Membangun Indonesia

Masalah Indonesia saat ini sangat beragam, mulai dari ketimpangan kesejahteraan, ketidakstabilan ekonomi, kurangnya pemerataan pendidikan, pengangguran, pencemaran lingkungan, kerumitan birokrasi, korupsi, iklim politik yang buruk, dan sebagainya.

Berbagai fenomena tersebut saling terkait satu sama lain, seperti benang kusut yang sulit diurai jika tidak dikerjakan dengan sabar dan hati-hati. Misalnya, sebelum menyelesaikan masalah ketimpangan kesejahteraan, ekonomi nasional perlu stabil terlebih dahulu. Setelah itu, meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat akan berdampak pada kesadaran untuk mengenyam pendidikan dan sebaliknya. Kesadaran mengenyam pendidikan di masyarakat akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia sebagai tenaga kerja sehingga dengan dukungan kondisi ekonomi nasional yang stabil, jumlah pengangguran dapat berkurang. Begitulah, setiap masalah yang terjadi di Indonesia saat saling terkait satu sama lain sehingga penyelesaian masalahnya pun harus dilakukan secara sistemik.

Untuk menyelesaikan masalah sistemik tersebut, perlu dibuat suatu sistem administrasi yang terintegrasi. Upaya untuk mendahulukan membangun administrasi sebelum mengurus administrasi pembangunan perlu dilakukan oleh pemerintah saat ini. Ratusan Undang-Undang, Perautan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, dan Peraturan Gubernur memiliki berbagai celah sehingga seorang oknum dapat melakukan kesalahan tanpa mendapat sanksi. Hal ini harus segera diperbaiki, terlepas dari kondisi Indonesia yang masih berkembang sehingga perlu banyak belajar untuk membangun administrasi yang sesuai dengan kultur dan budaya masyarakat serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional.


Dalam kuliah manajemen administrasi pembangunan yang saya ambil semester lalu, kami belajar mengenai konsep good governance dan POAC (planning, organizing, actuating, controlling). Menggunakan kedua konsep ini, kami diajarkan mengenai tahapan-tahapan pembangunan yang ideal supaya tujuan pembangunan yaitu sustainability dapat terwujud.

Konsep good governance melibatkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan swasta (dalam hal ini pelaku usaha) untuk melakukan pembangunan sesuai dengan perannya masing-masing. Dalam pelaksanaannya, UNDP mensyarakatkan 9 asas good governance yaitu participation, rule of law, consensus orientation, transparency, responsiveness, equity, accountability, effective & efficient, serta strategic vision. Dengan kesembilan asas tersebut, hubungan antar-stakeholder dalam konsep good governance akan tumbuh secara positif sehingga memunculkan manfaat pada pertumbuhan dan pembangunan wilayah terkait.

Good governance merupakan jiwa dari perencanaan, pengorganisasian, perwujudan, dan pengendalian pembangunan. Maka, membangun hubungan yang baik antar-stakeholder pembangunan perlu dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yaitu sustainability. Sustainability yang dimaksud mencakup aspek lingkungan, ekonomi, kesejahteraan sosial, pendidikan, dan sebagainya.


Untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, menjadi tugas pemerintah untuk membangun sistem administrasi yang baik. Namun menjadi tugas kita bersama, sebagai masyarakat, untuk mendukung, mengawasi, dan mengkritisi keberjalanan pembangunan nasional. Dan untuk pelaku dunia usaha, untuk mendorong munculnya pasar kompetitif, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Semoga Indonesia di masa mendatang dapat menjadi negara dengan sistem administrasi yang baik, sehingga tidak ada lagi oknum yang memanfaatkan celah hukum untuk kepentingannya sendiri. Sehingga pembangunan di negeri ini benar-benar dapat terlaksana untuk kesejahteraan masyrakatnya. Sehingga anak-cucu di masa mendatang dapat menikmati sumber daya alam negeri ini yang melimpah ruah, seperti yang kita nikmati saat ini.

Semoga.

Bandung, 9 Juni 2015

Maryam Zakkiyyah

Anggota Biasa HMP Pangripta Loka ITB

Ditulis setelah membaca kembali bahan kuliah Manajemen dan Administrasi Pembangunan.