Pemerintah dan Badan Anggaran DPR Bahas Subsidi 2017, Ini Hasilnya

DPR sepakat memberikan subsidi kepada beberapa sektor energi | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Jakarta STC

Badan Anggaran (Bangar) DPR mengadakan rapat dengan pemerintah membahas anggaran subsidi 2017. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, dan pemerintah diwakili Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara.

Selanjutnya, Banggar DPR RI juga menyetujui besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) minyak tanah dan gas sebesar Rp 32,30 triliun.

“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas minyak tanah dan elpiji tabung 3 kg dari Rp 42,31 miliar menjadi Rp 32,30 triliun,” ujar Wakil Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (20/9/2016).

Sedangkan target penerimaan pajak dari sektor migas di tahun anggaran 2017 belum disahkan lantaran masih dibahas di Komisi VII DPR RI sebelum dibawa ke Banggar DPR RI. Setelah pendalaman materi target penerimaan selesai dikaji di Komisi VII pada Kamis (22/9/2016) mendatang, maka selanjutnya bisa dibawa ke Banggar DPR RI.

Adapun usulan subsidi yang ditolak adalah subsidi pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) RP 1,1 triliun. Penolakan subsidi EBT dikarenakan menyalahi aturan subsidi yang harusnya kepada masyarakat miskin melainkan untuk pengembangan EBT.

Rapat kali ini memutuskan beberapa keputusan terkait pemberian subsidi energi pada tahun buku 2017. DPR sepakat memberikan subsidi kepada beberapa sektor energi seperti subsidi listrik Rp 44,98 triliun dan subsidi elpiji 3 kilogram (kg) Rp 20 triliun.

Rapat yang berlangsung selama lebih dari 5 jam hingga pukul 17.00 WIB menghasilkan beberapa pokok persetujuan pemberian subsidi energi, antara lain:

1. Subsidi Elpiji dari usulan Rp 29,076 triliun menjadi Rp 20 triliun.
2. Subsidi Listrik dari Rp 48,558 triliun menjadi Rp 44, 983 triliun

Ini Sebagian Hasil Rapat Panja Banggar DPR dengan Pemerintah | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Jakarta STC

Rapat Panja energi antara Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menghasilkan beberapa keputusan terkait pemberian subsidi energi pada tahun anggaran 2017. Rapat berlangsung sekitar enam jam.

Wakil Ketua Banggar DPR Said Abdullah selaku pemimpin rapat sepakat untuk menyetujui subsidi listrik Rp44,98 triliun dari sebelumnya Rp48,58 triliun. Kemudian, disusul subsidi gas elpiji 3 kilogram (kg) Rp20 triliun dari sebelumnya Rp29,076 triliun.

Pada rapat itu sempat diwarnai penolakan Banggar terhadap usulan subsidi energi terbarukan (EBT) yang diajukan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana. Hal ini karena banyak anggota Banggar yang gagal paham.

“Terima kasih penjelasannya pak Dirjen, namun kami sangat berat menerima itu,” kata Said.

Namun, untuk target penerimaan pajak dari sektor migas pada tahun anggaran 2017 belum disahkan karena pembahasan di Komisi VII DPR belum lengkap. Alhasil, untuk pembahasan penerimaan sektor migas diskors hingga esok, Rabu (21/9/2016), bebarengan dengan pembahasan defisit dan asumsi makro lainnya.

“Seharusnya ini (penerimaan sektor migas) sudah beres pembahasannya. Semoga Bapak (Kepala SKK Migas) ada keajaiban di Komisi VII, masuk, langsung disetujui,” ujar Said, di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2016).

Selanjutnya, Banggar DPR RI juga menyetujui besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPn) minyak tanah dan gas sebesar Rp32,30 triliun dari sebelumnya Rp42,31 miliar.

Tak Cuma Listrik, Subsidi Elpiji juga Banyak Disunat di 2017 | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Jakarta STC

Berpedoman pada data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), pemerintah menganggarkan subsidi elpiji akan diberikan kepada 26 juta rumah tangga sasaran dan 2,3 juta pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

“Kementerian ESDM akan memperbaiki aturan, mungkin penyaluran subsidi elpiji 3 kg akan sesuai daftar nama dan alamat yang terverifikasi miskin dan tidak mampu sesuai TNP2K,” kata Suahasil dalam rapat panitia kerja dengan Banggar DPR, Selasa (20/9).

Said Abdullah, Wakil Ketua Banggar DPR sekaligus pimpinan rapat, mengapresiasi upaya pemerintah dalam meningkatkan ketepatan penyaluran subsidi. Pasalnya, penggunaan anggaran negara bisa lebih efektif dan efisien serta mengurangi pemborosan.

“Kami apresiasi upaya untuk fokus menyalurkan subsidi yang lebih tepat sasaran ini,” ujarnya.

Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati alokasi subsidi elpiji ukuran tabung 3 kilogram (kg) dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 sebesar Rp20 triliun dengan volume elpiji yang disubsidi 4,88 juta metrik ton. Alokasi itu turun dari usulan semula Rp29,08 triliun untuk 7,1 juta metrik ton elpiji.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan, distribusi subsidi elpiji 3kg akan dilakukan secara langsung, menggunakan basis nama dan alamat penerima. Hal itu dilakukan agar penyaluran subsidi bisa lebih tepat sasaran.

Selain itu, pemerintah juga akan melanjutkan uji coba penyaluran subsidi tertutup elpiji 3 kg ke beberapa kabupaten/kota. Dalam skema ini, penyaluran subsidi elpiji akan melalui kartu uang elektronik (e-money). Saat ini, uji coba penyaluran subsidi elpiji melon tengah berlangsung di Tarakan, Kalimantan Utara.


Originally published at mimijemari.livejournal.com.