P2P tapi bukan Peer-2-Peer : Jahatnya P2P Lending

M Sena Luphdika
Nov 17, 2018 · 9 min read

Akhir-akhir ini sempat dengar kabar tentang “Jahatnya Pinjaman Online”?

sumber: LBH Jakarta

Awalnya saya pikir kasus-kasus yang dilaporkan hanyalah rentenir biasa yang dibikin online, bukan terkait Fintech-fintech yang lagi booming.
Tapi ternyata…

Beberapa perusahaan yang dikeluhkan bahkan sudah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). — LBH Jakarta, dikutip oleh CNN

Mayoritas Fintech saat ini berbentuk platform yang mempertemukan pemodal dengan peminjam, atau lebih populer disebut sebagai P2P Lending.

Tapi buat saya, P2P yang dimaksud di situ bukanlah Peer-2-Peer, karena secara definisi aslinya mah P2P bukan seperti itu.

Meski terdengar baru dan aneh, masyarakat Indonesia sebenarnya sudah melakukan P2P Lending yang sejati dari jaman dulu. Apa itu? Mari lanjut baca :)

Pinjol yang Jahat

Dari kisah-kisah yang dikumpulkan oleh LBH Jakarta, ada beberapa fakta menarik:

  1. Bunga Fintech besar-besar
  2. Banyak peminjam yang rangkap dibanyak Fintech
  3. Metode penagihan berbasis “rasa malu”

Mari kita bahas satu persatu.

Bunga Fintech besar-besar
Melihat nilai bunga yang super yahud — ada yang 1%/hari — saya jadi penasaran. Kok enak banget ya para Fintech ini, memangnya ga diatur apa batas pinjamannya?

Dan ternyata…
Memang tidak diatur oleh OJK! 🤣🤣

Berbeda dengan rancangan aturan yang dibuat sebelumnya, aturan resmi yang dirilis OJK ini tidak menyebutkan batas bunga yang dibolehkan dalam bisnis P2P Lending.

Sebagai informasi, dalam rancangan aturan sebelumnya OJK menyebut kalau tingkat suku bunga yang dibolehkan adalah tujuh kali lipat dari BI 7-day Repo Rate per tahun, yang saat ini berkisar di angka lima persen. — Tech in Asia

Bagian yang dibatasi oleh OJK hanya nilai maksimum pinjamannya, yaitu 2 Milyar.

Satu hal yang bikin ngakak online adalah ketika komisioner OJK menyerah pada keadaan dengan menegaskan bahwa OJK tidak bisa mengatur nilai bunganya.

sumber: Beritasatu

Setahu saya yang namanya regulator mah bisa bikin aturan seperti apapun juga. Apalagi demi melindungi kepentingan masyarakat umum yang memang literasi keuangannya masih rendah. Toh, dalam rancangan peraturan sebelumnya ada batas bunganya.

Apakah hanya itu pernyataan yang bikin ngakak online? Tentu tidak.

Kalau perusahaan sudah berlebihan sekali, mestinya ada kesadaran di situ. Kalau terlalu tinggi bakal terasa sendiri. Masyarakat kan bisa memilih.

Ini analoginya seperti pak Polisi yang berjaga di jalan tanpa ambang batas kecepatan. Dia tidak bisa menindak kendaraan yang lewat dengan kecepatan ratusan km/jam, karena memang tidak dibatasi.

Kalau ada yang nabrak, ya sama-sama tahu diri saja lah, risiko sendiri. Padahal sebenarnya Polisi tersebut memiliki mandat dan wewenang untuk membuat aturan batas kecepatan demi keselamatan pengguna jalan.

Mantab? Mantab tenan.

Banyak peminjam yang rangkap di banyak Fintech

sumber: CNN

Melihat data ini saya sebenarnya heran. Katanya perusahaan berbasis teknologi, harusnya data peminjam bisa dibagi-bagi dengan mudah. Sudah ada asosiasinya juga padahal.

Bank saja yang para Fintech anggap jadul, punya teknologi yang namanya BI Checking — sekarang SLIK. Semua nasabah punya reputasi kredit yang tersimpan rapi. Kalau ada yang mau dobel-dobel, akan ketahuan sebelum kejadian.

Baru mulai akhir-akhir ini. Sumber: Katadata

Metode penagihan berbasis “rasa malu”

sumber: Tirto.id

Inovasi yang paling kentara dari Fintech menurut saya justru dari metode penagihannya. Kalau debt collector biasa paling mentok juga gangguin telpon rumah, datengin ke kantor, semacam itu. Konvensional lah.

Tapi kalau yang Fintech, mereka bisa mengambil data kontak dari ponsel pengguna dan menjadikan data-data kontak tersebut untuk “mempermalukan” sang peminjam. Sangsi sosial tapi berbasis teknologi.

Ada kasus peminjam yang ditagih melalui atasannya, kawan kantornya, mertuanya, dan orang-orang terdekat lainnya. Tentu sangat memalukan kalau mereka ikut tahu bahwa sang peminjam sedang menunggak hutang. Tak heran kalau ada yang sampai keluar kerja, cerai, dan mencoba bunuh diri karena penagihan yang tidak manusiaswi ini.

Apa tanggapan para Fintech dengan situasi ini? Baru otewe bikin SOP dan sertifikasi penagihan.

Beneran P2P Lending?

Jahatnya para rentenir online ini sebenarnya sudah agak lama tercium [tautan 1, tautan 2], namun baru terangkat sekarang ini karena LBH Jakarta menerima laporan yang membludak.

Kalau ada kawan atau saudara yang terkena jahatnya pinjol, mangga diarahkan untuk mengisi form berikut dari LBH Jakarta:
Formulir Pengaduan Pos Korban Pinjol

Kejamnya platform pinjaman online ini tertutupi oleh namanya yang terkesan inovatif dan baru, yaitu Financial Technology (Fintech) dan P2P Lending.

Saya ingin mengupas lebih jauh tentang istilah P2P Lending, karena buat saya ada yang agak bermasalah dengan pemilihan kata P2P.

Sejarah P2P
P2P pada umumnya adalah singkatan dari Peer-to-peer, sebuah istilah yang muncul dari dunia jaringan komputer.

Suatu jaringan disebut P2P jika masing-masing anggota jaringan berkontribusi dan berbagi sumber daya tanpa ada pihak yang harus menengahi secara terpusat [tautan jurnal].

Hal ini berbeda dengan jaringan client-server yang terdiri dari sebuah pihak terpusat bernama server dan beberapa client yang bergantung pada server tersebut.

sumber: Wikipedia

Cara lain untuk memahami P2P adalah dengan melihat definisi dari kata Peer, yaitu:

one that is of equal standing with another : EQUALMerriam-Webster Dictionary

Dalam suatu jaringan Peer-to-peer, setiap titik di dalamnya memiliki posisi dan potensi yang sama rata.

Bagaimana dengan P2P Lending, apakah pihak yang berinteraksi di dalamnya memiliki status yang sama? Mangga direnungkan :D

Kalau masih belum yakin, coba datangi website P2P Lending manapun yang ada di web Fintech.id. Tipe user-nya ada berapa? Satu apa dua? Anda ada di golongan yang mana?

P2P Lending menurut OJK
OJK sendiri sebenarnya tidak menyebut P2P Lending secara gamblang dalam Peraturan OJK yang dikeluarkan untuk mengatur Fintech, yaitu POJK Nomor 77/POJK.01/2016.

OJK membuat istilah berbahasa Indonesia, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dengan definisi lengkapnya:

Penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet — OJK

Buat saya, definisi OJK ini sudah enak dan gamblang, tidak menyebut P2P atau apapun itu. Tapi entah kenapa di khalayak ramai dan media massa, POJK ini disebut sebagai POJK untuk Fintech P2P Lending.

Di peraturan Fintech yang baru, POJK 13–2018, baru ada kata-kata P2P Lending. Itu pun letaknya ada di penjelasan, bukan isi utama peraturan. Definisi P2P Lending juga tidak dijabarkan.

Definisi OJK di atas hanya menggambarkan suatu lending platform atau crowdlending platform, tidak ada elemen Peer-to-peer di dalamnya.

Jadi P2P Lending itu apa?
Melihat argumen di atas, tentu tidak salah kalau saya bilang bahwa P2P Lending yang ada di Indonesia — dan dunia— mentok-mentok hanyalah:

Pemodal-to-Peminjam.

Tidak lebih dari itu. Posisi antara Pemodal dengan Peminjam tidak satu tingkatan, bukan Peer, ya kurang pas kalau disebut P2P Lending.

P2P yang Sejati

Kalau P2P Lending yang ada sekarang bukan Peer-to-peer, memangnya Peer-to-peer Lending yang benar seperti apa?

Lucunya, bentuk paling minimal dari P2P Lending yang sejati itu justru sudah dikenal dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan oleh mereka yang tidak tahu apa itu istilah Fintech, P2P, Lending, Startup, dll.

Bisa nebak apa yang saya maksud? Saya kasih petunjuk deh:

  1. Dilakukan oleh sekelompok orang yang dekat
  2. Anggota kelompok berkumpul secara periodik
  3. Setiap berkumpul terjadi “pengocokan”

Sudah bisa menebak? Kalau belum bisa nebak, Anda kebangetan banget. Masak ibu-ibu di sekitar Anda tidak melakukan hal ini secara rutin?

sumber: Onweekend.co

ARISAN!

Kenapa arisan adalah P2P Lending yang sejati?

Pada prinsipnya, arisan adalah kesepakatan dari sekelompok orang untuk meminjamkan uang yang telah dikumpulkan bersama dari seluruh anggota kepada anggotanya yang terpilih secara periodik.

Setiap anggota dari sebuah arisan memiliki kewajiban dan hak yang sama, yaitu menyumbangkan sejumlah uang secara rutin dan mendapatkan uang yang dikumpulkan secara bergiliran. Sesama anggota adalah Peer, setara.

Di atas arisan masih ada lagi level P2P Lending yang lebih teratur, yaitu Koperasi Kredit (Kopdit) atau bahasa internasionalnya, Credit Union.

sumber: Redwood CU

Koperasi Kredit vs Koperasi Simpan Pinjam

Kopdit adalah versi upgrade dari arisan.

Kalau di arisan, siapa yang dipinjami uang ditentukan secara acak. Sedangkan dalam sebuah Kopdit, siapa yang dipinjami uang ditentukan sesuai kebutuhan anggota.

Tetapi sebelum melangkah lebih jauh, mungkin Anda bertanya-tanya, apa bedanya Kopdit dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)?

Modus operandi utamanya memang sama, masyarakat bisa menaruh simpanan dan mengambil pinjaman. Namun, Kopdit lebih ketat dalam menentukan siapa yang bisa menabung dan siapa yang bisa meminjam.

Modal hanya dikumpulkan oleh anggota, pinjaman diberikan hanya kepada anggota dan jaminan pinjaman adalah watak si peminjam. — Kosmas Lawa Bagho

Pada umumnya, KSP tidak memberlakukan persyaratan yang seketat itu. Banyak KSP yang modalnya bersumber dari pihak ketiga seperti bank. Tingkat keterlibatan anggotanya pun lebih rendah dibandingkan Kopdit.

KSP pada dasarnya hanyalah bank biasa, namun berbadan hukum koperasi. Para nasabahnya menganggap diri mereka konsumen, jarang sekali yang benar-benar vokal sebagai anggota. Lebih jarang lagi yang sadar bahwa mereka adalah pemilik dari KSP tersebut.

Koperasi kredit itu besar-besar loh, jangan dianggap remeh. Anggotanya banyak yang ratusan ribu orang dan asetnya sudah triliunan.

Solusi Hidup Tenang

Supaya hidup aman dan tidak dikejar-kejar debt collector, menurut saya ada beberapa solusi:

  1. Hindari Fintech-fintech jika belum paham
    Mangga bandingkan inisial Fintech yang ada di laporan LBH:
    UC, DR, KP, VL, DR, dan RN,
    dengan nama fintech yang terdaftar di OJK.
    Saran saya, jauhi nama-nama tersebut sampai ada kejelasan lebih lanjut.
  2. Gabung/buat Kopdit
    Kalau memang butuh meminjam uang, cari koperasi kredit. Dalam kopdit, Anda adalah anggota, pelanggan, sekaligus pemilik. Masak iya si kopdit mau menindas pemilik?
    Kalau ada untung di akhir tahun, bisa dapat SHU juga. Kurang enak apalagi?
  3. Kita buat Bank (milik) Rakyat Indonesia
    Bukan BRI ya, karena kalau BRI itu bukan dimiliki rakyat, tapi jualannya ke rakyat. Siapa yang memiliki BRI? Mayoritas (56,75%) masih pemerintah sih, tapi 33,93% sahamnya dimiliki oleh pemodal asing.
    Kita perlu buat bank yang dimiliki kita bersama, para nasabahnya. Ini bukan hal yang mustahil kok, Grameen Bank yang terkenal itu mayoritas dimiliki oleh peminjamnya.

Tahu cara yang lebih gampang dan pasti aman? Ya jangan ngutang.

Tapi ya emang susah sih.
Ketika konsumerisme dan kapitalisme merajalela, siapa yang ga butuh hutang? Hutang demi gaya dan gengsi sudah jadi hal yang biasa.

Supaya tidak terjebak hutang demi hal-hal yang tidak penting, saran saya follow akun Jouska di Instagram. Banyak ilmu keuangan yang mudah dicerna di instastory yang ada di sana.

Harus terus belajar keuangan demi masa depan yang lebih nyaman.

Sebenarnya dalam hingar-bingar kasus pinjol ini saya merasa heran.

Heran kenapa praktek jahat semacam ini tidak mendapatkan hukuman yang berat karena telah menyengsarakan banyak orang. Ia telah merusak begitu banyak hubungan, meredupkan banyak kebahagiaan.

Tapi keheranan saya tidak berhenti sampai di situ. Ketika membaca komentar-komentar yang ada di post LBH mengenai posko pengaduan pinjol, saya merasa bingung, empatinya pada ke mana orang-orang yang komentar itu?

sumber: Post FB LBH terkait Posko Pengaduan Pinjol

Saya juga sepakat kalau yang namanya hutang itu ya harus dibayar. Tapi kalau ditagih dengan cara-cara seperti yang sudah diceritakan, apakah pantas? Bagaimana kalau hal itu terjadi pada orang-orang terdekat Anda, apakah masih bisa berkomentar seperti itu?

Dalam kasus narkoba, berat siapa hukumannya? Pembeli atau pengedar?

Mereka yang meminjam tanpa tahu kemampuan bayarnya, memang memiliki kesalahan. Tapi bukannya lebih salah mereka yang “memangsa” orang-orang yang membutuhkan bantuan ini?

Hingga saat ini, hukuman terberat cuma blokir atau cabut izin. Enteng sekali.

Tolonglah pemerintah lebih tegas dan berani. Anda itu bertanggungjawab kepada rakyat, bukan kepada mereka yang lain. Lindungi mereka yang perlu dilindungi.

Wasit kok ngalah sama yang diwasitin. Tegas dong!

M Sena Luphdika

Written by

Cooperative Technologist. Co-Founder & CEO of Meridian.id. An erudite, bookworm, and social economic empowerment benefactor. A man who loves his family.