ASYIK… Pekerja Bukan Penerima Upah Bisa Ikut BPJS Ketenagakerjaan Loh

Sasaran BPJS Ketenagakerjaan BPU Berprofesi Penenun | PT Rifan Financindo Berjangka

BPJS Ketenagakerjaan akan sering melakukan sosialisasi seperti itu untuk memperkenalkan kepada warga tentang program seperti JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JKM (Jaminan Kematian), dan JHT (Jaminan Hari Tua). Pemberian edukasi kepada warga samarinda tersebut memang diperlukan, terutama bagi mereka yang termasuk pekerja BPU. Mengingat risiko yang ditimbulkan saat melaksanakan pekerjaan mereka yang cukup besar. Sebab, risiko-risiko kerja tidak hanya dimiliki oleh pekerja formal atau kantoran.

Mengenai besaran iuran per bulannya adalah minimal sebesar Rp 16.800 untuk JKK dan JKM, dengan rincian Rp 10 ribu untuk JKK dan Rp 6.800 untuk JKM. Harapannya seluruh pekerja di Indonesia, khusunya Samarinda, memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Kantor BPJS Ketenagakerjaan Samarinda di Jalan Ir Juanda, Nomor 103, Samarinda.

BADAN Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Samarinda menargetkan bisa menambah jumlah kepesertaan baru dari pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) di Kelurahan Tenun, Samarinda Seberang, Selasa (23/8). Sasaran program BPJS Ketenagakerjaan BPU adalah warga masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai penenun. Sosialisasi yang juga dihadiri Lurah Kelurahan Tenun Hj Handayani tersebut mendapat respons positif dari masyarakat.

BPJS Ketenagakerjaan Warning 100 Perusahaan | PT Rifan Financindo Berjangka

Setidaknya, tujuh perusahaan saat ini sedang diproses oleh Kejaksaan Tinggi Sumsel akibat menunggak iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Palembang, Erisfa mengatakan,pihaknya sedang memproses tujuh perusahaan yang menunggak pembayaran iuran ke pe sertaan. J

ika diakumulasikan, penunggakan yang dilakukan oleh tujuh perusahaan tersebut mencapai Rp1miliar. Proses pelaporan terhadap perusahaan yang menunggak iuran tersebut merupakan komitmen dari perjanjian kerja sama (MoU) yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Palembang dan Kejati Sumsel.

​Ketidaktaatan menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan ternyata berujung proses hukum.

“Sudah ada tujuh perusahaan yang diproses, mereka menunggak. Nilai tunggakannya juga cukup besar, hingga Rp1 miliar,” ujarnya usai menjadi pemateri dalam FGD yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan, di Hotel Aryaduta Palembang, kemarin. Dari tujuh perusahaan yang diproses hukum, masih terdapat 67 perusahaan yang di lakukan pendalaman data, akibat kelalaian dan ketidakpatuhan atas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Menurutnya, ketidakpatuhan menyetorkan iuran BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi indikasi perusahaan lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Setiap unit usaha, baik skala perusahaan maupun unit kecil diharuskan mendaftarkan kepesertaan BPJS. “Bisa jadi, perusahaan menarik dari gaji karyawan tapi tidak dibayarkan.

Ini kenapa data-data perusahaan yang melakukan penunggakan diserahkan kekejaksaan, guna disidik dengan dugaan pelanggaran hukum,”ucapnya. Sayangnya, meski memastikan sudah menyerahkan data tujuh perusahaan untuk diproses hukum, Erisfa tidak berkenan menjabarkan detail identitas perusahaan tersebut.

Menurutnya, setelah data diserahkan kepada pihak kejati, maka proses penyelidikan termasuk data perusahaan menjadi kewenangan penyidik. “Tidak etis, khawatirnya perusahaan malu dan akhirnya makin menunggak kewajiban,”ujarnya. Dalam aturannya, BPJS Ketenagakerjaan menggeber empat program jaminan bagi pekerja, mulai dari jaminan ke celakaan kerja, kematian kerja, hari tua, hingga jaminan pensiun.

Perusahaan yang menunggak membayar beralasan mengenai anggaran dan kondisi ekonomi perusahaan. Karena itu, dia mengingatkan perusahaan hendaknya lebih bijaksana dalam memahami aspek ketenagakerjaan merupakan aset perusahaan. “Disnaker sifatnya melakukan pengawasan dan pembinaan.

Sudah ada beberapa yang kita awasi dan bina, karena tidak menjadi peserta BPJS. Data lengkapnya, ada di kantor,”ungkapnya. Pihak Disnaker Palembang saat ini sudah menyediakan unit informasi ketenagakerjaan terpadu yang menyediakan berbagai informasi dan pro gram ketenagakerjaan, termasuk mengenai BPJS Ketenagakerjaan. “Perlu sosialisasi lebih masif di kalangan pekerja, misalnya melalui loket-loket di pusat informasi ketenagakerjaan di Disnakertran,”ujarnya.

Dalam FGD yang menghadirkan 100 perusahaan itu, BPJS Ketenagakerjaan juga mengundang perwakilan pemerintah dan kejati Sumsel. Dikatakan dia, 100 perusahaan yang diundang juga terindikasi tidak taat pada ke sepakatan dengan BPJS ketenagakerjaan. Misalnya, belum melaporkan seluruh pekerja menjadi peserta BPJS, belum mengikuti program jaminan pensiun yang baru disahkan pada Juli tahun lalu.

“Karena itu, BPJS sosialisasikan agar 100 perusahaan ini mengecek kembali ketidaktaatan mereka. Potensi iuran 100 perusahaan ini tergolong tinggi, mencapai Rp9 miliar. Karena itu, BPJS ultimatum sekarang,”katanya. Hadir dalam FGD tersebut, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Palembang Isnaini Madani. Dia mengatakan, ketaatan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan memang harus ditingkatkan.

Asuransi Nelayan: Pemerintah Diharapkan Prioritaskan SJSN | PT Rifan Financindo Berjangka

Timboel Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch menuturkan kehadiran Undang-undang 40/2004 mengamanatkan seluruh rakyat Indonesia tergabung dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) termasuk di dalamnya para nelayan.

Dia menyatakan sangat sedikit pekerja di sektor ini yang tergabung ke dalam jaminan sosial. Pekerja yang tergabung hanya mereka yang tergabung ke dalam industri modern.

“Faktanya masih sangat sedikit nelayan yang sudah tercover jaminan sosial, itu pun hanya sebatas nelayan buruh yang bekerja pada perusahaan perikanan. Untuk nelayan yang bekerja sendiri apalagi nelayan tradisional masih sangat sedikit yang sudah ikut jaminan sosial, terutama untuk jaminan kematian, kecelakaan kerja maupun Jaminan Hari Tua,” kata Timboel di Jakarta, Rabu (24/8/2016).

Pemerintah diharapkan memprioritaskan kepesertaan nelayan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah mengupayakan perlindungan bagi nelayan dari risiko kecelakaan dan meninggal dunia akibat melaut. Rencananya pada tahap awal kementerian menyiapkan satu juta asuransi untuk nelayan dan ditargetkan dapat terlaksana tahun ini. KKP telah menganggarkan dana sedikitnya Rp250 miliar untuk perlindungan ini.Padahal nelayan ini memiliki risiko yang lebih besar. Banyak nelayan yang menggunakan peralatan tradisional dan melaut lebih ke tengah. “Risiko terjadinya kecelakaan kerja dan kematian sangat tinggi ketika bekerja,” katanya.Timboel menuturkan saat ini terdapat Undang-undang 7/2016 tentang perlindungan bagi para pekerja di sektor kemaritiman. Beleid ini mengamanatkan kegiatan usaha nelayan dilakukan pemasangan asuransi. Dia mengatakan sebagai amanat undang-undang seharusnya pemerintah melakukan perlindungan Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di BPJS Ketenagakerjaan. Sementara untuk asuransi kerugian baru diarahkan di badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah (BUMN/BUMD). E. Ilyas Lubis. Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK), menuturkan pihaknya optimis program asuransi untuk satu juta nelayan yang disiapkan pemerintah dapat diselenggarakan badan. Terutama untuk program JKK dan JKm. Selain memberikan nilai perlindungan asuransi jiwa lebih besar, pihaknya juga menawarkan premi yang relatif lebih murah. Untuk kedua program wajib ini, BPJS Ketenagakerjaan, kata Ilyas, hanya menarik premi Rp16.000/bulan.

Rifanfinancindo


Show your support

Clapping shows how much you appreciated Mimi Jemari’s story.