​Ada 463 Titik Harta Karun di Indonesia

​Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan terdapat 463 titik harta karun yang sudah teridentifikasi di beberapa wilayah di Indonesia. Titik-titik tersebut merupakan lokasi harta karun yang berasal dari benda muatan kapal tenggelam (BMKT).Saat ini kegiatan pengangkutan harta karun di bawah laut hanya boleh dilakukan pemerintah. Melalui Perpres No 44 Tahun 2016, pengangkatan harta karun di dalam laut masuk daftar negatif investasi (DNI) atau tidak diperbolehkan bagi asing dan swasta. Hanya saja belum ada anggaran dari APBN 2017 yang dialokasikan untuk pengangkutannya.Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, Brahmantya Satyamurti Poerwadi, mengatakan, jumlah titik itu masih sementara, karena pihaknya masih menerima laporan dari masyarakat akan adanya tangkapan barang-barang antik dari laut.Brahmantya belum bisa menghitung berapa nilai kekayaan harta karun tersebut. Pihaknya masih mencoba mengangkat hasil harta karun tersebut untuk menghitung secara pasti.

“Itu ada di Selayar, Kelarik, Cirebon, dan Anambas. Ada 463 titik yang sudah teridentifikasi. Itu belum termasuk yang nantinya kita lihat. Kan laporan masyarakat banyak karena tangkapan tiba-tiba bawa piring, tiba-tiba bawa gelas,” kata Brahmantya di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Selasa (10/1/2016).

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMPKP) menjadikan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan berbasis kompetensi sebagai prioritas dalam menyiapkan SDM. Sebagai capaian pelatihan di 2016, KKP telah melatih 19.428 orang masyarakat pelaku utama serta 4.719 orang aparatur. Sertifikasi kompetensi juga diberikan kepada 12.920 orang. “Ini penting untuk menjamin peserta didik agar dapat diterima oleh dunia industri dan usaha dengan mengacu pada standar kompetensi kerja nasional Indonesia,” kata Kepala BPSDMPKP Rifky Effendi Hardijanto dalam siaran pers, Selasa (10/1/2017). Di bidang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat, pada 2016 terdapat 14.984 orang penyuluh perikanan yang telah memberikan penyuluhan kepada 63.353 kelompok. Rifky menambahkan pihaknya akan bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk mendukung keberadaan KKNI. Ia pun akan menerapkan sistem training of trainers untuk mempercepat kebutuhan SDM KP. “Tambahan kebutuhan tenaga kerja (sektor kelautan dan perikanan) sekarang sekitar 361.000 orang per tahun hingga 2019. Makanya kami bikin training of trainers yang nanti mereka punya kemampuan untuk melatih,” lanjutnya. Selain itu, BSDMKP juga memberikan beasiswa Laut Masa Depan kepada 283 orang dan menyiapkan program Doktor Bahari bagi 50 orang. Para pendidik, pelatih, dan penyuluh KP dapat memiliki kompetensi sehingga dapat diakui dunia industri dalam negeri maupun luar negeri serta menjadi pengusaha yang dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia.

Kegiatan ini salah satunya untuk mendorong terbentuknya UMKM sebanyak 2.000 unit, yang mana 921 UMKM telah terfasilitasi permodalan dari lembaga keuangan senilai Rp38,7 miliar. Pada 2017, BSDMPKP akan melakukan pembangunan 5 Poltek KP baru di Pangandaran, Dumai, Jembrana, Akademi Komunitas Wakatobi, dan Lanjutan Pembangunan Poltek KP Karawang.

Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu untuk memetakan secara partisipatif atau melibatkan seluruh elemen warga sebelum mengundang investor ke pulau-pulau kecil.Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal fokus dalam mengatur penggunaan lahan yang terdapat di pulau-pulau kecil yang tersebar di berbagai kawasan perairan Republik Indonesia. “Sesuai arahan Bu Menteri (Susi Pudjiastuti), nanti pulau-pulau kecil akan diatur lagi, apakah boleh dipakai masyarakat atau badan usaha,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Sjarief Widjaja, Jumat (6/1).Pada tahun 2017 ini, pemerintah ditargetkan bisa selesai menginventarisasi 100 pulau melalui identifikasi seperti penamaan, titik lokasi dan status apakah termasuk tanah adat atau bukan, sesuai regulasi yang berlaku.Sjarief memaparkan dalam hal pengawasan pulau-pulau kecil itu nantinya juga termasuk mengatur wewenang dan manfaat hak kepemilikan pulau. Dia juga mengatakan beberapa pulau yang saat ini sudah menjadi milik pribadi, maka akan diinventarisir kembali oleh pemerintah. “Saat ini para pemilik pulau lucu. Ada pemilik pulau yang asing terus ditinggal begitu saja ke luar negeri. Maka dari itu nanti akan diinventarisir dahulu,” paparnya.KKP sendiri pada tahun 2017 akan berfokus salah satunya terkait pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, seperti yang dikatakan Menteri Susi di Semarang, Sabtu (3/12), bahwa hal yang akan ditata termasuk dari aspek kepemilikannya karena pulau tersebut adalah aset negara. “Sekarang ini kan tidak pernah ada penghitungan, luasnya berapa per pulau, potensinya apa yang dimiliki pulau-pulau itu,” kata mantan Direktur Utama Maskapai Susi Air tersebut.Menteri Susi juga meyakini bahwa pembangunan pulau-pulau terluar bakal lebih cepat dengan adanya dukungan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan. Dia mengingatkan, selama ini KKP telah membangun sebanyak 16 pulau terluar, yaitu lima pulau sejak tahun 2015, sedangkan 10 pulau pada tahun 2016. Untuk tahun 2017, rencananya bakal ditambah sebanyak enam pulau.Tentu saja, kata Susi, apabila ada pulau-pulau yang perlu ditertibkan kepemilikannya akan sekalian dilakukan langkah penertiban seiring dengan program dari KKP.”Terlebih dahulu diberikan pengakuan ruang terhadap masyarakat pesisir, baik di darat maupun di laut, melalui upaya pemetaan partisipatif,” kata pengamat kebijakan sektor kelautan dan perikanan Abdul Halim di Jakarta, Senin (10/1/2017).Untuk itu, ujar dia, dalam pelaksanananya KKP bisa memfasilitasi proses penyusunan perda yang dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat daerah hingga kabupaten/kota bersama-sama dengan masyarakat pesisir setempat.Abdul Halim yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Center of Maritime Studies for Humanities itu menyatakan fokus KKP terkait penggunaan lahan pulau-pulau kecil semestinya dilakukan sebelum mengundang investor.

​Rifanfinancindo

All 
 PT Rifan Financindo 
 Rifanfinancindo 
 Rifan Financindo


Like what you read? Give Mimi Jemari a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.