Sertifikasi Halal

Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari’at Islam. Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Jadi, yang menyatakan bahwa suatu produk halal adalah MUI, namun pencantuman label halal dilakukan oleh BPOM. Sertifikasi halal MUI berlaku untuk produk pangan, obat, kosmetik, dan produk lainnya dengan tujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat memberikan ketentraman bagi konsumen. Pemberian sertifikat halal ini tidak hanya diuji pada produknya saja, namun sistem di produsen harus dibangun untuk menjamin bahwa produk yang diproduksi selalu konsisten kehalalannya.

Pencantuman label halal hanya dapat diberikan jika suatu produk dengan berbagai varian telah dinyatakan halal oleh MUI, jika terdapat salah satu varian produk yang belum mendapatkan sertifikat halal maka label halal tidak dapat dicantumkan di produk tersebut. Contohnya produk A terdiri dari rasa jeruk dan apel, untuk produk A rasa jeruk telah dinyatakan halal namun produk A rasa apel belum mendapatkan sertifikat halal, maka label halal tidak dapat dicantumkan pada produk A. Mengapa demikian? Karena jika dicantumkan label halal pada produk A rasa jeruk saja maka akan menimbulkan pertanyaan, apakah produk A rasa apel tidak halal atau jika memang produk A rasa apel tidak halal maka konsumen bisa terkecoh karena produk A rasa jeruk telah berlabel halal.

Beberapa hari yang lalu, heboh pemberitaan mie import yang pernah booming dinyatakan haram. Masyarakat bertanya-tanya mengapa mie yang sudah beredar lama di Indonesia baru dinyatakan keharamannya sekarang, berdasarkan suatu artikel dinyatakan bahwa pada saat mendaftarkan produk tersebut importir mie tidak jujur dalam menyatakan bahan-bahan yang terkandung di dalamnya.

Bagi produk yang telah mendapatkan izin untuk diedarkan di Indonesia akan dilakukan sampling, hal ini berlaku untuk produk pangan, obat, kosmetik, pengujian ini dilakukan oleh BPOM dan perpanjangan tangan BPOM yaitu Balai Besar POM. Setiap tahunnya telah ada daftar produk yang harus disampling dan diuji. Mengingat banyaknya produk yang beredar di Indonesia, tentu ini menjadi tugas besar bagi BPOM, namun hal ini tidak dapat menjadi excuse, karena beberapa saat yang lalu pun BPOM “kecolongan” terkait dengan obat. Tugas besar ini pun sebenarnya menjadi tugas milik bersama bukan hanya dari pihak pemerintahan, perlu peran produsen, importir untuk meregistrasikan produk yang akan dipasarkan dengan jujur, disertai dengan dokumen yang valid, perlu peran pemerintah untuk terus memonitor produk-produk yang akan beredar maupun yang telah beredar di pasaran serta menindak tegas pihak-pihak yang tidak patuh terhadap peraturan, perlu kontribusi konsumen untuk memilah, memilih, dan jeli dalam memilih produk untuk dirinya sendiri. Khususnya bagi muslim jika hal tersebut meragukan maka sebaiknya ditinggalkan, karena haram dan halal adalah sesuatu yang hitam dan putih, tidak abu-abu.

“(Sesuatu) yang halal telah jelas dan yang haram juga telah jelas, dan diantara keduanya ada perkara Syubhat (samar-samar). Barangsiapa menjaga diri dari perkara yang syubhat itu berarti ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Barangsiapa terjatuh ke pada yang syubhat berarti ia telah terjatuh dalam yang haram. … Ketahuilah, di dalam tubuh terdapat segumpal darah, jika ia baik maka akan baiklah seluruh tubuh. Namun jika ia rusak maka akan rusak pulalah seluruh tubuh, ketahuilah bahwa segumpal darah tersebut adalah hati.” (HR. Bukhari dan Muslim)