Kebijakan Plat Ganjil Genap Jakarta, Benarkah Suatu Solusi?
Penyelenggaraan Asian Games lalu, telah mendorong pemerintah DKI Jakarta memperluas jangkauan sistem ganjil-genap yang sebetulnya telah berlaku. Sebanyak 13 ruas jalan di sekitar Wisma Atlet Kemayoran dan venue pertandingan, terkena kebijakan ganjil-genap ini. Adapun, perluasan sistem ganjil-genap ini diberlangsungkan selama 31 hari dan berlangsung selama 15 jam setiap harinya yakni sejak pukul 06.00 hingga 21.00 WIB.
Banyak pihak mengklaim sistem ganjil-genap ini efektif dalam mengurangi kemacetan di wilayah DKI Jakarta. Dilansir dari Kompas, selama sistem ini diuji coba menjelang pelaksaanaan Asian Games, Polri memantau sistem ini berhasil meningkatkan kelancaran lalu lintas sebesar hampir 20 persen. Kesuksesan sistem ganjil-genap ini selama pelaksanaan Asian Games kemudian mendorong beberapa pihak mendesak pemerintah DKI Jakarta untuk menerapkan kebijakan ganjil-genap secara permanen.
DKI Jakarta memang telah dikenal sejak lama sebagai wilayah dengan tingkat kemacetan tinggi. Sebuah riset yang dilakukan oleh Inrix sepanjang tahun 2017, menempatkan Jakarta di peringkat 12 dalam daftar kota-kota termacet di dunia. Tidak mengherankan, DKI Jakarta memang memiliki jumlah penduduk yang terlampau banyak dengan mobilitas tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2017 penduduk Jakarta telah mencapai 10,37 juta jiwa. Buruknya, dengan angka sebesar itu, mobilisasi yang dilakukan oleh warga Jakarta masih didominasi dengan penggunaan kendaraan pribadi. Berbagai survei terkait menunjukan pemakaian transportasi publik masih tergolong rendah. Berbagai faktor mulai dari minimnya kesadaran warga untuk menggunakan transportasi publik hingga kualitas pelayahan transportasi publik yang belum tergolong baik pada akhirnya menyebabkan ruang jalan di wilayah Jakarta semakin padat oleh kendaraan pribadi dan berujung pada kemacetan.
Berbagai upaya terus dilakukan untuk mengatasi kondisi ini. Kebijakan ganjil-genap menjadi salah satu solusi yang dicetuskan guna meminimaslisir penggunaan kendaraan pribadi. Namun, berbagai pro dan kontra timbul atas hadirnya wacana penerapan perluasan kebijakan ganjil-genap secara permanen. Bagi sebagian orang, kebijakan ganjil-genap yang telah diberlakukan selama pelaksanaan Asian Games merupakan suatu momentum untuk menjadikan kebijakan tersebut sebagai kebijakan tetap. Namun, bagi sebagian yang lain, kebijakan ini dirasa merepotkan dan merugikan bagi aktivitas ekonomi.
Dalam sudut pandang saya, implikasi terhadap kegiatan ekonomi memang menjadi salah satu aspek terpenting untuk diperhatikan dalam bahasan kebijakan transportasi. Bagaimanapun juga, sarana prasarana dibangun dengan salah satu fungsi menunjang aktivitas ekonomi mulai dari mobilitas pelaku ekonomi hingga distribusi logistik produksi. Kebijakan ganjil-genap yang diprotes oleh pihak kontra dengan alasan menghambat aktivitas ekonomi, sepatutnya dipertimbangkan agar tidak menimbulkan masalah baru. Namun, sejatinya perlu diingat kembali bahwa salah satu permasalahan paling mendasar perihal kemacetan ialah bahwa kemacetan itu sendiri telah menimbulkan kerugian bagi ekonomi.
Menurut Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, kemacetan Jakarta telah menyebabkan kerugian sekitar 67,5 triluin per tahun. Sebuah angka yang terlampau besar untuk disia-siakan hanya karena terhentinya kendaraan di ruas-ruas jalan Jakarta. Data ini seharusnya mengingatkan kita semua bahwa perkara kemacetan bukan sekedar perkara yang merugikan bagi anak-anak yang terlambat sekolah maupun para pekerja kantor yang ‘mepet’ tiba di kantor. Bila ditinjau lebih jauh, kemacetan telah menimbulkan kerugian bagi negara dan oleh sebab itu sudah selayaknya menjadi tanggung jawab bersama untuk menjadi solusi atas permasalahan ini.
Menurut saya, kebijakan ganjil genap tidak dapat dikatakan sebagai solusi paling tepat karena merupakan solusi yang terlampau ‘teknis’. Pada akhirnya, kebijakan ini memang merugikan secara ekonomi bagi pihak-pihak yang memiliki tuntutan penggunaan transportasi pribadi seperti driver ojek online. Tidak hanya itu, jika kebijakan ini terapkan secara permanen, bisa jadi oknum yang memiliki kekayaan berlebih, justru membeli 2 kendaraan dengan plat ganjil dan genap sehingga ujungnya kebijakan ini tidak menghasilkan solusi apapun. Menurut saya, secara konseptual, solusi paling tepat memang dengan mengoptimalkan penggunaan transportasi publik dengan alasan transportasi publiknya sudah layak dan sudah mampu menampung warga dalam jumlah besar, bukan disebabkan keterpaksaan akibat imbas dari sistem ganjil-genap.
Referensi:
https://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/06/054007626/bappenas-kerugian-akibat-macet-jakarta-rp-67-triliun-per-tahun
https://properti.kompas.com/read/2018/02/25/143845721/jakarta-kota-termacet-ke-12-dunia
https://tirto.id/dishub-dki-kaji-kebijakan-ganjil-genap-untuk-diterapkan-permanen-cWJQ
