BPJS-TK Siapkan Skema Obligasi Dukung Pembiayaan Infrastruktur

PEMBANGUNAN 14 RUAS JALAN TOL dari tiga lembaga keuangan | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Solo​

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan dukungan pembiayaan pembangunan infrastruktur akan dilakukan melalui skema obligasi.

Kendati demikian, tuturnya, pihaknya belum dapat mengungkapkan target penempatan investasi, lantaran masih dalam proses kajian internal. Besaran investasi pada instrumen tersebut diperkirakan baru bisa diketahui pekan depan setelah dilakukan kajian internal.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur.

“BPJS TK dalam proses investasi pada obligasi yang diterbitkan PT Sarana Multi Infrastruktur yang nantinya dana hasil emisi obligasi itu akan digunakan untuk pendanaan proyek infrastruktur,” kata Agus, Jumat (21/10/2016).

Menurutnya, penempatan investasi itu bakal mendongkrak porsi investasi pada instrumen obligasi korporasi. Agus mengungkapkan, keputusan untuk terlibat dalam pembiayaan infrastruktur ini dilakukan atas kajian yang sudah cukup lama dilakukan.

Adapun, porsi investasi melalui penyertaan langsung BPJS TK saat ini masih sangat rendah yaitu sekitar 1,5% dari total investasi. Investasi berupa penyertaan langsung itu baru disalurkan untuk sektor properti, dan belum ada yang disalurkan untuk sektor infrastruktur.

“Hal ini juga kami lakukan untuk mendukung program pemerintah yang berupaya mendorong percepatan pembangunan infrastruktur,” jelasnya.

Direktur Utama SMI Emma Sri Martini menuturkan untuk emisi ini pada tahap I pihaknya menargetkan terlebih dahulu menerbitkan obligasi sebanyak-banyaknya Rp5 triliun.

“Penerbitan obligasi ini selain bertujuan untuk membiayai proyek, juga mempertimbangkan tingginya permintaan pada obligasi terdahulu,” ujar Emma.

Menurutnya, obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Lebih lanjut, dia menuturkan berinvestasi pada obligasi yang diterbitkan SMI merupakan pilihan bijak. Pasalnya, selain sektor infrastruktur merupakan sektor yang diprioritaskan pemerintah, SMI juga merupakan BUMN yang kepemilikannya 100% oleh negara, sehingga memiliki prospek yang baik dan risiko yang termitigasi.

Dia menjelaskan saat ini aset SMI telah mencapai Rp34 triliun dengan CAGR pertumbuhan sebesar 64%. Adapun laba bersih di semester I/2016, sebesar Rp688 miliar (year-to-date/y-t-d), naik 125% dari laba bersih per Desember 2015.

Emma mengatakan dana yang diperoleh dari penawaran umum obligasi ini sepenuhnya akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan proyekproyek infrastruktur.

Salah satu upaya yang akan dilakukan ialah mendorong adanya pembiayaan dari tiga lembaga keuangan yaitu PT SMI, PT Taspen (Persero) dan BPJS Ketenagakerjaan untuk pembangunan 14 ruas jalan tol.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan pemerintah akan memaksimalkan sumber pendanaan untuk membiayai proyek infrastruktur, termasuk jalan tol.

Optimalkan Dana Pensiun | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Solo

Pembangunan infrastruktur di Tanah Air terus dipacu guna mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. Sayangnya, sumber pendanaan dari APBN dinilai tak mampu menutupi pembiayaan megra proyek tersebut. Terlebih, penerimaan negara dari pajak sangat rendah. Karenanya, pemerintah memutar otak untuk mencari sumber pembiyaan lain sehingga pembangunan infrastruktur tak terhenti.

“Dana pensiun itu kan dana jangka panjang. Menjadi penyertaan modal dari mereka dan (pengelola dana pensiun) diberikan kesempatan untuk investasi sebesar lima persen dari dana yang mereka miliki, apakah itu digunakan semua tergantung perhitungan mereka,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Anita Firmanti di Jakarta, Jumat (21/10).

Dijelaskannya, salah satu proyek infrastruktur yang saat ini akan menggunakan investasi dari dana pensiun adalah proyek jalan tol TransJawa yang ditargetkan selesai pada 2018. “Sementara ini investasinya baru di jalan tol, karena nilai ekonomisnya menjanjikan. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk infrastruktur lainnya seperti bendungan,” terangnya.

Pemerintah terus melakukan ekstensifikasi sumber pembiayaan infrastruktur di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk itu, pemerintah mendorong pemanfaatan dana pensiun untuk membantu membiayai infrastruktur.

Adapun caranya melalui investasi dana pensiun dari PT Taspen dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur yang dijalankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini untuk menambah sumber pembiayaan non APBN lainnya, seperti Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan investasi swasta murni.

Menurutnya, investasi dana jangka panjang, termasuk dana pensiun, dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan tol merupakan pilihan sangat baik dan menjanjikan. Karenanya, dana jangka panjang seperti itu semestinya digunakan untuk berinvestasi.

Tenaga Fungsional Bidang Pengawasan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan SDM, Taufik Widjoyono menyatakan penyertaan dana pensiun untuk investasi dalam pembangunan infrastruktur merupakan pilihan lebih tepat ketimbang melakukan pinjaman ke bank.

Seperti diketahui, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019, kebutuhan pendanaan infrastruktur prioritas mencapai 4.796 triliun rupiah. Pendanaan melalui APBN dan APBD (Daerah) hanya mampu menutupi 41,3 persen atau 1.978 triliun rupiah ditambah dengan keterlibatan BUMN 22,2 persen atau 1.066,2 triliun rupiah. Karenanya, peran swasta diperlukan sebanyak 36,5 persen atau 1.751,5 triliun rupiah.

Baginya, itu satu opsi yang sangat menarik karena bunga kredit di bank sekitar sembilan persen. “Mungkin di situ bisa lebih murah karena itu dana jangka panjang, atau tanda petik itu dana murah. Orang pensiun kan naruhnya bisa sampai 30 tahun. Kalau deposito di Bank paling cuma 2–5 tahun,” jelas Taufik.

Proyek Tol Trans Jawa Akan Menggunakan Dana Pensiun | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Solo

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah berencana menggunakan dana pensiun untuk membiayai proyek jalan tol Trans Jawa. Hal ini demi mendorong pembiayaan infrastruktur tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kita akan fokus bagaimana mendorong infrastruktur pembiayaan non APBN. Jadi tidak lagi menggunakan belanja di K/L, tidak lagi menggunakan PMN,” katanya ddi Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (21/10/2016).

Masalahnya, kata mantan Wamenkeu ini, perusahaan pelat merah tersebut kekurangan ekuitas untuk menarik pinjaman di bank. Oleh karena itu, mau tidak mau, pemerintah harus mencari akal agar target yang telah ditetapkan tidak molor.

Bambang menyatakan, pemerintah telah memutuskan bahwa ekuitas yang dibutuhkan tersebut akan disediakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, PT Taspen (Persero), dan PT Sarana Multi Infrastruktur. Menurut Bambang, ini adalah pertama kalinya proyek infrastruktur menggunakan dana pensiun.

“Ini pertama kali kita mendorong dana pensiun masuk langsung ke dalam kepemilikan proyek infrastruktur atau sektor riil. Jadi mereka tidak lagi mengandalkan return dari menaruh deposito di bank atau beli SUN. Jadi mereka masuk proyek riil,” terangnya.

Sehingga ke depan, proyek infrastruktur tidak lagi menggunakan anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L). Pemerintah juga tidak akan lagi menginjeksikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada perusahaan pelat merah.

Pemerintah sendiri menargetkan tol Trans Jawa dapat terkoneksi dari Jakarta ke Surabaya pada 2018. Untuk mewujudkannya, BUMN yang mendapatkan tugas untuk membangun proyek tersebut tentu membutuhkan modal tambahan.

“Maka kalau kita lihat saat ini atau sedang dan akan dikerjakan, dan sudah diserahkan ke BUMN baik itu Wika, Jasa Marga, atau Hutama Karya, untuk pembangunannya membutuhkan tambahan modal. Kalau mereka mampu untuk investasi, loan itu banyak tersedia di bank. Masalahnya adalah mereka kekurangan ekuitas,” imbuh dia.

Pasalnya selama ini, dana-dana pensiun, baik dalam dan luar negeri hanya idle (nganggur) di bank dan diletakkan sebagai deposito atau surat utang negara (SUN). Padahal, dana jangka panjang ini sangat ideal untuk pembiayaan proyek jangka panjang seperti infrastruktur.

Dengan skema ini, tambah mantan Menkeu ini, diharapkan financial closing dapat terjadi pada November atau Desember 2016. “Sehingga 2017, mereka sudah bisa membangun semua ruas, dengan target akhir 2018 Jakarta-Surabaya sudah terkoneksi dengan jalan tol,” tandasnya.

Rifanfinancindo


One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.