Kerudung: Sebuah dilema dalam ruang publik?

Dalam sejarahnya, penggunaan kerudung diprakarsai oleh Muhammadiyah. Aturannya, perempuan Aisyiyah Muhammadiyah harus berkerudung untuk bisa berpolitik. KH Ahmad Dahlan juga menyuruh istrinya berkerudung agar bisa beraktivitas di ruang publik.

Pada Tahun 1930an, patriarki masih sangat kental. Kerudung bagi Aisyiyah Muhammadiyah tujuannya mengangkat derajat mereka: Mereka bisa beraktivitas di ruang publik tanpa diskriminasi.

Hal itu juga menjadi tanda politik identitas bahwa mereka berada dalam perlindungan Muhammadiyah apabila sewaktu-waktu ada yang mendiskriminasi mereka.

Ilustrasi patriarki: Perempuan hanya boleh bekerja di rumah

Dalam perspektif perencanaan ruang, masyarakat Indonesia tidak pernah benar benar memiliki ruang publik. Jaman orde lama hanya orang tertentu yg bisa mengakses ruang publik secara efektif. Kemudian pada jaman orde baru, ruang publik diawasi oleh menteri penerangan.

Awarenes kita terhadap ruang publik sendiri baru muncul akhir-akhir ini. Ridwan Kamil mengkampanyekan pentingnya taman. Tapi itu sangat terlambat. Kenapa? Karena secara gender kita sudah tersegregasi parah.

Secara default kota di Indonesia dibangun sangat maskulin, uniform, dan mengesampingkan difabel ataupun perempuan.

Ruang publik tujuannya adalah untuk mempersatukan keragaman dalam satu kota. Anak-anak, manula, laki, perempuan, difabel, dan lain-lainnya dapat berkegiatan secara bebas.

Namun sekarang hanya laki-laki yg bebas. Perempuan tidak. Terbukti dari banyaknya kasus pelecehan yang dialami oleh perempuan.

Kerudung: Perspektif Isu Gender

Dulu kerudung menjadi syarat perempuan untuk berpolitik oleh muhammadiyah. Sekarang kerudung menjadi prasyarat untuk berkegiatan di ruang publik. Kalau perempuan tidak berkerudung, kerap kali mereka dipandang rendah oleh laki-laki.

“Destroying the wall, preserving the barrier”

Tembok yang menghalangi perempuan beraktivitas seperti pada masa patriarki, sudah tidak ada. Tapi ternyata masih ada penghalang lain yang tersisa.

Kerudung kini menjadi “uniformity”. Menjadi sebuah konstruk sosial dalam ruang publik. Jahatnya, banyak laki-laki yg sering melakukan pelecehan dengan alasan pakaian perempuan yang terbuka, namun sekarang setelah menjadi “uniformity” di ruang publik, perempuan masih tetap saja menjadi korban pelecehan meski ia sudah berpakaian tertutup.

Hanya Indonesia yang menjadikan kerudung sebagai konstruk sosial secara tidak sadar. Negara-negara Arab bahkan hanya menjadikan itu sebagai simbol keagamaan biasa.

Maka saya pribadi sebagai orang yang concern terhadap isu ini selalu menganggap bahwa setiap perempuan berhak untuk bercadar, menggunakan burka, berhijab, menggerai rambut, mengikat rambut, dll namun bukan karena alasan didikte siapapun.

Ilustrasi: Women empowerment
Kerudung yang dulu diperjuangkan oleh Aisyiyah Muhammadiyah untuk menunjukan simbol kemerdekaan perempuan dalam berkegiatan di ruang publik, kini malah berubah konteks menjadi semacam bentuk penindasan baru dan tuntutan konstruk sosial agar perempuan bisa bebas berkegiatan di ruang publik.

Sebab perempuan yang tidak berkerudung akan mengalami diskriminasi. Contoh: “Mbak lebih cantik kalo berhijab”, “Mbak auratnya ditutup dong”, “Tiap detik mbak mengumbar aurat, dosanya jariyah lho”, dan sebutan-sebutan lainya.

Terdengar seperti kalimat biasa memang, namun karena yang mengucapkannya ada banyak sekali, maka kalimat tersebut menjadi konstruk sosial yang secara tidak sadar menuntut perempuan untuk berkerudung agar bisa diterima di ruang publik.

Masalah lainnya adalah, “kerudung” sendiri harus sesuai dengan ekspektasi konstruk sosial itu sendiri. Bahkan penggunaan cadar sekalipun masih mengalami diskriminasi di mata publik.

Beberapa perempuan berkerudung kerap nyinyir kepada mereka yg tidak berkerudung. Dalam persepsi relasi kuasa di ruang publik, mereka justru sedang melanggengkan diskriminasi terhadap gendernya sendiri.

Lebih celakanya lagi, kita yang tak pernah mengenal ruang publik tiba-tiba dipertemukan dengan sosial media. Di dunia nyata kita sering melihat kesamaan, sampai sosial media kita kaget menemukan banyak perbedaan.

Karena kita tidak terbiasa dengan ruang publik, maka kita tidak bisa memahami dan memposisikan mana ruang publik, mana ruang privat. Keduanya menjadi campur aduk dan seringkali kita mengurusi ranah privat orang lain.

Misal, kerudung erat dikaitkan dengan kesalehan seorang perempuan. Maka kita begitu luar biasa kaget apabila menemukan perempuan berkerudung berperilaku yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Apalagi di ruang publik, sosial media salah satunya.

Ilustrasi: Ruang Publik

Kemudian, setelah menjadi konstruk sosial, kini kerudung juga menjadi fetish baru. Banyak orang jahat yang mengkategorisasi kerudung atau hijab sebagai fetish baru dalam dunia pornografi.

Berawal dari simbol kemerdekaan, kemudian berubah menjadi konstruk sosial, dan kini kerudung malah berakhir hanya sebagai fashion.

Maka, tugas bagi saya sebagai seorang perencana adalah menciptakan ruang publik yang tidak diskriminatif bagi siapapun.

Sebab ruang publik adalah tempat berkumpulnya keragaman, bukan tempat untuk penyeragaman.

Referensi lebih lanjut bisa saya sarankan membaca disertasi Ibu Tutin Aryanti, Dosen Arsitektur UPI Bandung.