​Pemerintah Diminta Bertindak soal Wacana Kenaikan Harga Rokok

Kenaikan Harga Rokok Meresahkan Petani Tembakau Di Daerah | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Pekanbaru

Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Soeseno meminta pemerintah segera mengambil tindakan tegas kepada penyebar informasi terkait isu kenaikan harga rokok hingga Rp50 ribu per bungkus, karena dinilai telah meresahkan. Hal ini telah menimbulkan dampak langsung pada kelangsungan hidup petani tembakau di daerah.

Sejauh ini, kata dia, sudah banyak petani tembakau yang menghubunginya dan bertanya-tanya apakah benar kondisinya seperti yang dikabarkan media.

“Ini harus cepat ditindak sama pemerintah. Petani tembakau kita bingung dengan kondisi ini. Benar enggak sih? Karena ini nanti dampaknya ke produksi tembakau mereka,” kata dia kepada Sindonews di Jakarta, Senin (22/8/2016).

Sejauh ini, APTI sudah berusaha menenangkan para petani yang menghubunginya lantaran keresahan tersebut. Kabar ini dinilai tidak benar lantaran dari pemerintah tidak ada yang membenarkan statemen tersebut.

“Selama ini, kalau mereka telepon, saya selalu menenangkan mereka. Dan bilang, kalau ini belum benar karena pemerintah belum memberi statemen. Kasihan mereka kalau sampai dikerjain sama tengkulak,” ujarnya.

Karena, lanjut dia, ada kebiasaan jelek di tengkulak yang memang menjadi kebiasaan mereka mempermainkan harga di petani. Mereka pasti akan memberikan isu bias ke petani.

“Tengkulak itu pasti menyampaikan ke petani rata-rata gini, sini tembakaunya saya beli murah daripada nanti tidak kebeli. Ini nanti pabrik rokok akan membeli sedikit, jadi mendingan dibeli murah daripada tidak laku. Pasti tengkulak itu bilang begitu ke petani. Makannya isu ini harus segera diklarifikasi sama pemerintah,” tuturnya.

Berdasarkan data yang diberikan Seno kepada Sindonews, sejauh ini tembakau adalah komoditas perkebunan yang menguntungkan ketimbang tanaman lainnya. Berdasarkan studi Universitas Airlangga pada 2013, rata-rata pendapatan yang diterima petani tembakau per satu hektar lahan adalah sebesar Rp20 juta.

Angka ini lebih tinggi ketimbang petani padi, jagung, dan bawang merah, yang rata-rata mendapatkan Rp8 juta, Rp3 juta, dan Rp2,3 juta. Selama lima tahun terakhir telah mengakibatkan sekitar 12.00 pabrik rokok tutup dan terjadi PHK yang mencapai 102.500 pekerja.
 
Penutupan pabrik dan PHK pekerja berdampak negatif pada perekonomian nasional. Pada 2015, IHT membayarkan cukai, pajak daerah, dan PPN produk tembakau sebesar Rp173,9 triliun atau setara 16,5% dari total penerimaan pajak.

Isu Rokok Rp50 Ribu Dimanfaatkan Tengkulak Tekan Petani | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Pekanbaru

Beredarnya isu kenaikan harga jual rokok mencapai Rp50 ribu per bungkus berdampak buruk pada sejumlah petani tembakau di daerah. Kini, harga jual hasil panen petani ditekan, dengan dalih akan ada penurunan produksi rokok.

Di Jawa Timur misalnya, kini para tengkulak menekan petani sejak beredarnya isu kenaikan harga rokok. Tujuannya adalah untuk mendapatkan harga beli rendah di tingkatan petani.

“Alasannya, industri hasil tembakau (IHT) tahun ini akan sedikit menyerap tembakau milik petani, karena harga rokok akan dinaikkan menjadi Rp50 ribu per bungkus. Kondisi ini sangat meresahkan petani tembakau, khususnya di Jawa Timur,” kata Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Soeseno, Senin, 22 Agustus 2016.

Soeseno pun mencontohkan kasus di Pamekasan, Sumenep, dan Madura. Saat ini, dari laporan sejumlah petani, tembakau jenis Perancak 95 yang harganya mencapai Rp40 ribu hingga Rp60 ribuan kini dipaksa ditawar untuk dijual dengan harga Rp18.000 per kilogram atau Rp19.500.

Menurut Soeseno, selama ini petani selalu menerima informasi seputar tembakau secara asimetris, sehingga kerap dimanfaatkan oleh tengkulak maupun pedagang yang hanya mencari untung.

Karena itu, ia meyakini dengan munculnya isu harga rokok Rp50 ribu per bungkus. Maka akan berdampak pada kelangsungan hidup petani tembakau di daerah. “Bayangkan saja, mereka bisa rugi jutaan rupiah karena harga jual tembakau rusak gara-gara informasi tidak benar,” kata Soeseno.

Sebelumnya Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Surabaya, Jumat, 19 Agustus 2016, juga menanggapi usulan kenaikan harga rokok hingga Rp50 ribu demi memenuhi target pendapatan pajak, dianggap sebagai kebijakan yang terburu-buru.

Soekarwo juga menganggap jika alasan menaikkan harga rokok tersebut untuk mencegah anak agar tidak merokok, juga dianggap tidak efektif.

Saat ini terdapat sekitar 6,1 juta orang yang menggantungkan hidupnya dari rokok. Termasuk juga pendapatan daerah dari cukai rokok sudah cukup tinggi. Provinsi Jawa Timur mendapatkan sumbangan dari cukai rokok hingga Rp2,2 triliun, yang kemudian dibagi sebesar 30 persen untuk pemerintah provinsi dan sisanya untuk 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

“Sumbangan cukai dari Jatim ke pusat sebenarnya mencapai Rp100 triliun, tapi yang turun ke Jatim Rp 2,2 triliun,” kata Soekarwo.

Rokok Linting

Kini, selain berharap pemerintah bersikap tegas terhadap penyebar informasi seputar kenaikan harga rokok Rp50 ribu per bungkus, APTI juga menentang secara tegas usulan kenaikan cukai eksesif yang bertujuan untuk menekan angka perokok aktif di Indonesia.

Sebabnya, kenaikan cukai yang eksesif akan menurunkan volume produksi rokok. Hal ini menyebabkan mata pencaharian sekitar enam juta orang yang terlibat dalam industri hasil tembakau (IHT) terganggu.

“Kenaikan cukai sebesar 11,5 persen pada tahun ini telah menyebabkan volume IHT menurun sebesar 4,8 persen pada semester 1 tahun 2016,” kata Soeseno.

Kebijakan cukai yang eksesif juga akan menyebabkan perdagangan rokok ilegal merajalela. Hasil studi Universitas Gadjah Mada dan Direktorat Bea dan Cukai pada 2014 ditemukan bahwa perdagangan rokok ilegal mencapai 11,7 persen dan merugikan negara hingga Rp 9 triliun.

“Kenaikan cukai eksesif akan dibarengi dengan menurunnya kemampuan daya beli masyarakat, maka konsumen akan mensiasati dengan mencari rokok yang lebih murah dan atau malah melinting sendiri,” ujar Soeseno.

“Sudah barang tentu target pendapatan cukai tidak mencapai target, diperburuk lagi kenaikan cukai yang berlebihan akan menyuburkan pertumbuhan rokok illegal,” tambah Soeseno.

Kenaikan cukai yang tinggi berakibat pada menurunya daya serap bahan baku tembakau dan cengkeh. Permintaan tembakau oleh pabrik pada masa panen tahun ini juga turun 15% dibanding tahun kemarin.

Selama 5 tahun terakhir telah mengakibatkan sekitar 1.200 pabrik rokok tutup dan terjadi PHK yang mencapai 102.500 pekerja. Penutupan pabrik dan PHK pekerja berdampak negatif pada perekonomian nasional.

“Jika rokok ilegal makin marajalela, maka semua pihak akan dirugikan, yaitu pabrikan rokok legal, para pekerjanya, serta para petani tembakau dan cengkeh. Pemerintah juga akan dirugikan karena rokok illegal tidak membayar cukai,”jelas Soeseno.

​Padahal, kata Soeseno, tembakau adalah komoditas perkebunan yang menguntungkan ketimbang tanaman lainnya. Berdasarkan studi Universitas Airlangga pada 2013, rata-rata pendapatan yang diterima oleh petani tembakau per satu hektar lahan adalah sebesar Rp20 juta. Angka ini lebih tinggi ketimbang petani padi, jagung, dan bawang merah, yang rata-rata mendapatkan Rp8 juta, Rp3 juta, dan Rp2,3 juta.

​Kenaikan Harga Rokok Tak Untungkan Petani Tembakau | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Pekanbaru

Sebagian besar perokok tidak sepakat dengan kenaikan harga tersebut. Meski baru wacana, tapi sudah membuat resah. Mereka melampiaskan kekecewaan dengan beragam cara, mulai dari menulis kritik di media sosial hingga obrolan hangat di tengah rutinitas.

​Rencana pemerintah menaikan harga rokok hingga Rp50 ribu per bungkus disambut sinis asosiasi petani tembakau. Begitu juga konsumen yang tak lain perokok. Usulan yang menjadi berbincangan hangat di tengah masyarakat itu dinilai kurang pas.

“Kasihan konsumen kalau harga rokok segitu (begitu tinggi,red),” kata Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Sunaryo dikonfirmasi wartawan, Senin (22/8/2016).

Selain itu, kata dia, kenaikan harga rokok yang mencapai dua kali lipat itu tidak berimbas pada petani tembakau. Sebab, selama ini kenaikan harga rokok tak diimbangi dengan kenaikan harga tembakau milik petani.

“Yang dulu misalnya rokok Gudang Garam seharga Rp 6.000, harga tembakau rata-rata Rp 60 ribu perkilo. Kemudian harga rokok dinaikan jadi Rp 10.000, harga tembakau tetap,” ujarnya.

Artinya, lanjut dia, kenaikan harga rokok tidak memberi keuntungan petani tembakau. Menurutnya ada lebih dari 6 juta petani tembakau yang tersebar di Indonesia.

Menurutnya, pemerintah sudah mengambil cukai cukup tinggi. “Pemerintah itu kan sudah banyak mengambil cukai, sudah ratusan triliun per tahun kok,” centilnya.

Jika harga rokok ditetapkan 50 ribu per bungkus, kata dia, berimbas juga pada pabrik rokok. “Pabrik rokok nanti juga ikutan susah mikir pajak yang tinggi,” imbuhnya.

Sunaryo berharap wacana yang berkembang itu perlu dikaji ulang. Pihaknya tidak mempermasalahkan jika kenaikan harga rokok di bawah empat persen.

“Paling kalau naik ya cukup dua atau paling tinggi empat persen. Jangan terus menonjak tinggi banget, kasihan petani tembakau juga,” tandasnya.

Rifan Financindo


One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.