Ditolak MK, Ini Kata Penggugat Tax Amnesty

Program tax amnesty tetap berjalan hingga Maret 2017 | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Medan

Agus Supriadi yang merupakan kuasa hukum dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) atas perkara nomor registasi 63/PUU-XIV/2016 menghargai putusan MK. Walaupun masih ada keyakinan atas pengajuan gugatan.Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan atas Undang-undang (UU) pengampunan pajak atau tax amnesty. Dengan demikian program tax amnesty tetap berjalan hingga Maret 2017.Pasal 21 dalam UU pengampunan pajak berbunyi Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengampunan pajak, dilarang membocorkan, menyebarluaskan, dan atau memberitahukan data dan informasi yang diketahui atau diberitahukan oleh wajib pajak kepada pihak lain.”Sebenarnya kita berharap itu adalah persoalan, ada salah satu pasal, terutama di pasal 20 itu menurut kami bertentangan dengan UU keterbukaan informasi,” kata Agus di Gedung MK, Jakarta, Rabu (14/12/2016).Agus menilai masih ada salah satu pasal yang bisa digugat kembali, yakni pasal 20. Di mana atas putusan MK memposisikan pasal tersebut sebagai konstitusional bersayarat.”Tetapi tetap apapun hasil di sini kami tetap menghargai putusan dari MK,” ujarnya.”Bisa saja, pasal 20, karena ada pertimbangannya bahwa pasal 20 itu konstitusionalnya bersyarat. Jadi masih bisa diajukan gugatan kembali,” tandasnya.Pasal 20 berbunyi, data dan informasi yang bersumber dari surat pernyataan dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan UU ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyidikan dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak.

Sri Mulyani Lega, Uji Materi UU Tax Amnesty Ditolak MK | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Medan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut gembira putusan MK tersebut. Ia berharap putusan ini bisa menghilangkan keraguan dari wajib pajak terhadap program pengampunan pajak. “Keputusan ini sangat berarti sekali bagi kami pemerintah yang tengah melaksanakan Undang-Undang Pengampunan pajak yang berlangsung sampai akhir Maret 2017. Dengan keputusan dari MK ini diharapkan ada kepastian bagi seluruh wajib pajak,” katanya di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (14/12).Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (tax amnesty). Majelis hakim menilai undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang diperkarakan oleh para pemohon.Sekadar informasi, permohonan uji materi atas UU Pengampunan Pajak diajukan beragam pemohon yaitu Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia, Leni Indrawati, Yayasan Satu Keadilan, Dewan Pengurus Pusar Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).Berbeda pandangan dengan para pemohon, Sri Mulyani mengatakan UU Pengampunan Pajak justru menguntungkan masyarakat luas. Sebab, program pengampunan pajak bisa mendorong pemulangan dana dari luar negeri (repatriasi). Dana tersebut akan menggerakkan perekonomian.Pada intinya, para pemohon menilai UU Pengampunan Pajak bersifat diskriminatif lantaran membedakan kedudukan warga negara sebagai warga negara pembayar pajak dan warga negara tidak membayar pajak. Selain itu, para pemohon menilai UU tersebut memberikan hak istimewa kepada pihak yang tidak taat pajak, berupa pembebasan sanksi administrasi, proses pemeriksaan, dan sanksi pidana.Atas dasar itu, Sri Mulyani pun optimistis putusan MK bakal berdampak positif terhadap pembangunan ke depan. Reformasi perpajakan dan keputusan dari Mahkamah Konstitusi akan jadi momentum yang kuat untuk perbaiki kinerja perpajakan.Di sisi lain, dana tebusan yang terkumpul dari program itu bisa dimanfaatkan pemerintah untuk pembangunan. Selain itu, program ini bisa menciptakan basis pajak baru yang mendorong peningkatan penerimaan pajak di masa depan.Ke depan, Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah akan melanjutkan penyelesaian sejumlah UU untuk mendorong reformasi perpajakan secara keseluruhan. Ada UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tengah dalam pengajuan revisi.”Pada akhirnya akan menciptakan penerimaan pajak yang baik, dan bisa digunakan jadi sumber dana pembangunan untuk mencapai tujuan bernegara yang adil dan makmur,” katanyaSebelumnya, sederet pakar ekonomi juga telah dihadirkan selama sidang di Mahkamah Konstitusi. Mereka menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya penerimaan pajak dan program pengampunan pajak.Sementara itu, pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia, Darussalam mengatakan, berdasarkan penelitian Ricardo Venecieto dan Pesino pada 2013, potensi pajak Indonesia yang tergali baru sebesar 47 persen. Adapun penerimaan perpajakan yang menjadi andalan hanya pajak penghasilan badan usaha dan pajak pertambahan nilai.Ekonom sekaligus mantan Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri mengatakan, penerimaan pajak harus dinaikkan agar target belanja pemerintah bisa tercapai. Jika tidak, akan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan turunnya potensi penerimaan negara.Sedangkan sektor pajak penghasilan untuk orang pribadi hanya menyumbang 0,4 sampai 0,5 persen dari total penerimaan pajak.

Ini Menu Utama Sri Mulyani Reformasi Perpajakan RI | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Medan

Undang-undang (UU) pengampunan pajak atau tax amnesty hanya salah satu program pemerintah untuk memulai pembenahan perpajakan di Indonesia. Ada beberapa regulasi lagi yang disiapkan agar perpajakan menjadi lebih baik.Proses akan dijalankan oleh tim reformasi perpajakan yang segera dibentuk dalam waktu dekat. Ini dimulai dari evaluasi hingga solusi.”Dari kapasitas organisasi, dari sisi database, IT, karir, jajarannya, semua masuk di dalam area yang akan kita review, apa-apa yang perlu diperkuat. Ini menu agenda utama dari reformasi perpajakan,” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati di Gedung MK, Jakarta, Rabu (14/12/2016).Tim tersebut masih dirancang. Sri Mulyani menyebutkan pihak yang terlibat dalam tim akan berasal dari Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) itu sendiri.”Kami akan terus melakukan evaluasi, makanya tim reformasi perpajakan dibentuk untuk membuat seluruh review dan mengkaji apa-apa yang menjadi kekurangan dari keseluruhan pelaksanaan kita di dalam mengumpulkan penerimaan perpajakan,” paparnya.”Reformasi bisa bertahan kalau berasal dari orang dalam yang memiliki ownership atau rasa memiliki ditjen pajak. Jadi inti dari timnya adalah berasal dari dalam untuk memberikan rasa kredibilitas dan asas transparansi,” paparnya.”Dari luar para ahli, institusi-institusi yang punya kompetensi untuk melakukan observasi dan stakeholder dari perbaikan di sektor perpajakan, apakah dari asosiasi pengusaha atau lembaga internasional OECD, IMF, WB untuk melihat reformasi perpajakan di berbagai negara sehingga bisa melakukan banchmarking dengan negara lain,” pungkasnya.

Sri Mulyani juga akan melibatkan pihak dari luar untuk melengkapi dalam menjalankan tugas reformasi. Ini meliputi kalangan akademisi, para ahli, dunia usaha hingga lembaga internasional seperto OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), IMF (International Monetary Fund) hingga World Bank (Bank Dunia).

Tags: pt rifan financindo berjangka cabang med


Originally published at mimijemari.livejournal.com.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Mimi Jemari’s story.