Ini Strategi Sri Mulyani Agar Ekonomi RI Tembus 5,1 Persen di Akhir Tahun

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, hingga akhir tahun belanja negara baik pusat maupun daerah akan mencapai 96 persen dari target atau sekitar Rp 600,6 triliun. Sementara untuk penerimaannya, diperkirakan hingga akhir tahun akan mencapai Rp 486,1 triliun.Disisi lain, penerimaan yang berasal dari program pengampunan pajak (tax amnesty) hingga kuartal III ini dinilai cukup baik, meski dari sisi belanja pemerintah mengalami pelemahan. Oleh karena itu, pemerintah masih memiliki cukup anggaran untuk mendanai aktifitas hingga akhir tahun.Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati akan meningkatkan belanja kementerian dan lembaga (K/L) baik di pusat maupun daerah. Upaya tersebut dilakukan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia di akhir 2016 bisa mencapai 5,1 persen.”Untuk penerimaannya, kita memperkirakan berdasarkan estimasi shortfall yang masih sama Rp 219 triliun, maka penerimaan dari seluruh pendapatan dalam negeri Rp 486,1 triliun. Jadi total operasi fiskal kita netto Rp 224,5 triliun,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (10/11/2016) malam.”Kita memiliki cash yang muncul September lalu, cukup untuk mendanai aktifitas Oktober ini, pada November dan Desember terutama penerimaan cukai akan meningkat,” terangnya.”Kita akan terus memantau kondisi pasar bond atau surat berharga dalam dan luar negeri. Kami koordinasi dengan BI untuk melihat jumlah likuiditas yang ada,” tandasnya.Sri Mulyani menambahkan, sampai akhir tahun ini juga pemerintah masih akan menerbitkan surat berharga negara (SBN) untuk pendanaan 2016 sekitar Rp 98,7 triliun. Menurutnya, pemerintah hingga akhir tahun masih memiliki opsi untuk melakukan prefunding domestik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2016 di rentang 5,0–5,1 persen secara tahunan. Hal itu ditopang oleh kebijakan fiskal yang lebih ekspansif hingga akhir tahun.Kuartal sebelumnya, operasi fiskal pemerintah tertahan oleh kebijakan pemangkasan anggaran. Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah mengumumkan penghematan sebesar Rp137,6 triliun dari target belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBNP) 2016, Rp2.082,9 triliun.“Pada kuartal keempat, dimana fiskal makin ekspansif, saya cukup optimistis pertumbuhan ekonomi di atas 5,0 persen,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kamis (10/11).Sementara, sepanjang Oktober–Desember tahun ini pemerintah masih akan belanja sebesar Rp600,6 triliun, menambah realisasi belanja tiga kuartal sebelumnya yang telah mencapai Rp1.305,4 triliun. Belanja itu terdiri dari belanja pusat dan transfer ke daerah.Efeknya, belanja pemerintah pada kuartal lalu tumbuh minus 2,97 persen secara tahunan.Dari sisi penerimaan, sepanjang kuartal IV 2016 setoran pajak dan cukai diperkirakan mencapai Rp486,1 triliun.“Tetapi, dengan kondisi seperti itupun, ternyata pertumbuhan ekonomi masih bisa tumbuh 5,02 persen secara tahunan,” ujarnya.Secara umum, pemerintah masih memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini masih berkisar di level 5,0 hingga 5,1 persen. Proyeksi ini lebih tinggi dari realisasi tahun lalu, 4,79 persen. Dengan demikian, pada kuartal IV 2016 netto operasi fiskal pemerintah mencapai Rp214,6 triliun, lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu Rp33,2 triliun.​

Menurut Sri Mulyani, kebutuhan dana pemerintah yang sebagian besar terserap untuk pengeluaran gaji pegawai dan Dana Alokasi Umum (DAU) di Januari 2017 ini sebesar Rp 116 triliun.”Pre funding berarti akan dilakukan penerbitan SBN 2017 ini. Kami akan tetap evaluasi kondisi pasar, sehingga peluang di pasar global dan domestik merupakan pilihan terbuka untuk pre funding untuk mendanai kebutuhan 2017,” imbuhnya.Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan pemerintah perlu menerbitkan utang lebih awal (pre funding). Ini untuk membiayai belanja pada APBN 2017.”Presiden minta K/L (Kementerian/Lembaga) untuk melakukan persiapan APBN 2017, sehingga pada kuartal I 2017 sudah bisa langsung diimplementasikan. Karena penerimaan biasanya tidak bisa memenuhi secara langsung, maka pemerintah berencana melakukan pre funding dalam bentuk SBN netto dalam rangka melakukan pendanaan kegiatan pemerintah mulai Januari 2017,” katanya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (10/11/2016).”Itu tentu akan dipenuhi dengan SILPA yang kami miliki maupun pre funding yang akan kami dapatkan, juga penerimaan pajak, bea cukai, dan PNBP. Kami masih lihat seluruh rencana belanja dan pembiayaan masih aman dan kami akan tetap pertahankan. Penerimaan perpajakan kami usahkan November dan Desember akan naik, sehingga bisa memberi tambahan dari sisi reserve untuk bisa danai Januari (2017),” pungkasnya. Diungkapkan Sri Mulyani, dirinya belum bisa memastikan berapa SBN yang akan diterbitkan untuk kebutuhan pre funding tersebut. Selain itu, pihaknya juga masih menunggu realisasi SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) di APBN-P 2017.

PT Rifan Financindo