Fintech Makin Berkembang, OJK Bentuk Satgas Pengawasan

Satgas OJK Terbagi 2 Sub Tim Yakni Fintech 2.0 dan Fintech 3.0–3.5 | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Pekanbaru

Dalam melalukan pengawasan terhadap perkembangan fintech tersebut, kata Mulya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membentuk satuan tugas (satgas) pengembangan inovasi digital ekonomi dan keuangan. Tim tersebut terbagi dalam dua sub tim yakni fintech 2.0 dan fintech 3.0–3.5.

“Fintech 2.0 adalah layanan keuangan berbasis teknologi digital yang diselenggarakan oleh existing lembaga jasa keuangan (LJK). Tentunya meliputi perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank. Sedangkan fintech 3.0–3.5 adalah layanan jasa keuangan yang biasanya dilaksanakan oleh para perusahaan startup,” tuturnya.

Perkembangan teknologi yang semakin maju menuntut industri untuk melakukan bentak inovasi, tak terkecuali industri keuangan yang saat ini lebih dikenal dengan sebutan financial technologi (fintech). Industri keuangan berbasis teknologi diperkirakan akan mampu berkembang secara masif ke depannya.

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mulya Effendi Siregar mengungkapkan, saat ini hampir semua lembaga jasa keuangan tengah berlomba-lomba memanfaatkan teknologi sebagai akses layanan kepada nasabahnya.

“Di saat yang sama banyak perusahaan startup yang secara inovatif menawarkan produk dan jasa keuangan. Baik itu sekedar menawarkan produk existing, maupun jasa keuangan yang bukan produk financing,” jelasnya dalam Seminar Warta Ekonomi di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis, 25 Agustus 2016.

Mulya menjelaskan, tim tersebut nantinya bertugas untuk mengawasi perkembangan industri keuangan berbasis teknologi agar tetap aman dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu, pihaknya juga tengah melakukan berbagai kajian seperti panduan penyelenggaraan digital perbankan atau bahkan Peraturan OJK.

“Khusus perbankan OJK telah mengirimkan ada konsultatif paper tentang panduan penyelenggaraan. Kita kirimkan pada perbankan buku. Kami harapkan juga dapat masukan. Dalam waktu dekat OJK akan keluarkan panduan penyelenggaraan digital banking yang untuk tahap awal dimulai dengan digital branch. Selanjutnya, jika semua pihak telah siap akan dikeluarkan fase berikutnya banking anywhere,” tuturnya.

Ketua OJK: Baru 35% Penduduk Indonesia Punya Akses Keuangan | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Pekanbaru

Kurangnya infrastruktur membuat layanan keuangan hanya bisa dinikmati oleh segelintir masyarakat saja. Baru 35% masyarakat RI yang punya akses keuangan.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Muliaman D Hadad dalam acara peresmian terbentuknya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Rusun Pesakih, Jakarta Barat, hari ini.

Begitu juga kalangan masyarakat kelas ekonomi bawah yang karena sulit memperoleh akses keuangan, kesempatan untuk memiliki rumah dengan cara kredit pun semakin sulit.

“Dengan pertimbangan seperti itu maka akses keuangan yang sudah ada harus dipercepatan. Kalau akses keuangan dekat, ekonomi masyarakat bisa meningkat. Karena, kalau dekat dengan uang, biasanyan dekat juga dengan kemakmuran,” jelas dia.

“Dari 250 juta penduduk kita, baru 35% saja yang sudah mendapat akses keuangan (seperti bank, pembiayaan perumahan dan asuransi). Tentu dengan segala kendalanya,” kata dia dalam kesempatan tersebut, Kamis (25/8/2016).

Rendahnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan, kata Muliaman dapat dilihat dalam kehidupan sehari hari. “UMKM kita sulit dapat pinjaman usaha dari bank. Keluarga kita yang kelas ekonominya bawah, sulit sekali memperoleh akses keuangan, saudara-saudara kita di pelosok, di pulau-pulau terpencil, susah mendapat akses keuangan,” beber Muliaman.

Akibatnya, kata Muliaman, pertumbuhan ekonomi di daerah berjalan sangat lambat. UMKM yang karena tak mendapat tambahan modal, menjadi sulit naik kelas.

Percepatan akses keuangan sendiri saat ini tengah dilakukan oleh OJK menggandeng kepala-kepala daerah. Berbagai produk layanan seperti lakupandai atau layanan keuangan tanpa kantor bank telah digulirkan OJK. Dorongan kepada penyediaan layanan keuangan yang mudah diterima masyarakat pun terus dilakukan.

“Kita harus bersahabat dengan teknologi, termasuk dalam layanan keuangan. Bagaimana menyediakan layanan bank yang cukup diakses dari telpon genggam, misalnya. Jadi, berbagai cara harus dilakukan supaya semua orang, ibu-ibu di pelosok, saudara-saudara kita di pulau terpencil bisa menikmati layanan keuangan,” tandas dia.

Jaga Pertumbuhan Ekonomi, DKI Bentuk TPKAD | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Pekanbaru

TPKAD merupakan forum koordinasi antara instansi dan stakeholders yang bertujuan meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemprov DKI Jakarta dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Pembentukan itu untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di Ibukota dan untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan, Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan angka gini ratio tinggi dan jumlah penduduk yang belum memiliki akses ke sektor keuangan formal masih cukup besar.

Muliaman mengatakan, program percepatan akses keuangan di daerah perlu menjadi prioritas bagi seluruh pemangku kepentingan. Mereka diharapkan bisa bersama-sama mencari terobosan dalam membuka akses keuangan yang lebih efektif.

“Ketersediaan akses keuangan di daerah akan membuat masyarakat lebih mudah mengenal dan mengakses produk dan layanan jasa keuangan serta diharapkan bisa memulai kegiatan pengelolaan keuangan serta investasi,” kata Muliaman di acara peluncuran TPKAD Provinsi DKI Jakarta di Rusun Pesakih, Daan Mogot, Jakarta Barat, Kamis (25/8).

DKI Terlalu Padat

Salah satunya pembangunan tempat tinggal vertikal. Saat ini tercatat ada 23 rusun yang dikelola DKI dengan jumlah 5.595 unit.

Ketua TPAKD DKI Jakarta Saefullah menyampaikan, DKI merupakan provinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia yaitu lebih dari 15.000 jiwa per kilometer persegi (km2). Jumlah itu 100 kali lipat ketimbang rasio kepadatan penduduk nasional.

“Ini menimbulkan permasalahan terbatasnya lahan permukiman di DKI. Untuk mengatasinya, kami memberi berbagai alternatif solusi,” katanya.

Ditambahkan, tingginya kepadatan penduduk di DKI menimbulkan kesenjangan sosial. Solusi yang diambil dengan penciptaan lapangan kerja seperti langkah Pemprov DKI dengan penyediaan gerobak gratis untuk pedagang kaki lima (PKL). Jumlah PKL yang tercatat di Jakarta sebanyak 9.932 PKL yang tersebar baik di lokasi binaan maupun lokasi sementara.

“Selain itu, untuk mendorong peningkatan kualitas usaha PKL, dilakukan penyaluran kredit dari Bank DKI ke PKL yang dapat digunakan untuk tambahan modal kerja,” katanya.

Dengan demikian, katanya, pihaknya akan menghemat uang milik masyarakat, terutama yang tinggal di rusun dengan cara dipantau di sistem.

“Yang penting, jangan jual beli rusun tidak boleh lagi tarik uang tunai dan tolong Bapak Ibu bantu lurah dan camat untuk jadi pelayan yang baik,” kata dia.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang mengukuhkan TPAKD menyampaikan, dengan adanya TPAKD, pihaknya berharap masyarakat bisa mengenal transaksi non tunai yang tengah digalakkan DKI.