SUDAH SEMPURNAKAH AKU, PANCASILA ?

“Cita-cita perjuangan kami, untuk menengakkan kemurnian Pancasila, yang mungkin dipatahkan. Hanya dengan mengubur kami, dalam Sumur ini. Lubang buaya, 1 Oktober 1965”

Itulah petikan terakhir dari sebuah film yang sering diputar saat malam dini hari 1 oktober pada Orde Baru, “G30S/ ” Sadar atau tidak, saat itu memang keadaan negara dalam kondisi yang tegang, Pemimpin dan Presiden Revolusi, Ir. Soekarno sedang kurang sehat, status semi-quo pun rupanya lebih pantas dinyatakan karena saat itu, kondisi kenegaraan dalam pengaruh DN. Aidit selaku sekretaris kabinet Soekarno. Ditambah lagi beragam pemangku kepentingan dalam momentum itu, yang mana semakin menambah rincu keadaan perekonomian menjelang akhir orde baru tersebut. Krisis perekonomian paling parah sepanjang sejarah perekonomian Indonesia pasca kemerdekaan yakni ditandai dengan inflasi yang menyentuh 700% (hyperinflasion) , semua harga pokok bahan makanan menjadi naik.

Tentunya, keadaan tersebut, tidak menaruh semangat dan kebangkitan pemangku kepentingan dan partai “palu-arit” yang bergairah setelah keberhasilan nya menduduki urutan ke 3 setelah PNI dan NU mampu mendorong mosi dalam parlemen saat itu. Belum lagi ditambah jargon ‘NASAKOM-Nasionalis Agama dan Komunis’ ala Soekarno yang memang sudah terperdaya oleh lidah manis kader-kader partai terkait. Selain dari posisi parlemen yang terdukung, PKI-pun didukung oleh beberapa kebijakan yang begitu merakyat, kebijakan tersebut seperti akuisisi dan advokasi kegiatan atau wadah organisasi buruh, petani dan swasta bahkan peseni. Mungkin salah satunya, adalah LEKRA (Lembaga Kesenian Rakyat) yang telah diakuisis sebagai lembaga perpanjangan tangan pki untuk mendapatkan suara. Tak tanggung-tanggung beberapa seniman 30-an seperti Pramoedya pun menjadi salah satu pengangkat brand pki itu sendiri. Hal lain seperti, advokasi (pendampingan dan perlindungan) pki kepada buruh, dan tani begitu sangat gencar-nya, ada upaya untuk mengadakan angkatan kelima (mempersenjatai petani dan buruh).

Keadaan lain pun, ditambah ada ketidakstabilan para pemimpin di angkatan darat. Ada gap dimana Nasution dan Yani, yang memang begitu kentara setelah pengangkatan Yani sebagai (sekarang) menkopulhukam. Para pimpinan angkatan darat pun terterpa isu dewan jendral (sampai-sekarang) entah isu tersebut memang ada atau dibuat-buat. Malahan yang terjadi, dewan jendral ibarat sebuah pemantik (pemicu) untuk menambah seru sudut pandang peristiwa ini. Dewan jendral sendiri adalah sebuah isu dimana ada isu dimana akan ada pemberontakan dari pihak AD yang condong ke liberal dan akan mengambil alih kepada pemimpin besar revolusioner (Soekarno). Lalu yang jadi pertanyaan tersendiri, mengapa hanya 7 perwira saja (non- Ade Irma) yang jadi pentolan yang diincar PKI? Lalu kenapa Letkol Untung dan Soeharto selamat ?

Bagaimana kedua orang tersebut selamat, padahal posisinya juga saat itu persis dibawah nasution (secara pangkat). Asumsi lain pun menurut saya, mengapa kedua pihak tersebut seperti pihak yang silih-berganti datang bak pahlawan yang menyelamatkan negara. Tentu pembaca ingat bukan dalam film G30 S? Disitu, Untung datang dan merebut stasiun RRI yang disusul dengan mengumumkan keadaan negara dan isu dewan jendral? Nah, pas diakhir film barulah Soeharto yang menggantikan posisi itu? Kedua orang itu pun, setelah ditelusur secara jejak karier dan pengalaman, kedua orang tersebut pernah bekerja dalam satu Pangdam di Jawa Tengah. Anehnya lagi, mengapa dalam hal ini (PKI) dapat berafiliasi dengan Pasukan Cakrabuana (pasukan utama Istana negara) jika bukan beberapa faktor dan pengaruh serta kekuatan petinggi-petinggi AD saat itu.

Pelik memang pelik, daripada nanggung dosa lagi. Apalagi membahas siapa dhalang dari peristiwa masa lalu ini yang hampir jadi bahan perdebatan dalam mata pelajaran sejarah SMA (IPA) Kelas XI. Namun tulisan ini tidak akan menghakimi siapa orang yang patutnya bertanggung-jawab dalam hal ini? Biarkanlah Allah membalas langsung atas sepeninggal 7 jendral revolusi yang memang benar berada sebagai garda terdepan penganiayaan peristiwa 30 September serta Almh. Ade Irma Nasution yang Menjadi korban tak sengaja lantaran terkena hempasan peluru Cakrabuana.

Sebenarnya menurut kacamata saya (pribadi), se-olah olah dalam momentum bangsa ini, ada poin dimana sebuah ideologi jadi bahan kepemilikan (Properti) oleh suatu golongan untuk mengambil alih kekuasaan. Mengapa ?

Satu sisi, memang PKI Memiliki misi menyebarkan dan membumikan era kejayaan Soviet untuk diterapkan di Indonesia. Itu pun benar-benar menjadi sebuah kepemilikan rakyat bersama , dimana kaum proletar memang harus diberpihakkan pula daripada kaum borjuis. Sementara, di akhir cerita, seolah-olah ada pihak yang tampil sebagai pahlawan sejati dan mengarahkan kekuasaan negara (dalam menumbangkan kekuasaan) dengan membesar-besarkan Agenda dan Prioritas Pancasila dalam pembangunan. Baru setelah itu, apa yang terjadi ? Sampai sekarang pun momentum dimana supesemar (surat perintah sebelas maret) tidak jelas entah benar atau tidak, apakah benar pula Soekarno menaruh mandat setinggi-tingginya dan seikhlas-ikhlas nya memberikan kepada Perwira Soeharto saat itu ? Dan jika dilihat secara seksama, Justru kejadian saat dimana Supersemar ada, Negara pun dipimpin oleh dua presiden. Secara negara, oleh soekarno dan secara pemerintahan Soeharto? Dengan Pancasila ini pun, agenda pembangunan Soeharto pun digencarkan tentu dengan jargon “Secara murni dan konsekuen”.

Maka itu, saya sebagai penulis hendak mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri, apakah memang benar ideologi kita menjadi barang jual-beli kekuasaan ? Jika pertanyaan ku itu benar, maka bagaimana hal itu terjadi ? Mengapa Indonesia lebih memilih Pancasila daripada Ideologi lain ? Pancasila kan ideologi tengah (tidak berpihak) dan mengakui keragaman dalam pilian namun ada kewajiban untuk menaati perintah Tuhan.

Dalam buku yang saya lihat (Islam sebagai dasar Negara) karya maestro M. Natsir tokoh masyumi yang luar biasa. Dikutip pada buku tersebut, “Dalam proses menyusun sebuah negara, misalnya, Natsir lebih cenderung menawarkan cara yang liberal dan terbuka. Baginya, umat islam boleh mencontoh sistem liberal dan terbuka seperti negara-negara liberal.”

Kutipan tersebut tidak lain dan tidak bukan, merupakan pendirian seorang M.Natsir yang saat itu memperdebatkan kondisi ideal sebuah negara Indonesia dalam sidang Majelis Konstituante 1945 pasca kemerdekaan negara. Jadi pada saat itu (1945–1959), ada sekat waktu dimana ideologi kita menjadi pertimbangan lagi di ranah parlemen.

Bagi Natsir, pendiriannya selalu menempatkan bahwa Pancasila itu harus memiliki penekanan pada sila kesatu, Ketuhanan Yang Maha Esa yang harus menjadi point of reference. Sila ketuhanan harus menjadi landasan dasar dari sebuah kelanjutan dalam perbuatan dan praktik hidup manusia Indonesia daripada dasar lain. Keadilan dan prinsip-prinsip Tuhan dalam menciptakan manusia , sebagai makhluk khilafah di muka bumi pun harus diarusutamakan sebagai prioritas. Bukan manusia sebagai makhluk yang dilahirkan tanpa tujuan, melainkan ada hidup setelah kemanusiaan di dunia ini. Oleh karenanya, Natsir sendiri berpendapat bahwa Sila Kesatu Indonesia, menanggapi Sila Kesatu versi Kemerdekaan, TIDAK SEPENUHNYA TEPAT. Namun Sayangnya, Sebelum Natsir merealisasikan atas asumsi dan pendiriannya itu, Keluarlah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dimana Natsir harus menerima pembubaran konstituante yang harusnya dapat menemukan kondisi ideal ideologi bangsa ini saat itu.

Natsir pun berpendapat bahwa dalam hal pembubaran konstitante, telah Mutlak terjadi kegagalan proses perjuangan politik dari partai-partai islam (Nahdlatul Ulama, Masyumi, Partai Syariat Islam Indonesia, dan Partai Islam PERTI) yang tergabung dalam konstituante Fraksi ISLAM, Yang menjadikan islam sebagai dasar negara. Sebab, Kepedulian kami (ummat islam) dan dari keseluruhan gagasan menjadikan ISLAM sebagai dasar negara, SESUNGGUHNYA adalah hasrat untuk mendesekularisasikan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan dasar negara yang membuka terhadap aturan-aturan dan kodrat Illahi. Dalam hal ini, Menurut Natsir, ISLAM tidak menuntuk adanya Indonesia harus dengan Negara Islam melainkan Indonesia Tetaplah negara yang kokoh dengan Pancasila tetapi memiliki pondasi dan hukum islam.

Dalam buku tersebut, “Natsir percaya bahwa Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna , namun ia melihat kesempurnaan ajaran islam itu, menyangkut doktrin sosial-politik nya, justru karena ia hanya memberikan panduan-panduan bersifat umum, dan tidak pula dalam bentuk perincian. Ia pun berpendapat bahwa ijtihad harus digalakkan oleh para ulama dan pemikir islam yang kesemuanya, adalah khazanah warisan tradisi islam. Namun ijtihad juga HARUS memperhatikan keadaan zaman saat itu.” Lengkap nya, Natsir dalam hal ini meyakini bahwa nilai-nilai dalam Demokrasi itu sudah sesuai dengan prinsip –prinsip islam “syura” sehingga lebih dekat terhadap rumusan-rumusan modern, dan dengan meletakkan prinsip ‘hudud’ (batas-batas) dan dengan etik-etik keagamaan sebagai panduan dalam mengambil keputusan.

“Dalam demokrasi islam pun, perumusan kebijakan politik, ekonomi, hukum dan lainnya haruslah mengacu pada Alqur’an dan Sunnah Nabi. Sekurang-kurangnya, kebijakan-kebijakan itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip doktrin islam. Bagi Natsir pula, Hukum berdasarkan Syariat Islam merupakan wacana yang harus diperjuangkan tanpa harus menggunakan Label “ISLAM” “.

Maka itu, dalam hal penyusunan pancasila dan penetapan pancasila sebagai ideologi negara sejatinya belumlah TUNTAS. Ada perjuangan dan ada tawar-menawar (bargaining position), dimana pancasila, masih cacat jika tanpa ada dukungan dari kebijakan illahi dan partai-partai islam di Indonesia.

Tulisan ini, juga tidak memandang kebenaran bahwa apa yang dilakukan muslim yang fundamentalis (yang berjuang untuk khilafah) itu benar. Saya pun berpendapat, bahwa sebesar-apapun ormas mereka, dan kepentingan mereka untuk memurnikan ISLAM secara Kaffah di Indonesia akan tetap berujung sama pada pergerakan G-30 September/ . Pemikiran mereka (islam fundamentalis) hanya akan menyerupai pemikiran Maududi yang terus menerus diwarnai oleh idealisme pada masa Pemerintahan Rasulullah, dan dengan pendekatan yang abstrak mengenai negara, lebih jauh lagi, bagaimana sistem dan kebijakan pemerintahan khilafah nanti ?

Berbanding terbalik, dengan pemikiran Natsir yang berbeda dan sebagai seorang ‘idealis’ dan berada jauh di luar-lingkaran kekuasaan politik. Pemikiran Maududi pun berusaha menghidupkan kembali secara tepat “negara islam” sebagaimana telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dan Para Khalifah yang berjumlah empat. Padahal masa-masa itu telah berakhir, dan pemikiran Maududi itu tidak saja tidak dapat memberikan sebuah strategi untuk mencapai tujuan negara islam yang ideal , tetapi juga bukan merupakan sebuah usaha untuk memecahkan masalah-masalah konkrit yang pernah dihadapi oleh Pakistan sebagai negara yang lahir di persoalan rumit. Sebaliknya, Natsir mencoba lebih jauh menerapkan asas-asas islam ke sebuah negara modern dengan pendekatan-pendekatan modern yang lebih realistis dan mampu mengkompromikan realitas dunia modern yang dihadapi Indonesia. Karena itu Natsir cenderung menerima realitas bagaimana negara berjalan dalam praktik, tetapi tidak boleh sesekali menyimpang dari Norma-norma dan etik islam. Prinsip syura dilihat sebagai sesuatu yang diwujudkan dalam dunia modern melalui parlemen dengan sistem multipartai. Demikian pula, pola sistem kekhalifahan pada Masa Nabi dan sahabat mencoba diterapkan melalui tradisi pemerintahan parlementer, dimana kepala pemerintahan tunduk terhadap pengawasan parlemen.

Lalu, apakah ideologi kita akan menjadi barang komoditi jual-beli politik / kekuasaan ? Iya, bisa saja. Jika kita tidak mengkaji kembali apa makna dan tugas yang belum diselesaikan dari pancasila itu sendiri, maka bukan tidak mungkin. Akan lahir peristiwa momentum yang hampir serupa dengan G 30 S/ . Hal yang terjadi, tentu akan mengarah kepada perpecahan bangsa, dan mungkin saja, ada berbagai kepentingan dalam memanfaatkan momentum itu untuk kembali ke pancasila.Adapun saya tidak menyangkutkan G30 S merupakan salah PKI (mutlak) karena momentum ini hanya dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk merebut kekuasaan melalui legal form (ideologi pancasila) saja.

Kedua, Mengapa Indonesia lebih memilih Pancasila daripada Ideologi lain ? Pancasila kan ideologi tengah (tidak berpihak) dan mengakui keragaman dalam pilian namun ada kewajiban untuk menaati perintah Tuhan. Itu sendiri, merupakan kesepakatan terakhir untuk menengahi perdebatan kaum nasionalis sekuler- nasionalis religius yang saat itu, bersidang merumuskan pemebntukan negara. Padahal sebelumnya, telah disepakatkan adanya Piagam Jakarta yang telah disahkan 22 Juni 1945. Mengkaji hal itu, setelah merdeka pun, tepatnya (1955–1959) dibentuklah konstituante untuk menentukan dasar dan konstituen negara, sayangnya konstituante tersebut dibubarkan oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Dengan demikian, tugas kita sebagai pewaris bangsa dan penerus perjuangan, untuk menuntaskan pembangunan dan mari merefleksikan diri sejenak untuk berkaca, apakah pancasila ini sudah sempurna?

Terakhir, mari beri fatihah kepada korban revolusioner agar pengorbanan nya diterima di sisi-Nya. Alfatihah..

PUSTAKA

  1. Natsir, Muhammad. Cetakan Pertama 2014.Islam Sebagai Dasar Negara. Bandung: SEGA ARSY
  2. Film Dokumenter G30 S/PKI
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.