Buruh Serbu Balai Kota DKI, Tuntut Kenaikan UMP

Hari ini, Dewan Pengupahan sedang merapatkan soal UMP DKI | PT Rifan Financindo Cabang Solo

massa buruh tergabung dari berbagai serikat pekerja, seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI).

Buruh menilai upah minimum saat ini Rp3,1 juta tidak layak untuk kehidupan di Jakarta. Menurut mereka, upah layak di Jakarta saat ini yaitu sekitar 4,1 juta.

Ratusan buruh menggelar unjuk rasa di depan kantor Gubernur DKI Jakarta, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 12 Oktober 2016. Mereka menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2017.

“Naikkan upah minimum 31 persen,” kata orator aksi dari mobil komando, di depan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 12 Oktober 2016.

Hari ini, Dewan Pengupahan DKI Jakarta sedang merapatkan soal UMP untuk DKI Jakarta.

Tuntutan mereka tak hanya itu. Mereka juga menolak penangguhan upah dan diskriminasi sektoral padat karya dan sistem kontrak.

Ratusan Buruh Geruduk Kantor Ahok Tuntut Upah Layak | PT Rifan Financindo Cabang Solo

Selasa (12/10/2016) di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medeka Selatan, ratusan buruh mengenakan berbagi atribut melakukan demonstrasi, mulai ‎memadati balai kota pada pukul 11.00 WIB dan berorasi. Di sela orasi, lagu-lagu perjuangan seperti Indonesia Daya berkumandang.

Di saat yang bersamaan, di dalam gedung Balai Kota DKI sedang dirundingkan upah minimum provinsi (UMP) 2017 DKI Jakarta oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Dewan Pengupahan.

Ratusan buruh dari berbagi organisasi mendatangi kantor Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Kedatangan para buruh tersebut untuk menuntut penetapan upah layak dengan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.

Kedatangan ratusan buruh tersebut untuk menyuarakan penuntutan upah layak dengan menaikkan upah minimum 31 persen.

‎Mirah mengungkapkan, angka kenaikan UMP sebesar Rp 3,8 juta tersebut merupakan hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) yang dilakukan oleh serikat buruh.

Sebelumnya, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat mengatakan, akan ada lebih dari 5.000 buruh di Ibu Kota yang akan mengawal jalannya sidang penetapan UMP tersebut. Buruh akan mendesak Ahok untuk menaikkan UMP 2017 menjadi Rp 3.831.690.

“Kami akan mengawal sidang tersebut. Akan ada 5.000 lebih buruh yang akan mengawal jalannya sidang ini,” ujar dia

“Kami akan meminta pada Gubernur DKI untuk menentukan upah minimum ini berdasarkan UU 13 Tahun 2003,” tutup dia.

Penggunaan KHL dalam penetapan UMP ini sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 78 Tahun 2015 unsur KHL tersebut dihapuskan.

Demo di Kantor Ahok, Ratusan Buruh Minta Upah Rp 3,8 Juta | PT Rifan Financindo Cabang Solo

Ratusan buruh berunjuk rasa di depan kantor Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (12/10/2016).

Mereka dari gerakan buruh DKI Jakarta meminta dan menuntut kepada Ahok untuk menetapkan UMP DKI berdasarkan UU nomor 13 tahun 2003 juga menetapkan UMP DKI 2017 dengan menggunakan hasil survei sesuai dengan Peraturan Kementerian Tenaga Kerja (Permenaker).

“Kami dari gerakan buruh Jakarta yang tergabung dari 21 federasi yang ada di Jakarta akan melakukan pengawalan terhadap rencana sidang penetapan upah penetapan minimun DKI tahun 2017,” ujar Mirah Sumirat, Presidium Aspek Indonesia, salah satu komponen buruh.

Pengunjuk rasa juga memuntut pemerintah agar tidak melanggar konstitusi.

Bahkan, mereka mengancam akan menutup kawasan Tugu Tani jika aspirasinya tidak didengarkan.

“Kami minta total semuanya kenaikannya Rp 800 ribu dengan total jumah UMP yang sekarang Rp 3,1 juta menjadi Rp3,8 juta kurang lebih seperti itu,” ucap Mirah.

“Kami menuntut sesuai dengan kebutuhan hidup layak. Kita cuma minta naik Rp 800 ribu aja. Kalau tidak mau, kita tunggu 5 menit lagi kita tutup tugu tani,” tutup Mirah.


Originally published at mimijemari.livejournal.com.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.