Holding BUMN Energi Bisa jadi Solusi Harga Listrik Murah

Rencananya PLN mengakuisi saham PGE sebanyak 50 persen | PT Rifan Financindo Berjangka

Menurut Direktur Indonesia Resource Studies (IRESS) Marwan Batubara, penggabungan PLN ke Pertamina sebagai koordinator holding BUMN energi akan membuat biaya produksi listrik ke seluruh Indonesia menjadi lebih murah.

“Sekitar 65 persen biaya yang dikeluarkan untuk produksi listrik berasal dari energi primer seperti solar, gas, dan batubara. Pemerintah seharusnya berperan untuk mengatur harga energi ke PLN agar bisa lebih murah, salah satunya melalui panas bumi,” ucap Marwan, dikutip Senin (31/10).

PT PLN (Persero) kembali didorong masuk ke dalam perusahaan induk pelat merah di sektor energi untuk bergabung dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) yang sudah lebih dulu disiapkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi anak usaha PT Pertamina (Persero).

Pasalnya Pertamina melalui anak usahanya, yaitu PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) sudah mengoperasikan banyak sumur panas bumi di berbagai wilayah Indonesia yang selama ini memasok uap ke Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang dikelola PLN maupun dioperasikan sendiri.

Pengamat Kebijakan Energi Sofyano Zakaria, menganggap holding energi di bawah induk Pertamina merupakan hal wajar karena memiliki aset dan penghasilan paling besar.

“Bila Pertamina ditunjuk sebagai holding energi dimana di bawahnya termasuk PLN ya nggak ada masalah, karena holding kan sifatnya hanya mengkoordinir. Sekarang butuh payung hukum bahwa Pertamina merupakan induk holding energi yang membawahi migas, listrik, panas bumi, dan lain-lain,” imbuh Sofyano.

Selain bisa mendapatkan harga panas bumi lebih murah karena menjualnya ke sesama anak usaha Pertamina sebagai induk usaha, penggabungan tersebut juga akan mempermudah PLN mendapat pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang juga dibutuhkan PLN untuk memproduksi listrik.

Bergabungnya PLN ke Pertamina dalam skema holding BUMN sektor energi juga dinilainya lebih ideal dibandingkan rencana PLN mengakuisi saham PGE sebanyak 50 persen.

Holding BUMN Bisa Menjadi Pemain Dunia | PT Rifan Financindo Berjangka

Sebelumnya Komisi VI DPR memperingatkan Menteri BUMN Rini Soemarno untuk tidak gegabah membentuk enam holding BUMN tanpa persetujuan DPR. Bila holding BUMN tetap dilakukan, Komisi VI menjamin akan ada masalah besar yang muncul sebagai konsekuensinya.

Adapun tujuan lain dari holding tersebut, agar BUMN-BUMN yang kerap merugi bisa dikelola lebih profesional oleh BUMN yang kuat sehingga tidak melulu membebani keuangan negara atau APBN.

Menteri BUMN memang kini sedang melakukan road map pembentukan super holding. Enam sektor holding yang sedang digarap adalah sektor migas, tambang, keuangan, jalan tol, perumahan serta konstruksi. Holding BUMN adalah integerasi BUMN dengan usaha sejenis, dimana BUMN yang paling kuat berpeluang menjadi pengelola.

Pembentukan holding Badan Usaha Milik Dunia (BUMN) menjadi sesuatu yang harus dilakukan karena bukan hanya menyangkut efiensi dan akumulasi modal, tapi agar BUMN Indonesia bisa bersaing di tingkat dunia.

Hal itu disampaikan Fahmi Radhi, Pengamat Energi dari Universitas Gajah Mada di Jakarta, Minggu,(30/10). “Pasti holding BUMN nantinya bisa diarahkan agar memiliki keunggulan sehingga bisa bersaing menjadi pemain dunia, misal Pertamina jadi pemimpin holding energi maka pertamina harus menjadi pemain dunia,” ungkap Fahmi.

Meski demikian, kata Fahmi, pembentukan holding harus disertai konsep yang jelas, jangan sampai ada agenda lain yang memberikan keuntungan pihak-pihak tertentu.

Jika holding BUMN sudah terbentuk, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah perencanaan atau corporate planning, melakukan control dan pastinya koordinasi perusahaan-perusahaan yang di bawahnya.

Penunjukan holding bisa dilakukan dengan dua cara, bisa tujuk langsung misal menunjuk Pertamina karena pengalamannya, bisa juga membentuk perusahaan baru dimana Pertamina ada di bawahnya. “Namun penunjukan Pertamina bisa menjadi pilihan pertama karena Pertamina sudah dikenal sebagai national oil company yang mewakili Indonesia,“ katanya.

Adapun prosesnya harus diawali dengan integrasi atau bisa juga merger antara BUMN sejenis. Baru terbentuk holding. Fahmi mengakui bahwa holding energi adalah yang paling siap diwujudkan, kemudian holding BUMN pangan dan perbankan.

Menakar Kelayakan Induk Holding BUMN Energi | PT Rifan Financindo Berjangka

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didesak untuk segera menyatakan siapa yang layak menjadi induk usaha dari holding BUMN energi yang akan digagas oleh pemerintah. Direktur Eksekutif 98 Institute Sayed Junaidi Rizaldi menerangkan pernyataan dari Kementerian BUMN sangat diperlukan agar kondisi sektor energi di Tanah Air kondusif.

Sebagai informasi 98 Institute adalah sebuah lembaga kajian lintas disiplin ilmu yang dibentuk oleh para mantan aktivis 98 yang sangat konsen akan segala kondisi permasalahan di Tanah Air, mulai dari sektor energi, ekonomi, kemanusiaan, hukum, hingga politik.

Menurutnya PLN masih butuh waktu untuk membenahi beberapa permasalahan yang ada di perusahaan pelat merah tersebut. Dia mencontohkan inefisiensi pada tubuh PLN dinilai juga lumayan besar yang menurutnya akan membebani BUMN yang lain, jika ditunjuk menjadi holding.

“Jangan membuat stakeholder energi saat ini menjadi gamang dengan adanya pernyataan bahwa PT PLN (Persero) yang akan menjadi induk usaha dari holding BUMN energi,” terang dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (30/10/2016).

Dia menambahkan dengan mengutip Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I-2016 yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ada permasalahan di PLN yang belum terselesaikan. “Ketua BPK Harry Azhar Azis pernah mengungkapkan bahwa berdasar hasil pemeriksaan atas pengelolaan subsidi atau Kewajiban Pelayanan Publik (KPP), BPK menemukan permasalahan yang perlu mendapat perhatian,” sambung dia.

Lebih lanjut dia memberi contoh lain, misalnya terkait tarif yang menurutnya tidak mencerminkan biaya, kebutuhan investasi yang tidak terpenuhi, dan tidak adanya economic returns yang memadai.“Persoalan ini saja sudah menjadi kendala PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional,” paparnya.

Persoalan yang juga menjadi perhatian Sayed dengan mengutip hasil pemeriksaan BPK, adanya kelebihan pembayaran subsidi tahun 2012–2014 senilai Rp6,26 triliun. “Kinerja PLN telah menyebabkan BPK memberikan predikat wajar dengan pengecualian (WDP) berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015,” tutupnya.


Originally published at mimijemari.livejournal.com.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.