OJK Batasi Kredit Fintech Rp 2 Miliar

Pembatasan pagu kredit dilakukan untuk melindungi konsumen tanpa menghambat perkembangan fintech | PT Rifan Financindo Berjangka

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membatasi kredit yang bisa diberikan industri financial technology (fintech) maksimal Rp 2 miliar per debitor. Pembatasan pagu kredit dilakukan untuk melindungi konsumen tanpa menghambat perkembangan fintech.OJK menilai P2P lending menjadi alternatif sumber pembiayaan bagi masyarakat yang selama ini belum dapat dilayani secara maksimal oleh industri jasa keuangan konvensional. Misalnya, perbankan, pasar modal, perusahaan pembiayaan, dan modal ventura.Ketentuan itu diatur dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang terbit 28 Desember 2016. Secara khusus OJK mengatur pinjaman peer-to-peer (P2P) lending yang sudah marak dilakukan.Selama ini rata-rata fintech P2P lending menerapkan tenor kredit yang singkat pada debitor. Mulai satu minggu sampai dua bulan. Sebab, ada kebutuhan likuiditas yang tinggi di perusahaan fintech untuk segera menutup mismatch antara kredit dan dana pemodal.Meski mengurangi pagu kredit, OJK tidak berencana membatasi bunga pinjaman yang diberikan fintech kepada debitor. Meski demikian, fintech diharapkan tidak menjadi rentenir karena penggunaan teknologi informasi membuat biaya operasional fintech lebih murah daripada bank.’’Kami tidak mengatur itu secara eksplisit. Yang penting bunganya harus wajar karena fintech harus berkontribusi pada kepentingan nasional,’’ kata Deputi Komisioner Manajemen Strategis IA OJK Imansyah kemarin (10/1).Agar exposure pembiayaan terhadap debitor tetap wajar, OJK memperbolehkan perusahaan fintechmengakses sistem informasi debitor (SID) Bank Indonesia. Perusahaan fintech juga bisa bekerja sama dengan lembaga credit rating agar bisa mengukur kelayakan debitor dan mengetahui komposisi pendanaan yang memengaruhi kekuatan permodalan debitor.Untuk melindungi kepentingan konsumen, perusahaan fintech diwajibkan menyediakan rekening penampung (escrow account) dan virtual account di perbankan. Fintech juga diwajibkan menempatkan data center di dalam negeri.Fintech juga dapat menerima dana pemodal untuk kemudian disalurkan kepada debitor (on balance sheet). Dengan demikian, dana yang dipinjamkan tidak terbatas hanya dari dana internal perusahaan fintech. Menurut Imansyah, selain melindungi konsumen dan fintech, POJK dibuat untuk memperluas akses keuangan kredit produktif bagi UMKM maupun kredit konsumtif untuk masyarakat.’’Ada kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan stabilitas sistem keuangan,’’ tutur Imansyah.Dalam setahun, pertumbuhan perusahaan fintech sangat signifikan. Tahun lalu terdapat 51 perusahaan fintech pada kuartal I dan berkembang menjadi 135 perusahaan pada kuartal IV.

Suku Bunga Fintech P2P Lending Harus Lebih Rasional | PT Rifan Financindo Berjangka

Deputi Komisioner Manajemen Strategis IA OJK, Imansyah mengatakan, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang dikeluarkan pada Desember 2016, tidak mengatur mengenai bunga.Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak mengatur mengenai besaran maksimal bunga dalam layanan pinjam meminjam uang melalui fintech peer-to-peer (P2P) lending.”Dalam POJK tidak atur berapa besaran bunga, bunganya harus wajar,” kata Imansyah di gedung OJK, Jakarta, Selasa (10/1/2017/).Sementara itu, mengenai pinjaman dibatasi maksimal Rp 2 miliar untuk satu nasabah yang mengajukan di satu fintech P2P lending.”Jumlah pinjaman dibatasi maksimal Rp 2 miliar satu debitur dalam mata uang rupiah, ini dilakukan untuk melindungi kepentingan stabilitas sistem keuangan nasional,” tutur Imansyah.Menurut Imansyah, sebetulnya bunga pinjaman dari fintech P2P dapat lebih rendah dibandingkan industri keuangan konvensional lainnya, sebab penggunaan informasi teknologi yang diterapkan membuat efisien dalam hal operasional.”Kami diskusi penyelenggara fintech suku bunganya harus lebih rasional,” ujarnya.

Fintech Pinjaman Tumbuh Pesat, OJK Siap Atur Industri | PT Rifan Financindo Berjangka

Deputi Komisioner Manajemen Strategis IA OJK, Imansyah menjelaskan sejak akhir tahun lalu, pihaknya telah mengeluarkan peraturan OJK (POJK) Nomor 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) atau Fintech peer to peer (P2P) Lending.Otoritas Jasa Keuangan (OJK) siap mengatur perusahaan startup layanan fintech (financial technology-peer to peer/P2P) lending tahun ini. Otoritas mencatat pertumbuhan signifikan dalam industri ini dapat berisiko terhadap sistem keuangan dan pelaku industri lainnya. Pertumbuhan jumlah penyelenggara Fintech start-up di tahun 2016 meningkat sekitar tiga kali lipat dari 51 perusahaan pada kuartal pertama 2016 menjadi 135 perusahaan pada akhir 2016.Dalam masa pendaftaran, pelaku usaha tetap dapat melakukan aktivitasnya secara penuh dengan pendampingan dari OJK sambil melakukan evaluasi. “Ketika sudah mendaftar, kami bisa memonitornya. Kalau tidak mau mendaftar juga, itu di luar (pengawasan) kami,” ujarnya.Untuk itu, regulator mengimbau pelaku usaha fintech P2P lending‎ segera mendaftarkan diri ke OJK dalam hal pengurusan perizinan. “‎Enam bulan setelah aturan keluar, fintech harus mendaftar ke OJK. Nantinya diuji kualitasnya bagaimana dan setelah itu, baru dikeluarkan izinnya paling lama satu tahun setelah mendaftar. Kami sangat mewaspadai perusahaan yang asal-asalan, demi perlindungan konsumen,” ujar Imansyah dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (10/1/2017).Menurut Imansyah aturan turunan lainnya seperti surat edaran akan menyusul. Fokus yang akan diatur dana fintech ini antara lain, bentuk badan hukum, kepemilikan dan permodalan. Kegiatan usaha, batasan pemberian pinjaman dana, perizinan, perubahan kepemilikan. Peraturan ini akan membuat startup atau pengusaha pemula bisa mempermudah akses pinjaman di perbankan, baik di dalam maupun di luar negeri serta mempercepat distribusi pembiayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).Selain mengatur penyelenggaraan LPMUBTI atau Fintech P2P Lending, POJK juga mendorong terciptanya ekosistem Fintech secara menyeluruh yang mencakup Fintech 2.0 (antara lain Fintech perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga keuangan mikro, perusahaan pembiayaan, modal ventura, pergadaian, penjaminan, dan payment) dan Fintech 3.0 (antara lain Fintech big-data-analytic, aggregator, robo-advisor, blockchain, dan lain-lain).

Dia mengatakan, untuk modal perusahaan, untuk tahap awal perusahaan harus siapkan sekitar Rp1 miliar-Rp2,5 miliar. Sementara untuk batasan pinjaman yang dalam fintech ini maksimal Rp2 miliar per debitur dalam bentuk mata uang rupiah.

Tags: pt rifan financindo berjangka


Originally published at mimijemari.livejournal.com.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.