SENSOR x PORNOGRAFI

Tak ada yang salah dengan seksual, yang salah adalah pemahaman orangnya . Untuk awal begitulah kita memahaminya.

Secara tidak langsung seks berhubungan dengan pornografi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, Pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi.

Pada tahun 80–90an film film di Indonesia mengangkat tema seks secara terbuka , tanpa sensor. Sementara sekarang adegan mencium pipi saja harus di sensor. Hal yang paling mempengaruhi saat itu adalah masa kepemimpinan Soeharto sebagai presiden yang memonopoli film Indonesia dengan melarang film yang bermuatan politik. Sebabnya semua film yang diproduksi saat itu harus mengalami pengawasan yang ketat oleh para rezim orde baru. Hal itu berdampak pula pada genre film yang beredar di masyarakat. Mekanisme komisi sensor yang begitu ketat membuat presentasi film yang tidak lulus sensor cenderung mengikat dari tahun ketahun (Garin,2015,81)

Badan Sensor Film yang kini berubah menjadi Lembaga Sensor Film juga diberi kewenangan untuk ikut melakukan sensor pada tayangan di televisi melalui Nota Kesepahaman dan Kesepakatan antara Komisi Penyiaran Indonesia dan Lembaga Sensor Film tahun 2007. Penyensoran program siaran televisi adalah penyensoran yang dilakukan oleh Lembaga Sensor Film terhadap isi siaran dalam bentuk film, reklame film, dan/atau iklan yang wajib memperoleh Surat Tanda Lulus Sensor dari Lembaga Sensor Film sebelum ditayangkan oleh Lembaga Penyiaran Televisi.Program televisi yang lulus sensor di LSF bukan hanya menampilkan bahwa acara itu sudah bisa ditayangkan televisi. Tanda lulus juga disertai kapan jam tayang dan sampai kapan acara itu masih boleh ditayangkan. Jenis acaranya juga sudah dipilah untuk siapa acara itu apakah boleh ditonton untuk anak atau hanya untuk dewasa.

Jika kita melihat lagi dengan seksama ada perbedaan dengan klasifikasi penonton dari LSF dan KPI :

LSF : Semua Umur, 13 tahun ke atas, 17 tahun ke atas, dan usia 21 ke atas. Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film yang terbit pada 11 Maret 2014.

KPI : Anak yaitu usia 7–12 tahun, untuk remaja dari 13–18 tahun sementara dikatakan tayangan dewasa yaitu usia 18 tahun ke atas.

Dalam hal melakukan sensor LSF dan KPI mempunyai pandangan yang berbeda, akibatnya ketika ada film yang telah disensor oleh LSF dan tayang di televisi, masih ada juga film yang kena sanksi oleh KPI. Lalu apa guna LSF? Beberapa hal aneh dalam sensor menunjukkan ketidak konsistensian LSF , Contohnya pada film “Janji Joni” yang disiarkan oleh stasiun Trans 7 pada tanggal 1 Januari 2016 pukul 16.59 WIB. Program tersebut menampilkan adegan ciuman bibir. Hal yang harus diperhatikan adalah penggolongan program siaran tersebut. Namun hal tersebut malah dilewatkan oleh LSF. Bisa jadi lembaga sensor memiliki sudut pandang tersendiri atau mungkin butuh pembaruan kebijakan lagi mengenai spesifik dari kategori yang harus mendapat sensor atau blur, agar khalayak tidak kehilangan selera dalam menikmati acara televisi dan lembaga penyiaran juga merasa aman dan tidak kehilangan penonton saat memberikan siaran.

Menurut UU Perfilman NO 33 tahun 2009 “bahwa film dalam era globalisasi dapat menjadi alat penetrasi kebudayaan sehingga perlu dijaga dari pengaruh negatif yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan jati diri bangsa Indonesia”. Namun yang kita lihat selama ini hanyalah pengaruh negatif dari banyak film, pemerintah seolah dibutakan dengan beredarnya film tidak layak tonton, tanpa isi, dan tidak berkualitas. Penyensoran terhadap film-film kartun 90 an, misalnya pada kutang Sandy tupai atau belahan dada Tsunade atau celana dalam Spongebob.

Kemudian bagaimana dengan sinetron yang tidak mendidik dan tak masuk akal itu bisa bertahan sampai 300 an episode dengan mempertontonkan adegan anak- anak sekolah yang berpacaran dan adegan mesra layaknya pasangan suami isteri.

Terlepas dari pro kontra masalah sensor oleh Lembaga Sensor Film , kita harus mencoba mengkritisi bagaimana mekanisme sensor yang seharusnya dilakukan dengan tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh tayangan yang negatif, malah tidak mencapai tujuannya sama sekali. Mengapa tidak coba kita pertanyakan misal, mengapa pemerintah tidak menyensor adegan adegan lebay dan cengeng penuh intrik dalam sinetron-sinetron yang tayang di televisi sampai ratusan episode itu. Daripada harus sibuk mengapus adegan ciuman bibir. Mengapa tidak sibuk menghapus adegan lebay dan cengeng tersebut? Padahal jujur, adegan cengeng serta lebay dalam tiap sinetron tersebut jauh lebih berbahaya daripada apa yang mereka sebut “pornografi”?. Sebab adegan tersebut hanya untuk membuat semua orang merasa terharu, memancing emosi penonton, dan membuat anggapan seolah-olah dirinya adalah tokoh nan baik yang selalu menderita.

Sederhana saja, dengan adanya Lembaga Sensor Film kondisi tayangan sejauh ini sudah memprihatinkan, apalagi kalau tidak ada lembaga ini. Artinya, keberadaan LSF tetap dibutuhkan bahkan kalau menlisik amanat UU Pefilman Tahun 2009, posisi LSF bukan menjadi semacam “Polisi Moral”. Tetapi diharapkan hadir sebagai lembaga yang turut membangun peradaban bangsa, bukan hanya terpaku pada adegan eorits dan berdarah-darah. LSF pun perlu lebih tajam dalam membaca substansi sebuah film atau tayangan yang ada di televisi.