Freelance dan Pedagang UKM Kini Gampang Ajukan KPR

Program Tapera akan mulai dilaksanakan pada 2017 | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Jakarta STC

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Maurin Sitorus mengatakan, “Masyarakat pekerja informal, selain menghadapi masalah keterjangkauan harga rumah, juga menghadapi masalah aksesibilitas pembiayaan melalui perbankan.”

“Karena perbankan itu seleksinya sangat ketat, ditanya berapa penghasilan, dan ditambah lagi pekerja non formal tidak ada slip gaji,” ujarnya.

Untuk itu, ia meminta bagi para pekerja non formal agar dapat mengikuti Program Tapera dengan tujuan memberikan kemudahan pengajuan kredit perumahan ke perbankan.

“Dalam undang-undang (UU Tapera) itu disebutkan, semua pekerja baik itu yang formal dan informal yang penghasilannya di atas UMR wajib menjadi anggota, sementara pekerja informal yang di bawah UMR secara sukarela,” katanya.

Berbagai upaya terus digodok Pemerintah dalam memberi solusi bagi seluruh elemen masyarakat yang ingin memiliki rumah.

Hasilnya, Pemerintah melalui Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) akan mengakomodir pekerja informal untuk dapat memiliki rumah.

Karena dengan adanya tabungan Tapera tersebut, pekerja informal akan lebih mudah mengakses pengajuan pembiayaan perumahan.

Selain itu, menurut Maurin, Kementerian PUPR juga tengah merancang Program Bantuan Pembiayaan Berdasarkan Tabungan.

Misalnya, masyarakat yang telah menabung tersebut dengan jangka waktu tertentu akan diberikan bantuan sebesar 25 persen dari harga rumah.

“Jadi semua yang akan diberikan bantuan nanti, mereka menabung dulu antara enam bulan sampai satu tahun,” ia menjelaskan.

“Contohnya, harga rumah Rp 100 juta, masyarakat harus menabung sekitar lima persen dari nilai rumah kemudian nanti pemerintah membantu 25 persennya,” kata Maurin.

Program bantuan tersebut rencananya akan mulai dilaksanakan pada 2017.

“Jadi pilot project dulu 2017, 2018 akan ditingkatkan jumlahnya jauh lebih besar,” ucapnya.

Sementara nanti sisanya, lanjut Maurin, merupakan pinjaman bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan suku bunga yang rendah.

Disokong Mudahnya Perizinan

Guna menyederhanakan perizinan, pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 1/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Perpres Nomor 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Inpres Nomor 3/2016 tentang Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan.

“Ini sudah final sebenarnya, mudah-mudahan akhir bulan ini dikeluarkan regulasinya berbentuk peraturan pemerintah (PP),” ujar Maurin.

Sementara itu pemerintah menargetkan dalam waktu dekat akan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan yang melengkapi Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan, khususnya untuk MBR sebagai dukungan percepatan pelaksanaan Program Pembangunan Sejuta Rumah (P2SR).

Ia berharap dengan diterbitkannya PP tersebut, maka semua peraturan terkait yang berkedudukan di bawahnya dapat mengikuti aturan dalam PP tersebut guna menyederhanakan perizinan pembangunan perumahan.

Di lain sisi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang juga akan menyederhanakan pengurusan sertifikat tanah.

Menurut Maurin, untuk Kementerian Perhubungan sudah menyetujui bahwa pembangunan rumah untuk MBR di bawah 5 hektar, tidak diperlukan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).

Terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, juga telah disepakati untuk dilakukan penyederhanaan dalam aspek waktu dan prosesnya.

“Semua daerah itu kan di bawah koordinasi Kemendagri, misalnya izin prinsip penggunaan tanah, izin lokasi dan lainnya juga akan disederhanakan,” tandasnya.

Terakhir, untuk penyederhanaan izin di setiap pemerintah daerah akan dilakukan koordinasi melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ini Penyebab Pengembang Sulit Bangun Rumah Untuk MBR | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Jakarta STC

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maurin Sitorus mengatakan, biaya perizinan yang mahal telah menggerus margin alias pendapatan para pengembang. Sehingga pengembang menahan diri melakukan pembangunan rumah murah untuk MBR.

Di satu sisi pengembang dibebani oleh biaya perizinan yang mahal, di sisi lain harga rumah yang dijual tidak bisa terlalu tinggi karena sudah dibatasi oleh pemerintah. “Karena harga rumah MBR dikontrol oleh pemerintah sehingga profit margin tidak bisa terlalu tinggi, pengembang yang masuk ke market itu (pasar rumah murah) pun menjadi selektif,” ungkapnya dalam acara diskusi di Hotel Ambhara, Jakarta selatan, Senin (29/8/2016).Pemerintah sepakat untuk menyederhanakan masalah perizinan pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sejumlah perizinan berhasil dipangkas sehingga mengurangi waktu perizinan dan menekan biaya proses perizinan hingga 70%.

Tak hanya perizinan, para pengembang tak jarang juga harus menghadapi kendala sulitnya menemukan lahan yang tersedia bagi MBR sehingga bisa strategis dan terjangkau berdasarkan lokasi. “Jadi sebetulnya masalah yang paling krusial itu adalah masalah tanah dan perizinan. Masalah tanah ini masih belum dibenahi. Masih dalam proses,” tambahnya.

Selain dua kendala itu, Maurin menyebut, masih ada banyak kendala lain yang menghambat pengembang melakukan pembangunan rumah murah untuk MBR.

“Masalah tenaga kerja juga, kan selama ini tenaga kerja (tukang bangunan). Tukang bangunan banyak didatangkan dari Jawa. Bayangkan kalau buat rumah tenaga kerjanya dari Jawa, harganya pasti jauh lebih mahal. Masalah listrik yang belum tersambung juga. Kan nggak mungkin kita paksa orang menghuni rumah yang belum tersambung listrik. Misalnya lagi jalan dari komplek ke jalan utama sangat jelek. Kalau harga material, seperti di Papua, harga semen di sana kan mahal. Kalau misalnya harga semen bisa diturunkan, mungkin bisa menurunkan harga rumah,” tutur dia.

Sementara itu dari sisi permintaan, pemerintah berupaya dengan memberikan bantuan melalui bantuan-bantuan subsidi seperti Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Bantuan Uang Muka (BUM). “Sekarang dengan anggaran SSB Rp 2 triliun, bisa 500–600 ribu unit rumah yang dibangun. Kalau BUM, anggarannya Rp 1,2 triliun. Itu bisa untuk 300 ribu unit,” pungkasnya.

Kendala-kendala ini lah yang selama ini membuat pengembang enggan masuk ke sektor perumahan murah. Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terbaru mengenai penyederhanaan perizinan ini melalui Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIII.

Komisi V Minta Jaminan Harga Murah bagi MBR Turun | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Jakarta STC

Sebelumnya pada 24 Agustus lalu pemerintah telah merilis Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) ke XIII yang diantaranya memangkas sejumlah aturan di sektor properti.

Dalam peraturan pemerintah (PP) yang akan diterbitkan, pemerintah memangkas waktu perijinan yang memungkinan pembangunan rumah bagi MBR yang semula butuh 769–981 hari dapat dipercepat menjadi 44 hari.

PKE ini diluncurkan untuk mendukung realisasi Program Nasional Pembangunan Satu Juta Rumah yang merupakan bagian dari RPJMN 2014–2019.
Langkah pemerintah pangkas berbagai perizinan dan pajak di sektor properti dinilai sebagai angin segar bagi upaya pemenuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Namun pemerintah tetap diminta untuk mengawasi para pengembang agar kebijakan ini mampu menurunkan harga properti, bukan justru hanya memperbesar keuntungan pengembang.

“Setiap kebijakan pemerintah tujuannya pasti baik. Namun pengalaman dan praktik dimasa lalu membuktikan bahwa rakyat kebanyakan seringkali kesulitan untuk menikmati dampak positif dari kebijakan itu,” tandas Fathan Subchi, Anggota Komisi V DPR di Jakarta, Senin (29/8/2016).

Fathan menegaskan, saat ini harga properti di berbagai wilayah Indonesia terus meningkat dan semakin sulit terjangkau oleh MBR. Kenaikan harganya bahkan jauh diatas inflasi yang menjadi benchmark kenaikan pendapatan masyarakat, khususnya pekerja swasta.

Situasi ini semakin sulit mengingat pelemahan ekonomi sekarang ini telah membuat penghasilan masyarakat ikut tertekan. Alhasil, memiliki rumah bagi mayoritas MBR menjadi sebuah mimpi yang sulit diwujudkan.

Anggota Komisi V yang membawahi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat ini mengingatkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga akhir tahun 2015 lalu mencatat bahwa masih ada 17,3% atau sekitar 11,8 juta rumah tangga yang tinggal di hunian non milik (sewa, kontrak, numpang, rumah dinas atau tidak memiliki rumah sama sekali).

Sebelumnya pada 24 Agustus lalu pemerintah telah merilis Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) ke XIII yang diantaranya memangkas sejumlah aturan di sektor properti.

Dalam peraturan pemerintah (PP) yang akan diterbitkan, pemerintah memangkas waktu perijinan yang memungkinan pembangunan rumah bagi MBR yang semula butuh 769–981 hari dapat dipercepat menjadi 44 hari.

PKE ini diluncurkan untuk mendukung realisasi Program Nasional Pembangunan Satu Juta Rumah yang merupakan bagian dari RPJMN 2014–2019.

“Masih banyak rakyat kita yang berpenghasilan rendah sulit memiliki rumah. Disinilah pemerintah harus bisa memastikan bahwa aturan barunya dapat memudahkan rakyat kecil tidak lagi kontrak ataupun sewa rumah di sepanjang hayatnya,” katanya.

Untuk memastikan kebijakan pemerintah di sektor properti ini dapat memangkas harga rumah, Fathan meminta pemerintah menindak tegas pengembang-pengembang nakal.

Fathan juga meminta Bank Indonesia terus menekan tingkat suku bunga acuan sehingga bunga KPR makin terjangkau. Saat ini dengan acuan seven daya repo 5.25%, mestinya KPR ke konsumen bisa dibawah single digit.

Pasalnya selama ini banyak pengembang yang tidak mau menjalankan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU PKP). Bahwa sesuai beleid ini setiap pengembang wajib membangun rumah mewah, rumah menengah, dan rumah sederhana dengan perbandingan 1:2:3.

“Selama ini UU ini seperti macan kertas yang tak bisa dilakukan. Karena itu jika pelanggaran terhadap UU ini masih terjaddi, pemerintah wajib menindak tegas pengembang yang melanggar. Kita sudah terlalu lama dinina bobokkan oleh pengembang-pengembang besar yang hanya mengejar untung,” imbuhnya.

PT Rifan Financindo


Like what you read? Give Mimi Jemari a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.