Sri Mulyani Yakin Indonesia Bisa Jadi Pusat Distribusi Barang di Asia-Pasifik

Pemerintah akan kembali membangun 25 PLB | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Pekanbaru

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pembangunan Pusat Logistik Berikat (PLB) akan memiliki banyak manfaat. Bahkan ia yakin Indonesia akan menjadi pemain utama distribusi barang di kawasan.

Ia menjelaskan, PLB merupakan gudang multifungsi yang berguna untuk menimbun barang ekspor dan impor. Dengan adanya PLB para suplier barang impor bisa menempatkan barangnya di Indonesia.

“Kita dapat manfaatkan PLB untuk perbaiki efisiensi biaya logistik dan untuk mendapat keuntungan sebagai pusat distribusi barang-barang di kawasan Asia-Pasifik,” ujar perempuan yang kerap disapa Ani itu di acara Indonesia Transport Supply Chain dan Logistik 2016, Jakarta, Rabu (19/10/2016).

Selama ini, para suplier lebih memilih menyimpan barangnya di beberapa negara tetangga misalnya Malaysia dan Singapura. Lantaran hal itu, sejumlah barang yang diimpor untuk keperluan di dalam negeri harus didatangkan dari negera-negara tersebut.

Bila hal itu bisa terwujud, Indonesia diyakini bisa mendapatkan manfaat besar. Sebab kata Sri Mulyani, Asia-Pasifik merupakan kawasan paling sehat dalam perekonomian global.

Pemerintah memberikan berbagai insentif kepada suplier yang menyimpan barangnya di Indonesia. Insentif itu di antaranya fasilitas penangguhan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

Namun, pasca-dibangunnya PLB, para suplier tertarik untuk menyimpan barangnya di Indonesia. Lantaran hal itulah Sri Mulyani yakin Indonesia bisa jadi pusat distribusi barang di kawasan Asia-Pasifik.

Dalam waktu dekat, pemerintah akan kembali membangun 25 PLB. Pembangunan itu akan bekerjasama dengan asosiasi industri dan para pelaku usaha logisti.

Hingga saat ini, Indonesia telah membangun 14 PLB yang melayani berbagai sektor diantaranya minyak dan gas, pertambangan, maintenance, repair, dan overhaul (MRO), otomotif, hingga farmasi.

Perkenalkan Pusat Logistik Berikat, Bea Cukai Gelar JILSE & ITSCL 2016 | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Pekanbaru

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) menggelar Jakarta International Logistics Summit and Expo (JILSE) 2016. Acara ini ditujukan untuk sosialisasi fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB) atau gudang multifungsi yang menjadi salah satu paket kebijakan ekonomi pemerintah.

Acara ini akan berlangsung selama tiga hari mulai 19 sampai 21 Oktober 2016. Acara ini terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan mulai dari Konferensi Puncak Logistik atau Summit yang tadi telah diselenggarakan, disambung dengan delapan sesi konferensi internasional selama tiga hari. Dan pameran dari pelaku usaha logistik, importir, eksportir, Pusat Logistik Berikat, maupun pelaku usaha lainnya mulai hari ini sampai hari Jumat selama tiga hari kedepan.

“Bahwa hari ini kita telah membuka acara Jakarta International Logistics Summit and Expo (JILSE) 2016 yang tergabung dalam Indonesia Transport and Supply Chain Logistic (ITSCL) 2016,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi, Rabu (19/10/2016).

Selain itu JILSE 2016 juga merupakan salah satu sarana untuk optimalisasi pencapaian tujuan Pusat Logistik Berikat yaitu menjadikan Indonesia sebagai Hub logistik di Asia Pasifik,” tandasnya.

“JILSE 2016 yang kita selenggarakan hari ini merupakan salah satu sarana berbagi pandangan, berdiskusi, dan merumuskan solusi dalam upaya peningkatan daya saing logistik nasional,” ujarnya.

Fasilitas ini bertujuan untuk mendukung distribusi logistik yang murah dan efisien, mendukung pertumbuhan industri dalam negeri termasuk industri kecil dan menengah, meningkatkan investasi, serta menjadikan Indonesia sebagai hub logistik Asia Pasifik.

Fasilitas PLB mendapat apresiasi dan sambutan positif dari pelaku usaha, dimana pada hari ini telah dilakukan pula penandatanganan kontrak kesepakatan bisnis antara beberapa PLB dengan pemasok maupun importir untuk melakukan penimbunan barang di PLB.

Sekadar diketahui, dalam rangka implementasi paket kebijakan ekonomi jilid II bulan Oktober 2015, sejak bulan Maret 2016 pemerintah melalui Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah meluncurkan fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB).

Pada saat diresmikan oleh Presiden Jokowi tanggal 10 Maret 2016, terdapat 11 perusahaan penerima fasilitas PLB. Pada aca Summit hari ini, telah disampaikan pula sertifikat kepada 17 perusahaan yang menerima fasilitas PLB pada tahap II sehingga sampai dengan saat ini total telah ada 28 Perusahaan PLB yang tersebar diseluruh Indonesia.

Melalui pelaksanaan JILSE 2016 ini, pemerintah ingin menunjukkan komitmennya dalam upaya meningkatkan efisiensi biaya logistik Indonesia dan meningkatkan Logistics Performance Index (LPI) Indonesia serta menegaskan peran PLB dalam pencapaian efisiensi biaya logistik. Pemerintah juga berkomitmen untuk dapat memberikan keyakinan kepada calon investor terhadap ease of doing business in Indonesia.

Pada sesi konferensi internasional, akan diangkat tema-tema yang beragam seputar efisiensi logistik nasional maupun ekonomi digital (e-commerce). Konferensi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi bagi efisiensi biaya logistik nasional yang pada ujungnya dapat menigkatkan Logistics Performance Index (LPI) Indonesia serta memperluas peluang untuk perkembangan e-commerce.

JILSE 2016 merupakan upaya lanjutan untuk memperluas penyebaran informasi tentang PLB serta optimalisasi pencapaian tujuan PLB.Acara ini menampilkan expo yang mempertemukan pemasok di luar negeri dengan importir di dalam negeri dan pengusaha Pusat Logistik Berikat sehingga diharapkan terjadi kesepakatan bisnis untuk memindahkan tempat penimbunan bahan baku industri Asia Pasifik dari luar negeri ke Indonesia.

Dongkrak Peringkat RI, Sri Mulyani Tambah 17 Pusat Logistik | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Pekanbaru

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyakini, pembentukan PLB memiliki dampak luas dan jangka panjang bagi ekonomi Indonesia. Diantaranya mendukung dan melancarkan potensi ekspor daerah, baik di pusat maupun kawasan Timur Indonesia hingga menunjang pertumbuhan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Di samping itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia menargetkan pembentukan 17 PLB yang baru ditunjukknya dapat mengejar ketinggalan peringkat logistik Indonesia yang tertinggal dibandingkan negara lain di kawasan yang sama.

Pemerintah resmi menunjuk 17 perusahaan sebagai pengelola pusat logistik berikat (PLB) baru, menjadikan total PLB yang beroperasi sebanyak 28 tahun ini.

Dampak lainnya, menurut Sri Mulyani, PLB akan turut merangsang perkembangan industri di dalam negeri. Mulai dari industri manufaktur, transportasi, sampai minyak dan gas bumi (migas).

Untuk mengejar pembangunan PLB, Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah akan mengoptimalkan anggaran infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan infrastruktur, Sri Mulyani meyakini akan memberikan percepatan pembentukan sentra industri dan logistik.

“Berdasarkan data Bank Dunia, Singapura menjadi negara kelima di dunia yang paling baik peringkat logistiknya. Malaysia ke-32, Thailand ke-45 sedangkan Indonesia di peringkat 63 dari total 160 negara,” kata Sri Mulyani, pada acara Jakarta International Logistic Summit & Expo di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Rabu (19/10).

“Namun, diantara semua itu, yang Indonesia masih kurang, yakni rendahnya pembangunan infrastruktur dan logistik serta proses kepabeaan tata niaga ekspor dan impor yang masih harus diperbaiki,” jelasnya.

Adapun sejumlah kendala yang masih ditemukan Sri Mulyani, yakni belum optimalnya infrastruktur, pungutan bea cukai, sistem perkapalan internasional, kualitas dan kompetensi logistik lokal, dan kemampuan tracking yang masih rendah.

Tak hanya itu, ia memastikan, pemerintah akan memberikan berbagai fasilitas, berupa pembebasan bea masuk atas barang-barang keperluan pembangunan sarana umum PLB.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan, percepatan dan penyederhanaan regulasi yang berkaitan dengan PLB telah diatur dalam paket kebijakan ekonomi.

Pasalnya, biaya logistik Indonesia sekitar 24 persen dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini jauh lebih mahal bila dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand yang hanya berkisar 16 persen.

“‎PLB adalah paket kebijakan yang paling berhasil implementasinya dari 13 paket kebijakan yang sudah dikeluarkan,” kata Darmin.

Oleh karena itu, pemangkasan biaya logistik menjadi tugas pemerintah sebelum berangan-angan menjadi hub logistik di Asia Pasifik.

Namun demikian, berdasarkan data Bank Dunia, paket kebijakan rupanya belum bisa memangkas biaya logistik di Indonesia.

Rifan Financindo

Like this:

Like Loading…

Related


Originally published at ptrifanfinancindoberjangkablog.wordpress.com on October 19, 2016.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Mimi Jemari’s story.