LBH SITUMEANG: “MENGKRITISI DEMI MEWUJUDKAN 25 PROGRAM UNGGULAN BUPATI KABUPATEN TANGERANG AHMED ZAKI ISKANDAR.

Anri Saputra Situmeang,S.H Selaku Direktur Eksekutif LBH SITUMEANG

Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Daerah Kabupaten Tangerang menetapkan pasangan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Tangerang pada periode tahun 2013–2018 yang bernama Ahmed Zaki Iskandar dan Hermansyah. Bupati Kabupaten Tangerang pada masa periode tahun 2013–2018 mempunyai 25 Program Unggulan untuk mengembangkan dan memajukan masyarakat Kabupaten tangerang, Anri Saputra Situmeang,S.H selaku Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) SITUMEANG memberitahukan kepada awak media 25 unggulan sebagai tersebut :

1. Peningkatan Akses Pendidikan

2. Peningkatan Sarana Kesehatan

3. Kartu Pintar

4. Kartu Sehat

5. Revitalisasi Dan Pembangunan Pasar Kabupaten

6. Gebrak Sipintar

7. Jalin Rasa

8. Penanganan Pengangguran

9. Peningkatan Akses Sanitasi

10. Pembangunan Sport Centre

11. Pengembagan Pusat Seni Budaya Dan Pariwisatapengembagan Pusat Seni Budaya Dan Pariwisata

12. Gemaripah

13. Peningkatan Layanan Air Bersih

14. Kantor Bersama Bidang Keagamaan

15. Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh

16. Gebrak Pakumis

17. Gerbang Mapan

18. E-Government

19. Desa Mantap (Mandiri Tahan Pangan)

20. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

21. Akselerasi Pendapatan Daerah

22. Penanggulangan Banjir

23. Penanggulangan Kemacetan Lalu Lintas

24. Pertanian Pangan Berkelanjutan

25. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)

Anri saputra situmeang,S.H mengapresiasikan dan sangat mendukung untuk mencapai atau menyetuh kepada masyrakat atas 25 program unggulan, akan tetapi saya ingin mengkritisi dan menilai 25 program unggulan yang belum terealisasi dan kurangnya efektif dalam mewujudkan program unggulan tersebut. Seperti:

1. Peningkatan Akses Pendidikan di daerah kabupaten tangerang:

Lanjut, Anri Saputra Situmeang,S.H mengatakan perlu adanya control kerja lebih serius oleh kepala daerah kabupaten tangerang kepada kepala dinas pendidikan, sebab banyak sekolah yang minim dalam hal sarana dan prasarana disekolah khususnya sekolah dasar (SD). Sepertinya hal sekarang Sekolah Dasar Negeri Pete yang sangat memprihatinkan. Disini harus bertanggung jawab sepenuhnya kepala daerah beserta kepala dinas pendidikan, kemana APBD untuk akses pendidikan ?. Saya menilai tidak serius untuk memberikan hak kepada anak untuk peningkatan Akses Pendidikan untuk belajar secara nyaman. Terlebih lagi Kepala Dinas Pendidikan harus lebih giat mengontrol Kepala Sekolah SD/SMP jangan sampai adanya pungli terkait penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam ajaran baru 2017/2018.

Anri Saputra Situmeang,S.H mengungkapkan terkait dasar hukum pihak sekolah dilarang melakukan pungutan liar tertuang di Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah Pasal 12 yang berbunyi Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang:

a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Sekolah

b. melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya

c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung

d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung

e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas Sekolah secara langsung atau tidak langsung

f. mengambil atau menyiasati keuntungan ekonomi dari pelaksanaan kedudukan, tugas dan fungsi komite Sekolah

g. memanfaatkan aset Sekolah untuk kepentingan pribadi/kelompok

h. melakukan kegiatan politik praktis di Sekolah; dan/atau

i. mengambil keputusan atau tindakan melebihi kedudukan, tugas, dan fungsi Komite Sekolah.

Oleh sebab itu, besar harapan masyarakat kepada Zaki Iskandar selaku Kepala Daerah Pemkab Tangerang yang dibantu oleh Kepala Dinas Pendidikan untuk lebih efektif kinerjanya agar tidak adanya pungli di bidang pendidikan. Dan belum lama ini kita Memperingati Hari Anak Nasional (HAN) pada tahun 2017, kita mengetahui kabupaten tangerang mendapat penghargaan Kabupaten Layak Anak dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saya sangat menghargai atas penghargaan kabupaten layak anak yang diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada kabupaten tangerang, tetapi saya juga menilai kabupaten tangerang belum layak mendapatkan penghargaan kabupaten layak anak karena alasan saya seperti berikut ini:

A. Banyaknya Kejahatan yang menjadi korban yaitu Anak, seperti halnya Klien dari LBH SITUMEANG yang bernama SM berusia 15 tahun, anak yang menjadi korban atas kejahatan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri di daerah kabupaten tangerang.

B. Masih belum adanya keseriusan Pemkab Tangerang untuk sepenuhnya mengimplementasikan pasal 34 ayat (1) UUD 145 yang berbunyi bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” dalam hal ini di wakili oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Tangerang untuk memjamin hak-hak anak yang kita lihat di kecamatan cikupa banyak anak menjadi pengemis, gelandangan, pengamen. Dan anak jalanan. Oleh karena itu, Bupati Pemkab Tangerang yang sekarang dipimpin oleh Ahmed Zaki Iskandar harus meminta pertanggungjawaban kepada Dinas Sosial, sudah sejauh mana Kesejahteraan Keadilan Sosial kepada masyarakat khususnya kepada kesejahteraan anak yang terlantar ?

Dalam mengritisi salah satu unggulan Bupati PEMKAB TANGERANG, Anri Saputra Situmeang,S.H mensimpulkan bahwasanya Pemkab Tangerang mengalami kurangnya OPTIMAL terutama perlindungan anak atau bisa kita sebut hak-hak anak di kabupaten tangerang dan bukanlah sesuatu yang bisa dimaklumi. sebab baik dalam suatu program, atau banyaknya dinas/badan yang berkaitan dengan anak, atau bahkan anggaran untuk menyentuh ke anak terus dikucurkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bahkan dibantu juga oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan itupun tidak sedikit. Saran saya, kepala daerah lebih serius lagi untuk menyelesaikan tugas untuk mewujudkan program “Peningkatan Akses Pendidikan di daerah kabupaten tangerang”.

2. Peningkatan Sarana Kesehatan di daearah kabupaten tangerang:

perlu ditingkatkan, akan tetapi bukan hanya sarana kesehatan yang harus menjadi perhatian Ahmed Zaki Iskandar melainkan prasarana kesehatan masyarakat, seperti contohnya suatu kegagalan PEMDA KABUPATEN TANGERANG dalam membantu masyarakat untuk berobat. Contohnya pada tahun 2017 “Masyarakat yang ingin berobat di Puskesmas Sepatan, Kabupaten Tangerang yang kurang efektif pelayanannya dan mengakibatka meninggal dunia”. Oleh karena itu bupati wajib mengevaluasi kinerja pelayanan kepada Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Sepatan atau bahkan Sekretariat Daerah Kabupatan Tangerang.

3. Kartu Pintar di daerah kabupaten tangerang:

belum adanya teralisasi semua Kartu Pintar kepada siswa/I kabupaten tangerang, seperti halnya Sekolah Menengah Pertama di salah satu daearah solear. Padahal tujuan Kartu Pintar yang menjadi salah satu program unggulan Zaki Iskandar untuk menjamin pendidikan menjadi hak bagi seluruh masyarakat kabupaten tangerang dan ini adalah tidak terlepas tanggung jawab Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

4. Kartu Sehat di daerah kabupaten tangerang:

Kartu Sehat harus tersentuh dan diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), jadi masyarakat yang ingin berobat bukan lagi dibebankan karena ekonomi yang ingin masyarakat berobat ke Rumah Sakit atau Puskesmas dikabupaten tangerang. Sebab Kepala daerah harus lebih giat untuk meminta pertanggungjawaban kepada kepala dinas kesehatan untuk sejauh mana mana MBR mendapatkan Kartu Sehat, seperti hal nya, salah satu masyarakat yang berada di kecamatan solear belum mendapatkan Kartu Sehat padahal masyarakat tersebut di bawah penghasilan rendah.

5. Revitalisasi Dan Pembangunan Pasar kabupaten tangerang:

revalisasi bertujuan untuk suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya sehingga revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan untuk menjadi vital, contohnya: Pembangunan Pasar Pinang di kecamatan tigaraksa, yang belum selesai pembangunannya, karena harapan besar dalam pembangunan pasar di pinang harus cepat selesai agar permutaran perekonomian di pasar tersebut cepat meningkatan perekonomian usaha kecil. Dan saya juga ingin kepada Dinas Perindustran dan Perdagangan dan Dinas Cipta Karya ikut serta dan bertanggungjawab atas Revitalisasi Dan Pembangunan Pasar kabupaten tangerang.

6. Gebrak Sipintar kabupaten tangerang:

Untuk Pengembangan ekonomi mikro bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi pendekatan yang dicanangkan dalam Program “GEBRAK SIPINTAR” atau Gerakan Berantas Kemiskinan Melalui Simpan Pinjam Terpadu di masa periode Zaki Iskandar menjadi program bupati tangerang sampai tahun 2018. Bahkan, Gerakan Berantas Kemiskinan melalui Simpan Pinjam Terpadu ini memberikan stimulasi bagi yang benar-benar membutuhkan tanpa agunan. Tetapi sejauh mana menyentuh GEBRAK SIPINTAR kepada kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah ? apakah pernah disosilisasikan kepada usaha kecil menengah ? dalam program GEBRAK SIPINTAR Dinas KUMKM Kabupaten Tangerang harus bisa menjelaskan kepada masyarakat. Karena program ini benar-benar sangat membantu kepada masyarakat usaha kecil jika tersalurkan dan bisa dirasakan kepada masyarakat bukan hanya beberapa kelompok yang mendapatkan program GEBRAK SIPINTAR tersebut.

7. JALIN RASA Kabupaten Tangerang, atau Kerjasama Lintas Menuju Rakyat Sejahtera:

saya menginginkan untuk lebih meningkatkan kepada masyarakat yang diwakili oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kredibilitas pihak yang menjalin kerjasama lintas menuju sejahtera, khususnya untuk BAPPEDA dan Bagian Kerja Sama Sekretriat Daerah benar-benar real untuk masyarakat.

8. Penanganan Pengangguran Kabupaten Tangerang:

kurangnya efektivitas dari kinerja DISNAKERTRANS untuk menyalurkan ke perusahaan bagi masyarakat yang menganggur, Apalagi kita mengetahui kabupaten tangerang juga di juluki sebagai 1001 industri karena banyak PT yang berdiri, akan tetapi kenapa banyak pengganguran ? bahkan saya mecanangkan membuat suatu Lembaga Perkumpulan Penggangurang (LPP) guna untuk mengetahui banyaknya pengguran di kabupaten tangerang.

9. PENINGKATAN AKSES SANITASI Kabupaten Tangerang:

Pemerintah Kabupaten Tangerang memiliki fokus dalam meningkatkan akses sanitasi dan air minum masyarakat Kabupaten Tangerang meliputi sektor penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, persampahan, drainase dan perilaku hidup bersih dan sehat. Akan tetapi banyak perdesaan yang mengalami air yang tidak bersih akibat pencemaran air limbah dari oknum perusahan.

10. PEMBANGUNAN SPORT CENTRE Kabupaten Tangerang:

Dalam pembangunan sport centre saya berharap Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Cipta Karya dan Setda Bagian Pertanahan lebih serius untuk membantu kinerja Pembangunan Sport Centre, seperti halnya sampai saat ini belum ada wadah lapangan bola untuk markas PERSITA “Persatuan Sepakbola Indonesia Tangerang”

11. PENGEMBAGAN PUSAT SENI BUDAYA DAN PARIWISATA Kabupaten Tangerang:

harus dikembangkan dan disolialisasikan dan harus adanya waduh untuk memberikan informasi bahwasannya kabupan tengerang mempunyai budaya tersendiri dan bahkan mempunyai wisata-wisata yang tidak kalah bagus untuk menarik pengunjung.

12. GEMARIPAH (Gerakan Masyarakat Mandiri Sampah) Kabupaten Tangerang:

menurut saya tidak berjalan dengan efektif sebab salah satu contoh adanya pembuangan sampah yang tidak terlokasi khusus untuk pembuangan, wilayah pembuangan sampah yang berserakan itupun terletak tidak jauh dari puspem kab. Tangerang.

13. PENINGKATAN LAYANAN AIR BERSIH Kabupaten Tangerang:

program ini sebenarnya tidak ada bedanya dengan program Zaki Iskandar dalam program pada point 9.

14. KANTOR BERSAMA BIDANG KEAGAMAAN Kabupaten Tangerang:

saya sangat mengapresiasikan Zaki Iskandar mempunyai jiwa prularisme, akan tetapi kita mengetahui Masyarakat kabupaten tangerang tidak terlepas memunyai satu agama. oleh karena itu, saya berharap kepada kepala daearah kabupten tangerang pada masa sekarang untuk menjamin juga ibadah bagi saudara-saudara yang melaksanakan ibadah.

15. PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH Kabupaten Tangerang:

saya mengharapkan merata seluruh wilayah kabupaten tangerang mendapatkan infratruktur, sebab dalam upaya meningkatkan jaringan infrastruktur jalan dan menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan perekonomian baru perlu dilakukan upaya percepatan pembangunan infrastruktur dan mengurangi MBR. Oleh karena itu untuk BAPPEDA, Dinas Tata Ruang, BPMPSTP, dan Sekretariat Daerah harus mengoptimalkan anggaran demi masyarakat. Khususnya untuk Dinas Tata Ruang harus lebih akuntabel dalam kinerja, sebab yang berpengaruh dalam meningkatkan jaringan infrastuktur adalah Tata Ruang, Anri berharap jangan sampai adanya kegagalan dalam menjalankan tupoksi Dinas Tata Ruang.

16. GEBRAK PAKUMIS Kabupaten Tangerang:

(Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan PAdat KUmuh dan MISkin), bupati menyelenggarakan untuk menangani permasalahan umum yang terdapat di kawasan permukiman kumuh Kabupaten Tangerang seperti rumah tidak layak huni, prasarana sarana dan utilitas yang buruk dan kurang memadai yang berdampak pada rendahnya tingkat kesehatan lingkungan. Tetapi sampai saat ini tahun 2017. Dalam program GEBRAK PAKUMIS berkaiat dengan banyaknya dinas seperti BPKAD, Dinas Cipta Karya, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga, Dinas Kebersihan Pertamanan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup dan Badan Pertanahan Nasional. Banyaknya dinas yang berkaitan dengan GEBRAK PAKUMIS ini benar-benar sudah bisa dirasakan apalagi mengatasi kawasan padat kumuh dan miskin. Apalagi kemiskinan yang menjadi persoalan yang sangat darurat di negara indonesia ini khususnya di kabupaten tangerang.

17. GERBANG MAPAN Kabupaten Tangerang:

menurut pemda tujuan Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan infrastruktur masyarakat pantai yang terdapat di wilayah utara Kabupaten Tangerang agar siap menyongsong pembangunan kawasan reklamasi pantai utara yang direncanakan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Tetapi sampai saat ini kawasan reklamasi pantai pantura dengan kondisi Pantura Kabupaten Tangerang keadaannya yang sangat memprihatinkan, apalagi Kepala Daerah Zaki Iskandar pernah di mintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan reklemasi dengan sepanjang pesisir utara Tangerang.

18. E-GOVERNMENT Kabupaten Tangerang:

Adanya tidak terwujud program ini, sebab didalam E-GOVERNMENT untuk mewujudkan pemerintahan yang baik melalui elektronik, seperti hanya keterbukaan APBD melalui web seharusnya bukan APBD saja tetapi Laporan Pertanggungjawaban (LPj) atas penggunanan anggaran. Ini menjadi pekerjaan bupati untuk mengevaluasi Dinas atau SKPD yang tidak mengindahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

19. DESA MANTAP (MANDIRI TAHAN PANGAN) Kabupaten Tangerang:

Begitu juga Zaki Isnkandar mengontrol kepala desa di kabupaten tangerang, apakah kepala desa suda sesuai program DESA MANTAP. Karena kita melihat DESA MANTAP belum mendapat nilai 100 dari masyarakat, sebab belum adanya keterbukaan mengenai Dana Desa (DD) untuk kemandirian desa, saya menilai jika dana desa telah teralisasi seluruhnya maka terwujud DESA MANTAP yang selalu menjadi program Zaki Iskandar.

20. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Tangerang:

Sudah dilaksanakan karena sudah adanya seperti Taman-Taman yang mengelilingi kantor bupati tangerang tetapi tidak menyediakan sarana seperti tempat duduk untuk masyarakat menikmati ruang terbuka hijau, bahkan tidak disediakan fasilitas-fasilitas pendukung penerangan lampu dimalam hari untuk memandang taman hijau tersebut. Dinas Tata Ruang harus lebih memperhatikan dan lebih peka.

21. Akselerasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang:

Dalam pendapat daerah harus terbuka demi transparansi kepada masyarakat. Terlebih kepada Dinas Pendapatan Daerah, BPMPTSP, Disperindag, DKP dan SKPD lainnya yang bertugas dalam pemungutan retribusi harus lebih efektif demi pembangunan PEMKAB TANGERANG.

22. Penanggulangan Banjir Kabupaten Tangerang:

Zaki Zakaria harus selalu berkordinasi dengan Dinas Bina Marga dan SDA, untuk mencapai Penanggulangan Banjir Dikabupaten Tangerang, seperti di perumahan mustika, daearah margasari, sodong, oleh karena itu harapkan kita Dinas Bina Marga mempunyai inisiatif agar tidak terjadi lagi banjir didaerah kabupaten tangerang

23. Penanggulangan Kemacetan Lalu Lintas Kabupaten Tangerang:

masih belum adanya meminalisir kemacetan di kabupaten tangerang, Pada kenyatannya Kabupaten Tangerang masih banyak memiliki banyak titik kemacetan. Apalagi, pada kenyatannya di daerah curug masih adanya titik kemacetan yang terkadang tidak ada para Dishub dan Dinas Tata Ruang yang tidak memperhatikan untuk tidak macetnya kembali perempatan curug.

24. Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Tangerang:

Zaki Iskandar harus memperhatikan Lahan para petani untuk mewujudkan Program Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebab sekarang saya mengamati lahan tani yang sekarang banyak diperuntukan bukan lagi sebagai lahan tani. Disnilah dilihat keseriusan dari para Dinas Pertanian Peteranakan dan Ketahanan Pangan, Dinas Tata Ruang untuk membantu dan mewujudkan program Pertanian Pangan Berkelanjutan.

25. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Kabupaten Tangerang:

Menurut pemkab tangerang, PATEN memiliki arti penting bagi kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik, sehingga memberikan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang. Kita mendorong program tersebut. Sebab jika kualitas pelayanan kepada masyarakat sangat tinggi, maka program tercapai, akan tetapi, jika tidak adanya pelayanan baik kepada masyarakat gagal lah program Zaki Iskandar point 25 yaitu PATEN.

Lanjut, Anri Saputra Situmeang,S.H meresume hasil kritisi 25 program Kabupaten Tangerang pada periode tahun 2013–2018 yang sekarang di pimpin oleh Ahmed Zaki Iskandar dan wakilnya Hermansyah, menilai dalam program unggulan yang mempunyai 25 point itu sangat baik kepada masyarakat kabupaten tangerang. Akan tetapi, sampai saat ini ditahun 2017 didalam 25 program unggulan belum secara merata bisa dirasakan dan menyentuh kepada masyarakat, seperti yang sangat krusial: Peningkatan Akses Pendidikan, Peningkatan Sarana Kesehatan, Kartu Pintar, Kartu Sehat, Penanganan Pengangguran, Gebrak Pakumis, E-Government, Desa Mantap (Mandiri Tahan Pangan), Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Akselerasi Pendapatan Daerah, Penanggulangan Banjir, Penanggulangan Kemacetan Lalu Lintas.

Oleh karena itu, Zaki Iskandar mempunyai kurang lebih satu (1) untuk mengerjakan 25 Program Unggulan agar sebagai bukti nyata kinerja bupati kabupaten tangerang, kepada masyarakat.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated LBH SITUMEANG’s story.