Gagal di Pilkada, Tentara Tak Bisa Kembali ke TNI

Tentara yang maju pilkada harus mengundurkan diri | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Axa

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan, setiap tentara yang hendak mendaftarkan diri sebagai peserta pilkada harus mengajukan pengunduran diri. Jika gagal menjadi kepala daerah, tentara itu tidak dapat kembali menjadi anggota TNI.

Diberitakan sebelumnya, koalisi partai politik yang bergabung ke Poros Cikeas akan mengusung Komandan Batalyon Infanteri Mekanis 203/Arya Kemuning, Mayor Agus Harimurti Yudhoyono.

Jumat dini hari tadi, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengatakan, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu akan disandingkan dengan Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Sylviana Murni.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarifuddin Hasan berkata, saat ini keputusan Poros Cikeas tersebut bergantung pada Agus.

“Intinya memang keputusan ada di tangan anaknya (Agus),” kata Syarif.

Setelah mengajukan pengunduran diri, Panglima TNI nantinya akan memberhentikan sang tentara secara hormat dari kesatuannya.

Apabila seorang tentara telah ditetapkan menjadi calon peserta pilkada, dalam 60 hari ia wajib menyerahkan keputusan pemberhentian dari dinas keprajuritan ke KPU.

Lebih dari itu, Gatot melarang penggunaan atribut maupun fasilitas TNI untuk kepentingan pilkada.

Pada 9 Agustus lalu, Gatot menerbitkan Surat Telegram Panglima TNI bernomor ST/983/2016. Surat itu berisi ketentuan pelaksanaan pemilu legislatif dan pilkada bagi setiap personel TNI.

Surat tersebut mengharuskan anggota TNI yang ingin berkompetisi di pilkada untuk membuat surat pengunduran diri. Pernyataan mundur itu tidak dapat ditarik kembali.

Gatot berkata, pengunduran diri dari dinas kemiliteran merupakan hal wajib bagi setiap personel TNI. Alasannya, seperti diatur UU 34/2004, tentara tidak boleh berpolitik praktis alias netral dalam proses demokrasi.

“Kalau prajurit TNI masa aktifnya masih panjang akan diberikan pensiun dini, sehingga pada saat Pilkada dia sudah bukan militer lagi,” ujar Gatot di Bandung, Jawa Barat, Kamis (22/9).

Panglima TNI: Prajurit TNI Mencalonkan Pilkada Harus Pensiun Dini | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Axa

Merujuk pada UU №34/2004 tentang TNI, UU №8/2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta UU №10/2016, maka ketentuan dan tata cara pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada bagi Anggota TNI dan PNS TNI telah diatur secara jelas dalam Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/983/2016 tanggal 9 Agustus 2016.

Surat Telegram Panglima TNI tersebut mengatur secara jelas ketentuan dan tata acara Pileg dan Pilkada bagi seluruh anggota TNI dan PNS TNI sebagai berikut. Pertama, anggota TNI dan PNS TNI yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan mengikuti Pilkada, agar membuat surat pengunduran diri dari anggota TNI dan PNS TNI, surat pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali.

Kedua, selama dalam proses Pileg yang bersangkutan telah diberhentikan dengan hormat dari anggota TNI dan PNS TNI. Ketiga, anggota TNI dan PNS TNI yang akan mencalonkan diri mengikuti pilkada, agar membuat surat pengunduran diri dari anggota TNI dan PNS TNI sejak ditetapkan sebagai calon peserta pilkada dan tidak dapat ditarik kembali.

Keempat, anggota TNI dan PNS TNI yang telah ditetapkan sebagai calon peserta pilkada wajib menyerahkan keputusan pemberhentian dari dinas keprajuritan TNI dan keputusan pemberhentian PNS TNI paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon peserta pilkada kepada KPU.

Kelima, apabila tidak terpilih menjadi anggota Legislatif dan Pilkada, maka yang bersangkutan tidak dapat kermbali menjadi anggota TNI dan PNS TNI. Keenam, selama dalam proses Pileg dan Pilkada tidak diperbolehkan menggunakan atribut maupun fasilitas TNI.

“Aturan di TNI, setiap anggota militer yang menjadi calon peserta pilkada, maka statusnya harus mengundurkan diri dari dinas militer,” tegas Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dihadapan awak media usai membuka Eksibisi Beladiri Yongmoodo pada PON XIX di Lapangan Tenis Indoor Mohammad Toha Disjasad, Cimahi, Bandung, Jawa Barat, Kamis (22/9/2016).

Menyikapi potensi keterlibatan anggota TNI dalam pilkada serentak yang akan dilaksanakan di 101 wilayah, yang terdiri dari 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota pada tahun 2017, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan kembali pelaksanaan pesta demokrasi tersebut dapat dilaksanakan secara kondusif, tanpa adanya keberpihakan dari TNI.

“Saya mengimbau kepada masyarakat, apabila ada yang mengetahui anggota TNI yang tidak netral, tolong sebutkan nama dan pangkatnya, sehingga bisa kami cari, diadakan penyelidikan dan proses hukum,” katanya.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan, setiap prajurit TNI yang mengikuti pilkada harus mengundurkan diri guna menjaga netralitas.

Menurut Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, status pensiun dari dinas kemiliteran dilakukan untuk menjamin netralitas TNI dalam suatu proses demokrasi. “Kalau prajurit TNI masa aktifnya masih panjang akan diberikan pensiun dini, sehingga pada saat pilkada dia sudah bukan militer lagi,” tuturnya.

PILKADA 2017: Panglima TNI Akan Tindak Tegas Prajurit Yang Tidak Netral | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Axa

Penglima TNI Jendral TNI Gatot Nurmantyo akan menindak tegas oknum TNI yang terbuti tidak netral dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 mendatang.

Rencananya Pilkada serentak akan dilaksanakan di 101 wilayah, yang terdiri dari 7 Provinsi, 76 Kabupaten, dan 18 Kota. Meski di beberapa daerah rawan terjadi konflik. Namun berdasarkan laporan intelijen yang dia terima, sejauh ini situasi di daerah cenderung kondusif.

Sebagai komitmeni TNI untuk menciptakan Pilkada yang damai, mereka akan melakukan pengamanan sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang yakni TNI akan melakukan pengamanan berdasarkan permintaan dari kepolisian.

“TNI akan memberikan bantuan dengan mem-BKO-kan pasukan kepada Kepolisian atas permintaan. Jadi, kalau kita diminta tetapi tidak mengerahkan berarti melanggar undang-undang,” ucap Gatot.

Panglima menyatakan, semua prajurit TNI harus bersikiap netral. Sebagai bentuk pengawasan, dia juga meminta masyarakat tak segan melaporkan jika menemukan oknum TNI yang terbukti mendukung salah satu kandidat calon kepala daerah.

“Saya jamin tidak ada keberpihakan prajurit pada Pilkada serentak dan jika ada yang tidak netral, agar dilaporkan namun jangan membuat isu, karena informasi harus sesuai fakta yang jelas,” ujar Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Kamis (22/9/2016).

“Laporan yang saya terima jelang pelaksanaan Pilkada serentak situasinya kondusif dan aman, mudah-mudahan sampai dengan selesai aman karena ini kan pesta demokrasi, kalau pesta demokrasi kan bersenang-senang bukan berkelahi,” katanya,

PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Axa


Originally published at ptrifanfinancindoberjangkablog.blogdetik.com on September 23, 2016.

Like what you read? Give Mimi Jemari a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.