalah Kementerian PU dengan porsi Rp 101,5 triliun, dan urutan ketiga adalah POLRI dengan porsi Rp 84 triliun.Total belanja Kementerian/Lembaga pada APBN 2017 sebesar Rp 763,6 triliun.

Dalam pasal 31 Ayat 4 UUD 1945 amandemen keempat mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 013/PUU-VI/2008 bahwa pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Alokasi anggaran yang lebih spesifik diatur dalam pasal 49 UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1, yaitu dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD.

Jika merujuk pada konstitusi, alokasi anggaran untuk sektor pendidikan pada APBN tahun 2017 dan lima tahun terakhir sudah memenuhi amanat konstitusi. Akan tetapi, kenapa pengalokasian anggaran pendidikan selalu dianggarkan pada titik minimum? Kenapa alokasinya selalu dijaga pada titik minimum? Kenapa tidak dialokasikan di atas titik minimum? Kenapa dalam rentang tahun 2012 hingga 2017 alokasi anggaran pendidikan berkisar di 20% saja?

Utang Luar Negeri Indonesia

Utang luar negeri Indonesia per Februari 2017 sebesar 321.704 juta USD[8] atau setara dengan Rp 4.317 triliun (asumsi kurs Rp 13.422 per USD). Angka ini 2,4 kali lipatnya pendapatan negara pada APBN 2017 (Rp 1.750 triliun) dan dua per limanya PDB Indonesia (menurut harga berlaku) tahun 2015 (Rp 11.540,8 triliun)[9]. Dalam kurun tujuh tahun terakhir, utang luar negeri Indonesia cenderung meningkat. Pada tahun 2010 total utang luar negeri Indonesia sebesar 202.413 juta USD dan terus meningkat hingga Desember 2016 sebesar 316.788 juta USD. Dari total 321.704juta USD per Februari 2017, utang pemerintah dan bank sentral sebesar 161.970 juta USD, sedangkan utang swasta 159.733 juta USD.

Lima besar negara pemberi pinjaman ke Indonesia terdiri atas Singapura (50.726 juta USD), Jepang (30.623 juta USD), Tiongkok (14.790 juta USD), Hongkong (11.772 juta USD), dan Amerika (11.044 juta USD). Sedangkan lima besar organisasi internasional pemberi pinjaman terdiri atas I.B.R.D. (16.209 juta USD), A.D.B. (9.281 juta USD), I.M.F. (2.679 juta USD), I.D.A. (1.421 juta USD), I.D.B. (732 juta USD).[10]

Pendidikan dan Utang Luar Negeri

Secara substansial, hubungan antara utang luar negeri dan pendidikan dapat diibaratkan seperti hubungan antara kolonialisme dan perjuangan kemerdekaan. Utang luar negeri merupakan alat penjajahan baru bagi negara-negara maju atau organisasi kreditur internasional kepada negara-negara berkembang, sedangkan pendidikan merupakan proses sistematis yang dilakukan oleh sebuah bangsa untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa-nya” demi membebaskan diri dari penindasan atau penjajahan. Berbeda dari penjelasan yang biasa kita dengar bahwa utang luar negeri merupakan bantuan dunia internasional kepada negara-negara berkembang untuk membangun negaranya, utang luar negeri sejatinya merupakan proses sistematis yang dilakukan oleh negara-negara maju untuk menjerumuskan negara-negara berkembang dalam perangkap neokolonialisme/neoliberalisme. Ketika negara berkembang telah masuk dalam perangkap itu, kebijakan-kebijakan yang lahir di negara yang bersangkutan pun dikontrol oleh negara kreditur atau organisasi kreditur internasional tempat ia berutang. Dengan besarnya jumlah utang luar negeri Indonesia,proses pendidikan di Indonesia menjadi patut diwaspadai telah berubah fungsi dari “pencerdasan kehidupan bangsa” menjadi penghasil agen-agen neokolonialisme/neoliberalisme.

Secara finansial, kewajiban membayar utang luar negeri yang jumlahnya sangat besar menjadi hambatan bagi pemerintah untuk menyediakan anggaran yang lebih besar pada sektor pendidikan. Besarnya pembayaran angsuran pokok dan bunga utang yang berkali-kali lipat lebih besar dari anggaran pendidikan menjadi penyebab utama lemahnya komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan.

[1]Novi Husdinariyanto/Zumrotun Solichah, “Perjuangan Siswa SD ke Sekolah Menyeberangi Sungai”, Antara News, 5 Februari 2017, diakses 11 Mei 2017, http://www.antaranews.com/berita/610742/perjuangan-siswa-sd-ke-sekolah-menyeberangi-sungai

[2]Bulan Sri Indra Maya, “Perjuangan Siswa SD ke Sekolah Harus Bergelantungan di Jembatan Maut”, Okezone News, 10 Maret 2015, diakses 11 Mei 2017, http://news.okezone.com/read/2015/03/10/340/1116170/perjuangan-siswa-sd-ke-sekolah-harus-bergelantungan-di-jembatan-maut

[3]Farid Assifa, “Jembatan Rusak, Siswa Pakai Rakit Seberangi Sungai demi Sekolah”, Kompas.com, 25 Februari 2016, diakses 11 Mei 2017, http://regional.kompas.com/read/2016/02/25/07335591/Jembatan.Rusak.Siswa.Pakai.Rakit.Seberangi.Sungai.demi.Sekolah

[4]Richaldo Y Hariandja, “Masyarakat Miskin Sulit Akses Pendidikan Berkualitas”, Media Indonesia, 9 Mei 2017, diakses 11 Mei 2017,http://mediaindonesia.com/news/read/104083/masyarakat-miskin-sulit-akses-pendidikan-berkualitas/2017-05-09

[5]Farida Denura, “Duh, Mahalnya Biaya Pendidikan”, Scholae, 21 Maret 2012, diakses 11 Mei 2017, http://www.scholae.co/web/read/378/duh.mahalnya.biaya.pendidikan

[6]Arbi Sumandoyo, “Biaya Kuliah Kedokteran yang Makin Tak Terjangkau”, Tirto id, 12 Oktober 2016, diakses 11 Mei 2017, https://tirto.id/biaya-kuliah-kedokteran-yang-makin-tak-terjangkau-bTkC

[7]Direktorat Penyusunan APBN, “Informasi APBN 2017”, Direktorat Jendral Anggaran, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 6 Desember 2016, diakses 3 Mei 2017, https://www.anggaran.depkeu.go.id/publikasi

[8]Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Bank Indonesia, “Statistik Utang Luar Negeri Indonesia Vol. VIII April 2017”, Bank Indonesia, 17 April 2017, diakses 12 Mei 2017, www.bi.go.id/en/iru/economic-data/external-debt/Pages/SULNI-April-2017.aspx

[9]Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik, “Statistik Indonesia 2016”, Badan Pusat Statistik Indonesia, 29 Juni 2016, diakses 11 Mei 2017, https://perpustakaan.setneg.go.id/repository/Stat-Ind-2016.pdf

[10]Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Bank Indonesia, “Statistik Utang Luar Negeri Indonesia Vol. VIII April 2017”, Bank Indonesia, 17 April 2017, diakses 12 Mei 2017, www.bi.go.id/en/iru/economic-data/external-debt/Pages/SULNI-April-2017.aspx

Muhammad Hosni Isnaeni Alna, LAMP Institute