Utang Pemerintah RI Naik Jadi Rp 3.438,29 T di Agustus, Ini Alasannya

Hutang Pemerintah Pusat Naik Rp 78,47 triliun | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Medan

Schneider Siahaan, Direktur Strategis dan Portfolio Utang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), menjelaskan kenaikan terjadi karena ada penarikan utang baru sebesar Rp 54,26 triliun.

“Kenaikan total utang pada bulan Agustus sebesar Rp 78,47 triliun bersumber dari penarikan utang baru sebesar Rp 54,26 triliun,” ujarnya

Sampai dengan akhir Agustus 2016, total utang pemerintah pusat tercatat Rp 3.438,29 triliun. Naik Rp 78,47 triliun dibandingkan akhir Juli 2016, yaitu Rp 3.359,82 triliun.

“Peningkatan stok utang valas yang dikonversi dalam rupiah akibat pelemahan rupiah sebesar Rp 24,21 triliun,” jelasnya.

Di samping itu ada efek dari pelemahan rupiah yang terjadi dalam sebulan terakhir. Sehingga membuat utang dengan jenis valuta asing meningkat.

Schneider menambahkan, nilai tukar rupiah pada akhir Juli adalah Rp 13.094/US$. Sementara pada akhir Agustus menjadi Rp 13.300/US$.

Utang Pemerintah Bengkak Akibat Pendapatan Negara Seret | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Medan

Kenaikan jumlah nominal utang pemerintah berasal dari akumulasi utang masa lalu (legacy debts) yang memerlukan refinancing yang cukup besar, pembiayaan defisit APBN, dan juga dampak krisis ekonomi pada kurun waktu 1997–1998.

Jika dirinci, sebagian besar utang pemerintah didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN). Di mana akumulasi nilai penerbitan SBN per akhir bulan kedelapan mencapai Rp2.684,28 triliun (78,1 persen dari total utang pemerintah) atau naik dari posisi akhir Juli 2016 sebesar Rp 2.628,34 triliun.

Realisasi itu setara dengan US$258,52 miliar (kurs Rp13.300 per dolar AS) , naik dari posisi bulan sebelumnya yaitu US$256,59 (kurs Rp13.094 per dolar AS).

“Utang terutama merupakan konsekuensi dari postur APBN (yang mengalami defisit), di mana pendapatan Negara lebih kecil daripada Belanja Negara, “ dikutip dari paparan DJPPR, Rabu (21/9).

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat per akhir Agustus 2016, total utang pemerintah pusat mencapai Rp 3.438,29 triliun atau naik Rp78,47 triliun dibandingkan posisi akhir Juli 2016, Rp 3.359,82 triliun.

Paparan tersebut juga menjelaskan bahwa selain merupakan instrumen utama pembiayaan untuk menutup defisit APBN, utang pemerintah juga untuk membayar kembali utang yang jatuh tempo (debt refinancing).

Mayoritas pinjaman berasal dari pinjaman luar negeri sebesar Rp749,33 triliun sedangkan sisanya berasal dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp4,68 triliun.

Sebagian besar penerbitan SBN dilakukan dalam denominasi rupiah yaitu sebesar Rp1.962,18 triliun. Sementara SBN dalam denominasi valuta asing tercatat sebesar Rp722,10 triliun atau US$54,29 miliar (kurs Rp13.300 per dolar Amerika Serikat).

Berikutnya, utang pemerintah juga berasal dari pinjaman yang berkontribusi sebesar 21,9 persen dari total utang per akhir Agustus 2016 atau sebesar Rp754,01 triliun, naik dari posisi akhir Juli 2016 sebesar Rp731,48 triliun.

Sebagai informasi, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016, nilai utang hingga akhir tahun diproyeksikan mencapai Rp3.501 triliun atau 27,7 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) 2016 yang jumlahnya mencapai Rp12.627 triliun. Jika dibandingkan realisasi posisi utang tahun lalu, posisi utang ini meningkat dari Rp3.156 triliun atau 27,4 persen dari PDB 2015.

Kendati demikian, rasio utang Indonesia terhadap PDB masih relatif terjaga dibandingkan negara maju seperti AS yang rasio utang terhadap PDB negaranya di atas 100 persen dan Jepang yang mencapai lebih dari 200 persen.

Secara multilateral, Bank Dunia masih merupakan kreditur terbesar bagi Indonesia dengan total pinjaman pemerintah sebesar Rp224,13 triliun. Sementara, posisi kedua ditempati oleh Bank Pembangunan Asia sebesar Rp122,12 triliun.

Secara bilateral, mayoritas pinjaman pemerintah Indonesia berasal dari Jepang sebesar Rp228,57 triliun, kemudian disusul oleh Perancis sebesar Rp24,56 triliun.

Pemerintah RI Cicil Utang Rp 341 Triliun Dalam 8 Bulan | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Medan

Mengutip data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Rabu (21/9/2016), total pembayaran cicilan utang pemerintah pada Januari hingga Agustus 2016 adalah Rp 341,616 triliun, atau 71,12% dari pagu, atau yang dialokasikan di APBN.

Pembayaran pokok utang pada periode itu mencapai Rp 225,703 triliun, terdiri dari pokok pinjaman Rp 41,931 triliun atau 60,57% dari pagu APBN. Kemudian pembayaran pokok Surat Berharga Negara (SBN) Rp 183,772 triliun atau 81,26% dari pagu APBN.

Hingga akhir Agustus 2016, total utang pemerintah pusat tercatat Rp 3.438,29 triliun. Naik Rp 78,47 triliun dibandingkan akhir Juli 2016, yaitu Rp 3.359,82 triliun.

Pembayaran bunga pinjaman sepanjang periode itu adalah Rp 8,984 triliun (53,4% dari pagu APBN). Sementara untuk SBN, bunga yang dibayar tercatat Rp 106,929 triliun (63,6% dari pagu APBN).

Sementara untuk pembayaran bunga utang, pada periode itu adalah Rp 115,914 triliun atau 62,68% dari pagu APBN.


Originally published at mimijemari.livejournal.com.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.