Kabar Kartu Sakti (KKS) Jokowi: Strategi Membabat Lintah Subsidi

Pada tanggal 1 Mei kemarin, telah dilakukan penyesuaian tarif listrik tahap akhir bagi pelanggan PLN 900 VA. Hal ini lebih populer di twitter sebagai #GaraGaraListrikNaik. Banyak yang heboh sampai sempat trending topic dan memunculkan komentar-komentar miring dari netizen.

KIS tipe 2

Perubahan harga ini memunculkan polemik di masyarakat yang menganggap bahwa Pemerintah tidak becus sehingga banyak hal menjadi mahal. Tetapi perlu disadari bahwa langkah ini merupakan 1 dari 6 strategi utama pemberantasan kemiskinan di Indonesia, yaitu:

Distribusi subsidi yang tertutup dan tepat sasaran.

Tidak hanya listrik yang akan diubah sistem subsidinya supaya lebih tepat sasaran, tetapi juga banyak aspek lain dari subsidi pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan, pangan, energi, dan lain-lain.

Parameter Pemberantasan Kemiskinan

Sebelum membahas lebih jauh mengenai program pengentasan kemiskinan dari Pemerintah Indonesia, ada baiknya kita memahami parameter apa saja yang digunakan oleh Pemerintah sebagai penentu keberhasilannya (sumber):

A. Tingkat kemiskinan (presentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan)

Informasi Indonesia dalam Angka ini didapatkan dari databoks.katadata.co.id

B. Tingkat pengangguran terbuka (presentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran)

sumber: databoks.katadata.co.id

C. Koefisien gini (ketimpangan pendapatan antara penduduk kaya dan miskin)

Semakin kecil angkanya semakin baik. Sumber: databoks.katadata.co.id

Melihat statistik Indonesia yang seperti ini, tentu kita bisa optimis dengan masa depan negara kita. Tetapi kalau saya justru malah jadi penasaran. Bagaimana cara pemerintah memperbaiki ketiga hal tersebut?

Ternyata secara umum terdapat enam strategi utama:

  1. Jaminan sosial (subsidi tepat sasaran)
  2. Reformasi agraria (pertanahan)
  3. Kedaulatan pertanian (darat maupun laut)
  4. Sarana & prasarana (layanan kebutuhan dasar)
  5. Pendidikan vokasional (tenaga kerja)
  6. Peningkatan kapabilitas UMKM (kewirausahaan)

(Daftar sumber: Satu, Dua, Tiga, Empat)

Dalam tulisan ini kita akan membahas lebih dalam mengenai poin satu, yaitu berbagai bentuk jaminan sosial yang Pemerintah siapkan bagi masyarakat Indonesia yang membutuhkannya.

TNP2K, singkatan apalagi itu?

Membahas pemberantasan kemiskinan tidak akan lepas dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yaitu sebuah lembaga yang dibuat pada masa Presiden SBY dan tetap dilanjutkan keberadaannya oleh Presiden Jokowi. Jarang dengar? Wajar. Sejujurnya saya juga baru tahu ada TNP2K ketika riset mengenai topik ini.

Meski TNP2K lembaga lama, tetapi kini ia menjadi jauh lebih relevan karena ia memiliki tanggung jawab utama untuk merealisasikan program kartu-kartu “sakti” milik Presiden Jokowi. Ingat Kartu Indonesia Pintar (KIP)? Kartu Indonesia Sehat (KIS)? Meski penyaluran subsidinya tetap merupakan tanggung jawab Kemensos, tetapi koordinasi dan data utama terkait kartu dan subsidi tersebut dinaungi oleh TNP2K (sumber).

Pernah merasa bahwa Presiden Jokowi hobi sekali membuat kartu-kartu untuk SETIAP program yang dia buat? Seakan-akan setiap program membutuhkan satu kartu khusus. Jelas hal tersebut boros dan tidak efisien. Berangkat dari situ lahirlah satu kartu untuk menyelaraskan semua kartu, yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

sumber: ANTARA FOTO/Yusran Uccang

“Yaelah, kartu gitu doang apa hebatnya sih?”

Hei, jangan skeptis dulu. Ini emang bentuknya cuma kartu, tapi coba jawab pertanyaan-pertanyaan saya yang berikut ini:

  • Sudah adakah satu basis data terintegrasi (tidak terpisah-pisah antar lembaga) penduduk Indonesia yang membutuhkan bantuan ekonomi?
  • Sudah adakah sebuah program dari pemerintah yang bisa menjadi platform atau saluran utama bantuan dari Pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan secara benar-benar tepat sasaran?
  • Sudah adakah suatu cara yang bisa membedakan antara penduduk yang membutuhkan subsidi dengan yang tidak membutuhkan subsidi?

Mungkin ada yang menjawab Kartu Perlindungan Sosial (KPS), ya? Sayangnya, KPS belum bisa menjadi jalur penyaluran bantuan yang baik karena dia masih tunai dan hanya digunakan di kementerian tertentu saja.

KKS jauh lebih unggul karena ia disalurkan secara non-tunai dan nantinya ia akan menjadi hub utama dari seluruh program jaminan sosial dan subsidi dari pemerintah Indonesia. KIS, KIP, Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi Elpiji 3 kg, pangan (Beras Kita dan Manis Kita), termasuk juga subsidi listrik yang heboh kemarin.

Memang efektif? Weits, jangan salah. Metode penyaluran subsidi ini pernah diuji-coba untuk Elpiji 3 kg di Kota Tarakan, Kalimantan Utara dan hasilnya tidak ada kelangkaan lagi. Keberhasilan ujicoba ini membuat pemerintah semakin mantab untuk menjalankannya secara nasional (sumber).


Tepat Sasaran?

Apa arti subsidi harus tepat sasaran? Sederhana saja sebenarnya, yaitu subsidi HANYA dinikmati oleh orang yang berhak. Tidak ada lagi warga negara mampu yang mengambil hak sesama warga negaranya yang belum mampu.

Ketika penyaluran subsidi tidak tepat sasaran, dampak terbesarnya adalah anggaran negara membesar untuk pos subsidi namun masyarakat target subsidi tetap merasa bahwa subsidinya masih kurang.

Di masa pemerintahan Jokowi, subsidi BBM dicabut melalui mekanisme peralihan dari Premium kepada Pertalite. Metode ini menimbulkan kehebohan di awal implementasinya, namun lama kelamaan langkah ini berhasil. Konsumsi Premium berkurang dan masyarakat berpindah ke Pertalite serta Pertamax (sumber).

Kebijakan ini merupakan jalan yang tepat karena tak bisa dipungkiri lagi bahwa mayoritas subsidi justru dinikmati oleh orang yang mampu (terutama subsidi di bidang energi yaitu BBM, LPG, dan listrik).

Ketika subsidi bisa tepat sasaran, anggaran pemerintah untuk subsidi bisa dikurangi tetapi masyarakat yang membutuhkan subsidi tidak dirugikan. Anggaran dari pencabutan atau pengurangan subsidi ini bisa dipindahkan untuk pos-pos yang lebih penting seperti infrastruktur, transportasi, serta jamsos yang tepat sasaran.

Data Statistik bersumber dari Katadata.co.id

Lintah Subsidi

Warga Negara Indonesia, terutama Kelas Menengahnya (yang sering dibilang Ngehe’) itu memang lucu dan aneh. Kalau dianggap miskin oleh orang lain bisa tersinggung dan emosi ke ubun-ubun. Tetapi di sisi lain kalau dianggap “miskin” oleh negara (dengan kata lain menjadi lintah subsidi) tidak ada malunya sama sekali.

Buktinya apa? Ya ingat-ingat saja kasus BBM Premium dan Elpiji 3 kg di atas. Zaman Pertalite belum ramai, sering lihat kan di SPBU ada spanduk ini:

Dengan senang hati mengaku golongan tidak mampu (sumber: tofaninoff.wordpress.com)

Elpiji 3 kg sampai harus ditulisi di tabungnya tulisan macam ini:

Dengan senang hati mengaku masyarakat miskin. (sumber: djangkarubumi.com)

Tetapi tetap saja masih banyak yang menikmati walau tidak miskin (Premium, Elpiji). Belum lagi ditambah oknum yang memanfaatkan Elpiji 3 kg untuk mengisi ulang Elpiji ukuran 12kg (sumber1, sumber2).

Kadang masyarakat kita itu memang kurang bercermin. Sewaktu penyidik Novel Baswedan disiram air keras, semua serentak marah pada koruptor dan korupsi. Padahal mengambil jatah subsidi orang lain sebenarnya juga termasuk korupsi, karena sama-sama mengambil yang bukan haknya. Tapi ya sudahlah, kalau untuk diri sendiri memang kadang kurang bisa instropeksi. Apalagi kalau ada untungnya, haha.

“Ah, mana ada program subsidi macam itu?!”

Mungkin begitu komentar hati kecil Anda. Meski agak ironis, saya menyarankan hal yang sama dengan sindiran pada cuitan di awal tulisan ini, yaitu sabarlah dulu sebentar dengan Kartu Indonesia Sabar (KIS tipe 2) Anda. Dalam tahun ini dan tahun depan, Anda akan mulai melihat implementasi program-program ini secara nasional.

Masalah utama yang membuat implementasi sistem ini begitu lama adalah sulitnya melakukan koordinasi antar kementerian atau lembaga (K/L) serta pusat dan daerah. Ego sektoral yang sudah berjalan dari zaman dahulu kala menyulitkan gerak pemerintah dalam program yang lintas K/L. Ego ini mulai dikikis melalui mindset anggaran “money follow program” yang merupakan lawan dari gaya lama “money follow function” .

Bagi masyarakat miskin Indonesia, tidak penting K/L mana yang memberikan bantuan kepada mereka. Buat mereka, asalkan programnya berdampak dan membantu mengentaskan mereka dari kemiskinan, peduli amat. Di sisi lain, banyak K/L masih ingin dipuji secara sendiri-sendiri. Hal ini sangat menyulitkan koordinasi program yang lintas K/L.

Masalah lain yang juga menghambat adalah kebutuhan pendapatan negara yang akan dianggarkan untuk subsidinya. Meski angka subsidi berkurang, tetap saja dibutuhkan suplai uang untuk melakukan berbagai macam program yang diluncurkan oleh pemerintah. Inilah mengapa amnesti pajak dilakukan terlebih dahulu sebelum peluncuran besar-besaran dari KKS dan subsidi-subsidi yang melaluinya di tahun-tahun mendatang.

Satu hal lagi yang relevan adalah kesiapan sistem perbankan Indonesia. Melihat tren bantuan dari pemerintah, bentuk penyaluran yang dipilih adalah non-tunai, maka dengan itu sistemnya harus kuat dari segi keuangannya. Apakah Anda memperhatikan bahwa akhir-akhir ini ATM dari bank-bank BUMN berubah bentuk?

sumber: Indotelko.com

ATM ini digunakan bersama oleh Himpunan Bank Negara (Himbara), yaitu Bank Mandiri, BTN, BRI, serta BNI. Meski alasan diubahnya ATM ini tentu bukan hanya demi penyaluran KKS, tetapi integrasi dan koordinasi antar Bank BUMN menjadi aspek yang sangat penting dalam keberhasilan program KKS yang bergantung pada jalur non-tunai.

Kurang yakin? Lihat saja foto KKS yang ada di beberapa paragraf di atas, pada kartunya terdapat logo Himbara kok.


Kenapa hal-hal macam ini infonya sepi-sepi saja? Kenapa program yang bertujuan baik macam ini tidak terdengar infonya? Kalaupun ada, justru yang ramai itu keluhan dari Kelas Menengah Ngehe’ (KMN) yang merasa bahwa “jatah subsidi”-nya turun sehingga harga menjadi naik?

Penyebab utamanya adalah karena orang-orang yang membuat “ramai”, para netizen dan KMN, bukanlah penikmat program ini. Mereka yang mendapatkan manfaat terbesar dari program ini bukanlah orang-orang yang akan ribut di medsos, masuk berita, menyampaikan aspirasinya secara aktif, dan hal-hal semacam itu.

Ditambah lagi, seperti yang sudah saya jelaskan di atas, netizen dan KMN justru ada di pihak yang dirugikan. Karena itulah yang banyak kita lihat justru mencak-mencak mereka. Melalui subsidi yang tepat sasaran ini mereka tidak akan bisa seenaknya nebeng anggaran negara.


Sila Ke-5 Pancasila

Konsep pemberantasan kemiskinan yang paling komprehensif dari pemerintah saat ini sebenarnya bernama Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat (PSAER). Percontohan dari PSAER telah dilakukan di Brebes tepat satu tahun yang lalu.

Isi dari PSAER sangat komprehensif, mulai dari urusan tanah, inklusi keuangan, pertanian, pemasaran produk berbasis teknologi, dan banyak lagi. Elemen dasarnya tetap sama seperti 6 strategi yang saya bahas di awal.

PSAER ini belum terimplementasi secara nasional karena sinergi, integrasi, dan koordinasi antara K/L serta pusat dan daerah tanpa ego sektoral itu sulitnya bukan main.

Meskipun begitu, tren koordinasi K/L serta pusat dan daerah mulai bergerak ke arah yang lebih baik. Dengan begini, KKS dan jaminan sosial yang menyertainya akan semakin kentara dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Semoga dengan ini, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dapat segera terwujud seutuhnya.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.