Sewa Perkantoran di Jakarta Alami Penurunan

image source: accsoleh.wordpress.com

Bisnis sewa perkantoran di Jakarta alami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

“Jakarta mengalami penyusutan sewa perkantoran tahunan paling besar yaitu sebanyak 19%, disusul Singapura sebesar 10,4%,” kata Sigrid Zialcita, Managing Director Research Cushman and Wakefield Asia Pacific, dalam keterangan tertulis yang diterima laman bisnis.com di Jakarta, Selasa (23/8/2016).

Kata dia, tingkat sewa perkantoran di kota Jakarta diprediksi akan terus alami penurunan beberapa waktu kedepan karena akan ada penyelesaian pembangunan beberapa gedung perkantoran di Jakarta.

Secara keseluruhan di paruh pertama 2016, kata dia lagi, laju ekonomi kawasan Asia-Pasifik dinilai alami pertumbuhan yang stabil walau kondisi eksternal secara global banyak sekali tantangannya.

Baca Juga: Tips Jitu Sewa Kantor di Jakarta

Aktivitas sewa perkantoran di Asia-Pasifik, tambahnya, lebih utama terjadi di sejumlah tempat seperti Jepang, India, Australia, dan untuk pasar premium di China.

Sebelumnya, aksi investor asing yang membidik sektor properti Indonesia meningkat dan diprediksi akan terus naik pada periode mendatang, kata Todd Lauchlan, Country Head Jones Lang LaSalle (JLL) Indonesia.

“Kenaikan aktivitas pasar di triwulan kedua tahun 2016 juga terangsang dari beberapa aktivitas investor asing yang berkeinginan masuk pasar Indonesia,” kata Todd Lauchlan seperti yang diterima bisnis.com di Jakarta, Kamis (21/72016).

Dia juga mengatakan, sejauh ini ada sejumlah ketertarikan dari investor Jepang, Hongkong, Korea, dan Singapura yang berminat terhadap beberapa sektor seperti residensial di luar kota Jakarta dan juga ritel di kota-kota sekunder.

Selain itu, minat lainnya antara lain pada sektor sewa perkantoran terlebih untuk area Jakarta CBD, dan juga logistik untuk kawasan industrial di sekitar Jakarta.

“Kami percaya jumlah aktivitas yang meningkat bakal menstimulasi pergerakan bisnis properti ke arah yang lebih baik,” ujarnya.

“Indonesia for Global Justice (IGJ) menuntut supaya penyusunan RPP mengenai Penyelesaian Sengketa Investasi harus bisa secara efektif menjawab permasalahan Indonesia atas gugatan investor asing yang didasari akan perjanjian investasi internasional yang ditandatangani oleh Indonesia,” kata Rachmi Hertanti selaku Direktur Eksekutif IGJ, Selasa (21/6/2016).

Dalam penyusunan RPP, ujar dia, Pemerintah Indonesia bakal mendorong penerapan mekanisme mediasi sebelum sengketa dibawa ke meja hijau.

Pemerintah pun dinilai memastikan bahwa langkah yang bisa ditempuh para investor juga melalui arbitrase dalam negeri guna investor dalam negeri, ataupun arbitrase luar negeri bagi investor asing.

Dalam hal sengketa dibawa ke arbitrase, perlu adanya persetujuan dari pemerintah lebih dulu. “Apa yang akan diatur dalam RPP seharusnya bisa sejalan dengan proses review perjanjian investasi internasional, dalam hal ini Bilateral Investment Treaties (BIT), yang saat ini sedang dilakukan oleh Indonesia,” katanya.