Susi Janji Susuri Seluruh Pelabuhan Cegah Modus Baru Illegal Fishing

Ada Tiga Modus Yang Dicurigai Dalam Kejahatan Perikanan di Pelabuhan Benoa | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Palembang

Selain Benoa, wilayah lain yang telah terindikasi modus kejahatan serupa adalah wilayah Bitung dan Muara Baru. “Kapal-kapal asing yang nakal ini, persoalannya adalah mereka melakukan transshipment dengan kapal-kapal induk Taiwan. Jadi yang segar sudah dibawa di tengah laut, “ tutur Susi menjelaskan.

Kejahatan perikanan juga terjadi di Provinsi Lampung yakni perompakan hasil pencarian nelayan. Modusnya, pelaku secara berkelompok memantau tangkapan ikan nelayan, kemudian menggunakan perahu mengejar dan memepet. Para perompak menodongkan senjata api pistol maupun laras panjang. Dengan paksaan, mereka mengambil semua hasil laut yang ada.

“Saya pikir hasil tangkapannya mereka kan besar. Kalau mereka rampok satu nelayan kan bisa dapat miliaran. Rajungan mahal harganya. Inilah trend baru,” ujar Susi.

Sebelumnya, laporan 400 nelayan andon rajungan dan serikat nelayan yang berasal dari Muara Angke, Tegal, Karawang, Indramayu dan Cirebon ke KKP, dinyatakan telah mengalami perompakan sebanyak 86 kali. Kejadian itu memakan korban 250 nelayan yang berlokasi di sekitar Lampung. Setiap kasus perompakan, sekitar 1–3 ton hasil tangkapan dirampas dengan nilai kerugian mencapai Rp 25 juta–50 juta.

Pejabat negara berusia 51 tahun ini meminta masyarakat secara aktif melaporkan peristiwa perompakan dan lokasi-lokasi spesifik kejadian kepada Polda Lampung atau KKP. Susi memastikan, Kapolri setempat telah berkoordinasi dengan jajarannya mengantisipasi hal ini.

“Kapolda Lampung telah (melakukan) koordinasi dengan jajaran terkait dan menyiagakan kapal patrol, helikopter dan penembak jitu, serta berjanji akan menindak dengan tegas pelaku kejahatan perikanan tersebut,” ujarnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengantisipasi modus baru kejahatan perikanan. Menteri KKP, Susi Pudjiastuti mengatakan, seluruh pelabuhan di Indonesia akan ditelusuri kegiatan pencurian ikan atau illegal fishing.

“Kalau nanti ada yang coba-coba bermain ilegal lagi, itu kan sudah kita laporkan ke Interpol. Ya kita bikin jera lagi,” ujar Susi di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Senin (29/8).

Susi mengatakan, KKP sudah menindak tegas para pelaku kejahatan perikanan. Salah satunya pemilik KM Fransiska yang telah terbukti beroperasi dengan mengganti badan kapal, layaknya buatan dalam negeri. Modus tersebut terungkap saat ada inspeksi mendadak ke Pelabuhan Benoa, Bali pada 2 Agustus lalu.

Pemilik KM Franziska, SM, telah dikenakan status tersangka. RSL selaku Direktur Utama PT BSM (pemilik kapal KM Fransiska) dan ‘IKR’ selaku Direktur PT BMS telah ditahan sejak 22 Agustus. “Ketiga tersangka disangkakan telah melanggar pasal 93 ayat (1) dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 2 miliar, “ ujar Susi menerangkan.

Tiga modus yang dicurigai dalam kejahatan perikanan di Pelabuhan Benoa yakni pertama, meminjam izin penangkapan ikan milik kapal lain, kedua mengubah kapal agar seolah-olah menjadi kapal buatan dalam negeri (umumnya kapal yang berbadan fiber/besi, dilapisi kayu) ‘ganti baju’, kemudian keluar dari wilayah Indonesia tanpa melalui proses deregistrasi. Penyidik telah menyita kapal, dokumen kapal serta ikan hasil tangkapan sebanyak 2,5 ton yang saat ini sedang menunggu proses lelang. Penyidik Polair pada Satgas 115 juga sedang melakukan penyelidikan terhadap adanya indikasi 27 kapal yang melakukan praktek ‘ganti baju’.

Kenapa Manipulasi Identitas Kapal Masih Terjadi di Pelabuhan Benoa, Bali | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Palembang

Modus tersebut tercium saat Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada 2 Agustus lalu. Dalam sidak tersebut, didapatkan fakta bahwa masih ada pemilik kapal yang berani berbuat “curang” dengan menggunakan dokumen izin untuk kapal lain.

“Itu kami temukan memang. Modus ini dilakukan untuk mengelabui pengawas dan penegak hukum agar kapal yang sudah tidak memiliki izin dan atau eks asing yang dilarang beroperasi, bisa beroperasi lagi untuk menangkap ikan,” ungkap Susi.

Setelah aktivitas illegal, unreported, unregulated (IUU) Fishing terlarang untuk dilakukan di Indonesia, sejumlah kapal asing yang melakukan aktivitas tersebut mulai mencari celah untuk bisa kembali menangkap ikan di perairan Indonesia. Salah satunya, adalah dengan menggunakan dokumen izin penangkapan ikan milik kapal lain seperti di Pelabuhan Benoa, Bali.

Modus seperti itu, menurut Susi, dilakukan pemilik kapal dengan maksud kapal bisa tetap berlayar dengan beban pajak yang ringan. Padahal, jika disesuaikan dengan dokumen asli kapal, biaya yang harus dikeluarkan cukup besar dan itu tidak disukai oleh para pemilik kapal.

Susi kemudian menyebut, salah satu contoh adanya kapal yang menggunakan dokumen izin milik kapal lain, adalah kapal Fransiska. Kapal yang tidak disebutkan berbendera mana itu, diketahui terbalut dengan bahan fiber. Namun, dalam dokumen justru tercatat kapal berbadan kayu dengan ukuran yang lebih kecil.

Selain menggunakan dokumen izin kapal lain, Susi mengungkapkan, dari hasil sidak ke Pelabuhan Benoa, didapatkan juga fakta masih ada kapal-kapal eks asing yang mengubah identitasnya menjadi kapal buat dalam negeri. Perubahan tersebut, sifatnya manipulatif karena kapal sebenarnya masih sama saja.

Dengan modus tersebut, menurut Susi, kapal-kapal eks asing yang secara hukum tidak boleh melaut, akhirnya bisa didaftarkan untuk mendapatkan dokumen perizinan. Biasanya, modus seperti itu dilakukan oleh kapal eks asing dengan badan kapal terbuat dari fiber atau besi dan kemudian dilapisi oleh material kayu.

Modus ketiga yang juga ditemukan di Pelabuhan Benoa, kata Susi, adalah memulangkan kapal tanpa identitas deregistrasi. Modus seperti itu, dilakukan oleh pemilik kapal eks asing dengan cara keluar dari wilayah Indonesia tanpa melalui proses deregistrasi.

“Alasan yang umum disampaikan adalah kapal akan dijual di luar negeri. Modus ini dilakukan karena pemilik kapal tidak dapat melaksanakan syarat deregistrasi melalui validitas dokumen kapal,” tutur dia.

“Saat ini, kami sedang menyelidik 27 kapal yang menggunakan modus seperti itu,” jelas dia.

Namun, walau ada modus kabur tanpa deregistrasi, Susi tetap optimis ke depan tidak akan ada lagi modus seperti itu yang dilakukan oleh pemilik kapal eks asing. Dia mengaku sudah meminta kepada Kepolisian RI untuk menindaklanjuti.

Tahan Direktur Pemilik Kapal Fransiska

Nakhoda yang dimaksud, berinisial SM dan dikenakan status tersangka karena melakukan operasi penangkapan ikan dengan menggunakan dokumen kapal perikanan dalam negeri. Selain menetapkan SM sebagai tersangka, Satgas juga menetapkan tersangka dan menahan Direktur Utama dan Direktur PT BSM yang menjadi pemilik KM Fransiska. Penahanan dilakukan sejak 22 Agustus lalu.

Setelah mengetahui ada kapal yang meggunakan trik modus untuk mengelabui Pemerintah Indonesia, Tim Satuan Tugas 115 IUU Fishing langsung menindaklanjutinya. Dan Susi yang menjadi Komandan Satgas, dengan yakin menyebutkan bahwa pada 20 Agustus lalu, pihaknya sudah menetapkan nakhoda kapal KM. Fransiska yang disinyalir kapal eks asing sebagai tersangka.

“RSL adalah Direktur Utama dan IKR adalah Direktur yang ditahan sejak 22 Agustus lalu dan didasarkan pada pengembangan pemeriksaan SM,” jelas Susi.

Selain menetapkan tersangka dan menahannya, penyidik juga telah menyita kapal, dokumen kapal, serta ikan hasil tangkapan sebanyak 2,5 ton yang saat ini sedang menunggu proses lelang. Kemudian, tak hanya itu, menurut Susi, Satgas 115 juga tengah melakukan penyelidikan 27 kapal yang terindikasi melakukan praktek manipulasi identitas (ganti baju).

“Dengan sidak di Benoa, saya mengirim pesan kepada semua pemilik kapal untuk tidak main-main dengan hukum Indonesia. Karena, saat ini kami sedang menegakkannya. Kami tidak ingin modus kejahatan terjadi lagi di Benoa, maupun pelabuhan lain,” tandas dia.

Susi memaparkan, ketiga tersangka disangkakan telah melanggar pasal 93 ayat (1) dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dengan denda maksimal Rp2 miliar.

Susi: Tiga Tersangka Ditetapkan dalam Tindak Kejahatan Perikanan di Pelabuhan Benoa | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Palembang

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan Polisi Air pada Satuan Tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atau Satgas 115 telah menetapkan tiga tersangka dalam tindak kejahatan perikanan di Pelabuhan Benoa, Bali.

Susi mengatakan tiga tersangka tersebut antara lain SM, RSL, dan IKR yang diketahui berasal dari Kapal Motor (KM) Fransiska.

Susi menuturkan RSL dan IKR ditetapkan jadi tersangka karena berdasarkan dari pengembangan pemeriksaan terhadap tersangka SM. Keduanya telah ditahan sejak 22 Agustus 2016.

RSL juga diketahui sebagai salah astu pengusaha puluhan kapal perikanan di Bali. Selain itu, kata Susi, Satgas 115 juga telah menyita kapal, dokumen kapal, serta ikan hasil tangkapan sebanyak 2,5 ton.

SM adalah selaku nahkoda KM. Fransiska, RSL selaku Direktur Utama PT BSM perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran dan juga pemilik kapal KM Fransiska, dan IKR selaku Direktur PT BMS.

“SM dikenakan status tersangka karena melakukan operasi penangkapan ikan dengan menggunakan dokumen kapal perikanan dalam negeri. Kapal yang sebenarnya berbadan fiber, tapi pada dokumen tercatat sebagai kapal kayu,” ujarnya saat konferensi pers di kantor KKP, Jakarta, Senin (29/8/2016).

Susi menambahkan Satgas 115 juga sedang melakukan penyelidikan terhadap adanya indikasi 27 kapal yang melakukan modus kejahatan perikanan “ganti baju.”

“Saya sebagai Menteri KKP memerintahkan Plt dan Plh Dirjen Perikanan Tangkap untuk menindaklanjuti ketiga temuan ini melalui upaya perbaikan tata kelola pelabuhan bersama dengan Kementerian Perhubungan. Agar tidak terjadi lagi tiga modus kejahatan di Pelabuhan Benoa,” pungkasnya.

“Ketiga tersangka dikenakan pasal 93 ayat 1 dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 2 miliar,” ucap Susi.


Originally published at mimijemari.livejournal.com.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.