Serial Tax Amnesty: Mengenal Uang Tebusan Program Tax Amnesty

PT Rifan Financindo Berjangka— Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty adalah insentif yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada wajib pajak.

Insentif ini meliputi penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana. Untuk mengikuti program Tax Amnesty, wajib pajak diharuskan membayar uang tebusan. Uang tebusan tersebut tidak dapat dibayarkan ke KPP. Wajib pajak harus membayarkan lunas uang tebusan ke Bank Persepsi yang ditunjuk sesuai dengan tarif yang berlaku pada periode pelaporan sebelum Surat Pernyataan untuk Pengampunan Pajak disampaikan.

Tidak Ada Prosedur Pengembalian Uang Tebusan | Rifan Financindo

Sebaiknya Anda menghitung dengan teliti uang tebusan yang dibayarkan, karena tidak ada prosedur pengembalian uang tebusan yang lebih disetor ke negara. Apabila terdapat kelebihan pembayaran uang tebusan akibat penyesuaian nilai harta dalam Surat Keterangan untuk Pengampunan Pajak, maka kelebihan pembayaran uang tebusan tersebut dapat diperhitungkan dalam Surat Pernyataan Pengampunan Pajak berikutnya atau dikompensasi.

Kementerian Keuangan mengatur besaran tarif tebusan untuk program Tax Amnesty. Besaran tarif tebusan ini juga dibagi menjadi dua kelompok, yaitu wajib pajak yang melakukan repatriasi atau mengalihkan asetnya ke dalam negeri dan wajib pajak yang hanya melakukan deklarasi aset-asetnya di luar negeri tanpa mengalihkan ke dalam negeri.

Menurut situs www.pajak.go.id, berikut besaran uang tebusan Tax Amnesty.

1. Repatriasi atau Deklarasi Dalam Negeri

Ini merupakan besaran tarif uang tebusan atas harta yang berada di dalam negeri atau harta di luar negeri yang dialihkan dan diinvestasikan ke dalam negeri. Harta ini tidak boleh dialihkan ke luar negeri lagi selama 3 tahun sejak diterbitkan surat keterangan.

Tarif uang tebusan repatriasi atau deklarasi dalam negeri adalah sebagai berikut:

a. 2% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak undang-undang ini berlaku atau mulai 1 Juli 2016 sampai dengan September 2016.

b. 3% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak undang-undang ini berlaku atau mulai dari 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

c. 5% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.

2. Deklarasi Luar Negeri

Ini merupakan besaran tarif uang tebusan atas harta di luar negeri dan tidak dialihkan ke dalam negeri.

Tarifnya adalah sebagai berikut:

a. 4% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak undang-undang ini berlaku atau mulai 1 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2016.

b. 6% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak undang-undang ini mulai berlaku atau mulai dari 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

c. 10% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.

3. Tarif uang tebusan bagi wajib pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4,8 miliar pada tahun pajak terakhir adalah sebesar:

a. 0,5% bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta sampaidengan Rp10 miliar dalam surat pernyataan

b. 2% bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp10 miliar dalam surat pernyataan, untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan pertama sampai dengan 31 Maret 2017.

Curhat Pebisnis tentang Amnesti Pajak | Rifanfinancindo

Salah satu hal yang pengusaha kerap kesulitan saat mengisi catatan amnesti pajak ialah perincian kolom utang.

”Saat mengurus tax amnesty ternyata kami harus melaporkan semua utang, termasuk utang dagang,” kata Irawan Hadikusumo, CEO Nuansa Group dalam diskusi bertajuk Menangkap Peluang Tax Amnesty dalam Jawa Pos Business Forum yang digelar di Graha Pena Surabaya akhir pekan lalu (13/8).

Menurut Irawan, bagi pebisnis level UMKM, mengadministrasikan perincian utang tersebut bisa menyulitkan.

Dirut PT Kepuh Kencana Arum dan PT Sunrise Steel Henry Setiawan mengungkapkan beberapa kendala yang biasa ditemui pebisnis di lapangan. Misalnya, ketiadaan kolom yang mengakomodasi apabila pernah ada jumlah persediaan yang dilebihkan.

”Ini juga menjadi salah satu kebingungan bagi perusahaan maupun akuntan,” katanya.

Dalam pencantuman aset yang diampunkan, ada nilai wajar yang harus dideklarasikan. Besaran nilai wajar menjadi pertanyaan lantaran belum ada sosialisasi tentang ketentuan yang menjadi patokan.

Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Surabaya Dewi Sriana Rihantyasni menyatakan, belum diketahuinya patokan nilai wajar itu bisa membuat pebisnis menunggu dalam menjalankan amnesti pajak.

”Juga, ada kemungkinan melakukan transaksi di bawah harga wajar. Jadi, untuk memperingan nilai tebus, mencantumkan nilai wajar yang rendah,” ujarnya.

Dalam diskusi tersebut, Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak Poltak Maruli John Liberty Hutagaol menjawab dengan gamblang satu per satu kendala pengusaha. Tentang perincian utang, misalnya.

Menurut John, utang yang perlu dicantumkan adalah yang terkait dengan penambahan harta. Perincian utang tersebut diperlukan karena akan menjadi pengurang tambahan aset yang dideklarasikan.

”Jadi hanya utang yang terkait dengan perolehan aset,” kata John.

Sementara itu, mengenai aset wajar, penilaiannya bergantung kepada wajib pajak (WP) sendiri.

”Nilai wajar itu menurut WP. Di situ, diperlukan kejujuran. Namanya pertobatan, ya harus jujur,” kata John.

Dia menambahkan, amnesti pajak merupakan salah satu kesempatan yang tidak akan terulang untuk masa pengampunan yang dicanangkan, yakni masa 2015 ke belakang.

”Ini adalah blessing yang harus dimanfaatkan,” kata John.

John menambahkan, pemerintah akan terus gencar bersosialisasi ke daerah.

”Kami terus berusaha agar masyarakat mendapatkan informasi yang simetris. Bahkan, Presiden Jokowi turun langsung ke daerah untuk sosialisasi,” katanya.

Kepala Kantor Regional 4 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur Sukamto menyampaikan, keberadaan customer service di perbankan bisa membantu wajib pajak yang ingin mengikuti program tax amnesty. Dengan demikian, wajib pajak tidak merasa dipersulit. Karena itu, pihaknya siap menjembatani layanan perbankan dalam program tax amnesty.

”Bagaimana tax amnesty itu menjadi entry point dalam membangun budaya keterbukaan di kalangan wajib pajak. Nah untuk itu, kami akan terus memantau perkembangan program tersebut di lapangan,” tuturnya.

Tax Amnesty Tak Pertahankan Kekuatan Rupiah | PT Rifan Financindo

Program pengampunan pajak alias tax amnesty sudah resmi bergulir sejak awal Juli 2016. Namun, nampaknya hingga saat ini program tax amnesty belum terlaksana secara maksimal.

Sebab menurut catatan Direktorat Jenderal Pajak dana tebusan amnesti pajak baru mencapai 0,01 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp165 triliun. Hal itu mendindikasikan bahwa calon peserta amnesti pajak masih ragu.

Pemerintah pun mengimbau para wajib pajak untuk ikut segera dalam program ini. Sebab pelaksanaan tax amnesty terbilang singkat yakni hanya sampai Maret 2017.

Selain itu ada ancaman tegas dari Kementerian Keuangan bagi wajib pajak tidak mengikuti program ini. Jika nanti Ditjen Pajak masih menemukan objek pajak yang sembunyikan oleh peserta, maka pemerintah akan mengenakan denda sebesar 200 persen.

Menurut Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Kementerian Keuangan, Puspita Wulandari, tax amnesty adalah cara terakhir bagi wajib pajak untuk mengikuti program ‘tobat massal’. Bagi yang tidak mengikuti, maka tak lagi terdapat tempat bersembunyi bagi pengemplang pajak di negara manapun.

“Tidak ada lagi waktu untuk sembunyi. Kita akan join era keterbukaan informasi (Automatic Exchange of Information). Ibarat polisi, kita sudah beri tahu bahwa di depan ada lampu merah,” kata Puspita dalam acara diskusi tax amnesty di Kampus UI Salemba.

Capaian dana tembusan yang masih sangat rendah itu ternyata menjadi sentimen negatif bagi pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Usai berita masih rendahnya dana tebusan beredar, Rupiah langsung melemah. Tercatat pada pembukaan perdagangan Senin 8 Agustus 2016, Rupiah bergerak melemah 52 poin atau 0,4 persen ke level Rp13.169 per USD.

Kepala Riset MNC Securities Edwin Sebayang memprediksi, pergerakan Rupiah kala itu dibebani sentimen negatif dari realisasi uang tebusan dalam kebijakan tax amnesty yang hingga Minggu, 7 Agustus 2016 baru mencapai 0,1 persen dari target Rp165 triliun


Originally published at mimijemari.livejournal.com.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.