Pertamina Menanti Arahan Jonan untuk Tekan Harga BBM Papua

Pertamina mengevaluasi instruksi Jokowi untuk penyetaraan harga BBm di Papua | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Pekanbaru

Manajemen PT Pertamina (Persero) bergegas mengevaluasi instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar harga bahan bakar minyak (BBM) di Papua bisa setara dengan harga jual di daerah lain.

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Ahmad Bambang mengatakan, BBM yang diberikan fasilitas satu harga merupakan BBM dengan harga penugasan yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) setiap kuartal. Dengan demikian, maka Pertamina tidak bisa menetapkan harga diskriminatif di lokasi lain di luar Papua dan menerapkan subsidi silang.

Kendati demikian, Ahmad mengatakan bahwa wacana BBM satu harga di Papua bisa dilakukan dengan mesubsidi biaya logistiknya. Saat ini, biaya logistik BBM menggunakan pesawat perintis terbilang mahal, yaitu Rp29 ribu per liter.

Hasil evaluasi sementara, instruksi tersebut mustahil dipenuhi jika Pertamina hanya mengandalkan subsidi silang hasil keuntungan berjualan BBM penugasan di tempat lain.

“Ini BBM jenis Public Service Obligation (PSO) dan penugasan. Tidak bisa bagi Pertamina menetapkan model subsidi silang seperti itu karena Pertamina tidak bisa menetapkan harga,” ujar Ahmad, Rabu (19/10).

Selain itu, ia berharap biaya logistik BBM di Papua juga bisa lebih efisien. Salah satunya, adalah penggunaan pesawat dengan kapasitas lebih besar, seperti pesawat Air Tractor dengan kapasitas 4 ribu liter sekali angkut yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo.

“Yang bisa dilakukan oleh kami, adalah menggunakan keuntungan bisnis lainnya untuk menutupi kerugian atau subsidi di daerah lain. Inilah salah satu tujuan marketing yang Rahmatan Lil ‘alamiin, di mana untung bisa bermanfaat sehingga tujuan jangka panjangnya bisa berkembang,” jelasnya.

Salah satu bentuk subsidi yang diperlukan menurutnya adalah dengan mengalokasikan keuntungan di lini usaha lain untuk membantu menutupi biaya logistik. Beberapa keuntungan lini usaha yang bisa digunakan untuk membantu subsidi biaya logistik antara lain dari penjualan BBM non-penugasan, avtur, pelumas, elpiji non-subsidi, aspal, dan petrokimia.

Kendati demikian, ia tak merespons ihwal perlunya penambahan terminal BBM dan Agen Premium Minyak dan Solar (APMS). “Tapi efisiensi memang perlu dilakukan,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden Jokowi mempersilahkan Pertamina untuk mencari dana subsidi bagi kebijakan BBM satu harga secara mandiri. “Rp800 miliar itu terserah dicarikan cross subsidy dari mana, terserah itu urusan Pertamina,” ujar Jokowi.

Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan, perusahaan harus mengeluarkan Rp800 miliar per tahun agar harga BBM di Papua sama dengan wilayah lain di Indonesia. Adapun, kebutuhan BBM di Papua mencapai 28 ribu kilo liter (kl) untuk Premium dan 12 ribu kl untuk Solar per bulan.

Kebijakan Satu Harga BBM di Papua, Implementasi Keadilan bagi Rakyat | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Pekanbaru

“Pertama, daya beli akan meningkat. Kedua, ada peluang untuk mempercepat pembangunan di Papua,” kata Kurtubi, saat dijumpai di Gedung Nusantara II Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/10/2016).

Kurtubi mengatakan, penerapan satu harga BBM di Papua berdampak besar, di antaranya meningkatkan daya beli dan mempercepat pembangunan di Bumi Cendrawasih.

Dengan terpenuhinya asas keadilan tersebut, Kurtubi menganggap kebijakan satu harga BBM di Papua sangat bagus untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI. ‎

“Sekarang dengan harga seragam ini menunjukkan betul-betul NKRI satu wilayah yang tak bisa dipisahkan,” kata Kurtubi.

Selain itu, politikus Nasional Demokrat itu mengungkapkan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk implementasi keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selama ini, harga BBM di Papua relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia.

“Ketiga, ini merupakan implementasi keadilan BBM bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Kurtubi.

Pertamina Harus Tempuh Subsidi Silang Dukung Kebijakan Satu Harga BBM di Seluruh Indonesia | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Pekanbaru

Anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi mengungkapkan, Pemerintah perlu memerintahkan kepada PT Pertamina (Persero) untuk melakukan subsidi silang dalam rangka mendukung kebijakan satu harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Papua.

Kurtubi yang merupakan anggota DPR dari Fraksi NasDem ini menjelaskan, Pertamina bisa melakukan subsidi silang yang diambil dari keuntungan produksi Pertamax yang merupakan BBM non subsidi atau dengan keuntungan yang diperoleh dari bidang usaha Pertamina lainnya.

“Sekarang mereka sudah ada kilang di situ, di Sorong, tapi (kapasitas) relatif kecil, kapasitas pengolahannya. Ke depan, kita dorong agar kilang BBM bisa diperbesar kapaitasnya di Papua, sehingga BBM di Papua bisa dihasilkan sendiri di tanah Papua, yang tentunya bisa mengurangi biaya distribusi BBM,” kata Kurtubi.

“Karena ini merupakan kebijakan pemerintah, maka soal subsidi yang disebabkan oleh kebijakan satu harga ini, akan menjadi persoalan yang mudah untuk membiayainya, yaitu menerapkan cross subsidi (subsidi silang) di lingkungan Pertamina sendiri,” ujar Kurtubi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/10/2016).

Selain melakukan subsidi silang, Kurtubi juga menyarankan agar PT Pertamina membangun kilang-kilang di daerah Papua berkapasitas besar.

“Ingat, Pertamina adalah perusahaan migas nasional yang 100 persen milik negara, yang berkewajiban untuk menjual BBM ke seluruh nusantara,” kata Kurtubi.


Originally published at mimijemari.livejournal.com.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.