MUI restui dana haji dipakai untuk pembangunan dibanding tarik utang

Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung penggunaan dana Haji untuk pembangunan infrastruktur dalam negeri. Sebab, pembangunan infrastruktur masih perlu terus didorong dan secara syariah bisa memanfaatkan dana masyarakat yang terkumpul dalam bentuk dana haji dan wakaf. Dana ini lebih baik digunakan ketimbang mencari pendanaan infrastruktur dari luar negeri.

Dia secara tegas memuji terobosan yang dilakukan pemerintahan Jokowi melalui Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam hal ini khususnya dalam mendukung berkembangnya ekonomi syariah.

“Jika untuk kemaslahatan umat, seperti yang selama ini dilakukan lewat Sukuk, dana wakaf atau dana haji bisa digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur, lebih baik menghasilkan dari pada tak produktif,” kata Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Agustianto di Jakarta, Kamis (12/1).

Dalam pandanganmya, wakaf berbentuk uang atau dana haji yang cukup besar setiap tahunnya justru bisa menggunakan skema wakaf sementara atau wakaf berbatas waktu. “Untuk wakaf uang atau dana haji, bisa digunakan dengan sistem wakaf berbatas waktu, misalnya dua atau lima tahun. Jadi untuk calon haji pun bisa dapat dua pahala, yakni pahala haji dan pahala wakaf,” ujarnya.

Namun, dia menyayangkan sikap sebagian kalangan yang menilai dengan salah rencana pemanfaatan dana wakaf dan haji untuk pembiayaan infrastruktur. Dia melihat tak ada hal yang patut dipermasalahkan jika penggunaan dana umat tersebut untuk kepentingan banyak orang dan dengan cara yang syariah.

“Sayangnya banyak pihak yang memanfaatkan isu ini, dianggapnya Presiden Jokowi memanfaatkan dana umat Islam. Padahal dana dana seperti zakat, wakaf dan dana haji juga bisa buat kemaslahatan negara. Kalau dipermasalahkan itu orang-orang berarti sangka, tak lihat sisi positifnya, tegasnya.

Hanya saja, khusus untuk dana zakat yang saat ini besarannya belum terlalu banyak, disarankan harus disalurkan segera mengingat saat ini masih banyak orang yang miskin, tak bisa berobat atau tak bisa sekolah. Jika makin membesar, baru bisa digunakan untuk pembiayaan syariah yang return-nya dikembalikan ke penerima zakat.

Rencana pemanfaatan dana haji untuk pembangunan infrastruktur juga didukung oleh MUI. Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Muhyiddin Junaidi mengatakan, tujuan dari penggunaan dana haji untuk infrastruktur supaya dapat meringankan beban masyarakat termasuk jemaah haji itu sendiri. Seperti Malaysia yang juga punya tabungan haji.

Sebagai rujukan, negara tetangga Malaysia sudah lebih dulu menggunakan dana haji sebagai sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur. Beberapa negara lain juga disebutkan banyak yang telah menggunakan dana haji ke berbagai investasi antara lain perkebunan kelapa sawit dan sektor-sektor lain.

Seperti diketahui, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menandatangani nota kesepahaman dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) tentang sinergi pendayagunaan harta wakaf, zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya untuk infrastruktur. Salah satunya untuk proyek penyediaan layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin.

Dana haji di Malaysia digunakan sebagai modal untuk proyek yang menguntungkan seperti investasi lahan pertanian. Karena itu, lanjutnya, langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk memanfaatkan dana wakaf dan dana haji untuk membiayai infrasruktur tersebut dinilai wajar.

“Apalagi nantinya proyek infrastruktur yang dibangun bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat,” tambahnya.

IAEI dan MUI dukung dana haji untuk infrastruktur | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Medan

“Seperti yang selama ini dilakukan lewat sukuk, dana wakaf atau dana haji juga bisa digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur, lebih baik menghasilkan daripada tidak produktif,” kata Ketua IAEI Agustianto dalam keterangan resminya, Kamis (12/1).

Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung pemanfaatan dana haji untuk pembangunan infrastruktur. Pasalnya hal itu lebih baik dilakukan ketimbang mencari pendanaan infrastruktur dari luar negeri.

Menurutnya, hal ini juga bisa menjadi terobosan bagi pemerintahan Jokowi dalam mendukung berkembangnya ekonomi syariah. “Masih banyak pihak yang memanfaatkan isu ini, dianggapnya Presiden Jokowi memanfaatkan dana umat Islam. Padahal dana zakat, wakaf dan dana haji juga bisa buat kemaslahatan negara. Kalau ini dipermasalahkan, orang-orang itu tidak melihat sisi positifnya,” katanya.

Hanya saja, khusus untuk dana zakat yang saat ini nilainya tidak terlalu besar, disarankan untuk disalurkan segera kepada masyarakat miskin dan yang membutuhkan. Jika dana zakat telah membesar, barulah sebagian digunakan untuk pembiayaan syariah yang return-nya dikembalikan ke penerima zakat.

Dia menjelaskan, untuk wakaf berbentuk uang atau dana haji yang cukup besar setiap tahunnya, justru bisa menggunakan skema wakaf sementara atau wakaf berbatas waktu. “Untuk wakaf uang atau dana haji, bisa digunakan dengan sistem wakaf berbatas waktu, misalnya dua atau lima tahun. Jadi untuk calon haji pun bisa dapat dua pahala, yakni pahala haji dan pahala wakaf,” ujarnya.

Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri MUI KH Muhyiddin Junaidi mengatakan, Malaysia sudah lebih dulu menggunakan dana haji sebagai sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur. Beberapa negara lain juga banyak yang telah menggunakan dana haji ke berbagai investasi, antara lain perkebunan kelapa sawit dan sektor-sektor lain.

Seperti diketahui, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menandatangani nota kesepahaman dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) tentang sinergi pendayagunaan harta wakaf, zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya untuk infrastruktur. Salah satunya untuk proyek penyediaan layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin.

Karena itu, lanjutnya, langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk memanfaatkan dana wakaf dan dana haji untuk membiayai infrastruktur tersebut dinilai wajar. “Apalagi nantinya proyek infrastruktur yang dibangun bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat,” katanya.

IAEI dan MUI Dukung Dana Haji untuk Infrastruktur | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Medan

Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung pemanfaatan dana haji untuk pembangunan infrastruktur. Hal ini karena pembangunan infrastruktur masih perlu terus didorong dan secara syariah bisa memanfaatkan dana masyarakat yang terkumpul dalam bentuk dana haji dan wakaf, lebih baik dilakukan ketimbang mencari pendanaan infrastruktur dari luar negeri.

Terkat ini, ia menyayangkan sikap sebagian kalangan yang menilai dengan salah rencana pemanfaatan dana wakaf dan dana haji untuk pembiayaan infrastruktur. Pasalnya ia melihat tak ada hal yang patut dipermasalahkan jika penggunaan dana umat tersebut dilakukan untuk kepentingan banyak orang dan dengan cara yang syariah.

“Jika untuk kemaslahatan umat itu lebih baik. Seperti lewat sukuk, dana wakaf atau dana haji bisa digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur. Lebih baik menghasilkan daripada tidak produktif,” kata Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Agustianto kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/1/2017).

Dia memuji terobosan yang dilakukan pemerintahan Jokowi melalui Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, khususnya dalam mendukung berkembangnya ekonomi syariah.

“Sayangnya banyak pihak yang memanfaatkan isu ini, dianggapnya Presiden Jokowi memanfaatkan dana umat Islam. Padahal dana-dana seperti zakat, wakaf dan dana haji juga bisa buat kemaslahatan negara. Kalau dipermasalahkan itu orang-orang berarti sangka, tidak lihat sisi positifnya,” tutur dia.

Hanya saja, khusus untuk dana zakat yang saat ini besarannya belum terlalu banyak, disarankan harus disalurkan segera mengingat saat ini masih banyak orang yang miskin, tak bisa berobat atau tak bisa sekolah. Jika makin membesar, baru bisa digunakan untuk pembiayaan syariah yang return-nya dikembalikan ke penerima zakat.

Dia menjelaskan, untuk wakaf berbentuk uang atau dana haji yang cukup besar setiap tahunnya, justru bisa menggunakan skema wakaf sementara atau wakaf berbatas waktu.

“Untuk wakaf uang atau dana haji, bisa digunakan dengan sistem wakaf berbatas waktu, misalnya dua atau lima tahun. Jadi untuk calon haji pun bisa dapat dua pahala, yakni pahala haji dan pahala wakaf,” ujarnya.

Ia menjelaskan dana haji di Malaysia digunakan sebagai modal untuk proyek yang menguntungkan seperti investasi lahan pertanian. Karena itu, lanjutnya, langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk memanfaatkan dana wakaf dan dana haji untuk membiayai infrasruktur tersebut dinilai wajar. “Apalagi nantinya proyek infrastruktur yang dibangun bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat,” serunya.

Seperti diketahui, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menandatangani nota kesepahaman dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) tentang sinergi pendayagunaan harta wakaf, zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya untuk infrastruktur. Salah satunya untuk proyek penyediaan layanan air minum dan sanitasi.

Rencana pemanfaatan dana haji untuk pembangunan infrastruktur juga didukung oleh MUI. Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhyiddin Junaidi mengatakan, tujuan dari penggunaan dana haji untuk infrastruktur adalah agar supaya dapat meringankan beban masyarakat termasuk jemaah haji itu sendiri. Sehingga pada akhirnya bertujuan mengurangi beban jemaah haji seperti di Malaysia yang juga punya tabungan haji.

PT Rifan Financindo


Originally published at ptrifanfinancindoberjangkablog.wordpress.com on January 13, 2017.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.