Kadin Kritik Industri Nasional Dibangun Setengah-Setengah

65% ekonomi ditopang komoditas, hanya 30% dari sektor manufaktur | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Axa

Sebanyak 65 persen perekonomian nasional ditopang komoditas, sementara sisanya sebanyak 25–30 persen adalah sektor manufaktur dan lain-lain. Demikian menurut Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Industri, Johnny Darmawan.

Johnny mengatakan, saat ini pemerintah telah fokus mendorong sektor industri untuk meningkatkan perekonomian nasional. Salah satunya adalah dengan membentuk Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN).
“Pemerintah sudah on the right track (jalan yang benar) mencanangkan industri. Itu kenapa KEN diubah menjadi KEIN,” kata Johnny.

Sektor industri di Tanah Air dianggap tengah berjalan mundur. Kemunduran ini disebabkan karena para pelaku industri terlalu mengandalkan komoditas sumber daya alam.

Dirinya menegaskan, industri nasional dapat menjadi lebih maju, jika mengandalkan sumber daya alam yang berbasis, pula pada sumber daya manusianya.
“Kita punya sumber daya alam kenapa enggak dan sumber daya manusia karena memiliki penduduk sedemikian banyak,” ucapnya.

Johnny menjelaskan, dampak ketergantungan pada komoditas ini sebenarnya merugikan para pelaku industri itu sendiri. Industri nasional pun dibangun setengah-setengah.
“Industri dari dulu setengah-setengah. Detik terakhir 2013–2014 harga komoditas jatuh sekali, dan mereka (pelaku usaha) baru berpikiran industri lagi,” ujarnya Johnny dalam sebuah diskusi di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Jumat 23 September 2016.

Pertanian Minim Tersentuh Paket Kebijakan Ekonomi | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Axa

Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Benny Soetrisno mengatakan, implementasi paket kebijakan ekonomi Indonesia masih belum maksimal. Dia mencontohkan salah satunya di bidang pangan, ketika para petani semakin sedikit, dibandingkan buruh tani.

Selain itu, ego sektoral di kementerian juga dinilai masih banyak terjadi. Ke depan, dia menyarankan bagaimana seharusnya kementerian-kemnterian ini saling interface dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Misal Kementan, kerjasama dengan Kemenperin, untuk menyediakan alat pra dan pasca panen pertanian. Beri harga yang wajar ke petani untuk memperbaiki kualitas pangan mereka,” pungkasnya.

Dia menambahkan, dengan kata lain, petani-petani di Indonesia banyak yang miskin tanah lantaran tanah besar-besar tersebut sudah ada yang punya dan jika dijual ke petani, pasti mereka tidak akan mampu untuk membayar. Benny pun berharap peran pemerintah masuk di permasalahan ini.

“Pemerintah coba fokus ke sini. Kita punya banyak tanah, tapi sudah ada yang punya. Jika memang ingin memperbaiki pangan Indonsia, harus dimulai dari petani dan lahan pertaniannya. Setidaknya pemerintah bisa membebaskan tanah-tanah produktif milik konglomerat, untuk petani kita. Setelah itu, perbaiki kualitasnya,” kata dia.

Dia menerangkan mengapa disebut buruh tani, lantaran mereka memang bekerja sebagai petani, tapi tidak memiliki lahan pertanian. Maka mereka harus bekerja, berbagi bersama rekan petani lainnya yang memiliki lahan pertanian luas.

“Soal pangan, kalau kita lihat tanah dari Jakarta ke Bandung, kemudian Jakarta ke Banten, itu tanahnya lebar-lebar tapi ditumbuhi ilalang. Lebih berat lagi, itu sudah ada yang punya, dan kalau beli tanah itu sebagai lahan pertanian pasti mahal,” kata Benny di Menara Kadin Indonesia, Jumat (23/9/2016).

RI Punya Lahan Luas Tapi Terbengkalai, Harga Pangan Jadi Mahal | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Axa

Soal pangan, kalau kita lihat tanah dari Jakarta ke Bandung, kemudian Jakarta ke Banten, itu tanahnya lebar-lebar tapi ditumbuhi ilalang,” kata Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kadin, Benny Soetrisno, di Menara Kadin, Jakarta, Jumat (23/9/2016).

“Lebih berat lagi, itu sudah ada yang punya, dan kalau beli tanah itu sebagai lahan pertanian pasti mahal, padahal petani banyak yang mau tanam, tapi tak punya lahan,” imbuhnya.

Hal lainnya yang jadi masalah sektor ini, yakni sektor pertanian yang tidak mendukung tumbuhnya sektor industri alat dan mesin pertanian.

“Misal Kementerian Pertanian kerja sama dengan Kementerian Perindustrian, untuk menyediakan alat pra dan pasca panen pertanian. Karena tidak ada kerja sama, pengadaan alat dan mesin pertanian jalan sendiri, banyak yang impor, industri dalam negeri tak diberdayakan,” pungkas Benny.

Salah satu masalah penyebab fluktuasi harga pangan adalah banyaknya lahan terbengkalai yang tidak dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Di sisi lain, banyak petani yang tidak memiliki lahan dan hanya menjadi buruh tani.

Banyak lahan yang tak terpakai ini yang kemudian memicu lonjakan harga lantaran masalah klasik yang terus berulang, pasokan dari petani yang menurun pada saat-saat tertentu.

“Banyak lahan tidak terpakai, tapi tiba-tiba harga cabai jadi mahal Rp 50.000/kg, karena efisiensi tanah nggak ada buat hasilkan pangan. Pemerintah fokus di sini dulu, kita punya banyak tanah, tapi sudah ada yang punya, dan dianggurkan,” ujar Benny.


Originally published at mimijemari.livejournal.com.

Like what you read? Give Mimi Jemari a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.