Berkejaran dengan Bukti: Refleksi Pekerjaan Melindungi Anak-anak dari Kekerasan di Indonesia

PUSKAPA
PUSKAPA
Mar 16 · 5 min read

*Ditulis sebagai bagian dari brief yang disiapkan untuk Dr. Najat M’jid, Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kekerasan terhadap Anak (SRSG/VAC)

Saat kami bertemu Dr. Najat M’jid dan mendiskusikan isu kekerasan pada anak di Indonesia

Bisa jadi membuat hati ciut untuk orang seperti saya, yang telah bekerja dalam isu perlindungan dan kesentosaan anak selama lebih dari 20 tahun, untuk masih mendengar tentang kurangnya data kekerasan pada anak (VAC) di Indonesia. Bila dibayangkan ke satu dekade yang lalu, saya pikir kita punya lebih banyak data VAC sekarang daripada dulu.

Pertama, banyak laporan dari penelitian yang secara eksplisit dirancang untuk mengukur VAC atau yang memasukkan VAC dalam pertanyaan mereka, meskipun kualitasnya bervariasi. Mulai dari ulasan sistematis yang mensintesiskan temuan dari berbagai laporan VAC yang ada. Semakin ke sini, di mana memungkinkan, kita juga melihat berbagai analisis sekunder dari data nasional Indonesia untuk menghitung prevalensi VAC (misalnya perkawinan anak) dan menyimpulkan beberapa korelasi. Ada juga temuan Survei Global Kesehatan Berbasis Sekolah (GSHS), Survei tentang Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN), dan Studi Pengalaman Laki-laki tentang Kekerasan Terhadap Perempuan. Belum lagi, data program dan studi-studi khusus yang melihat respon sistem terhadap perilaku berisiko anak-anak seperti studi tentang sistem peradilan anak. Dari sumber-sumber ini, kita bisa mendapatkan wawasan penting tentang VAC di Indonesia, selama datanya dianalisis dan digunakan dengan tepat.

Kedua, Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan dua survei nasional untuk mengukur prevalensi VAC di Indonesia, pada 2013 dan pada 2018 bernama Survei Nasional tentang Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR). Kedua survei kekerasan terhadap anak tersebut berupaya mengukur kekerasan fisik, emosional, dan seksual terhadap anak perempuan dan anak laki-laki, mengidentifikasi faktor risiko dan perlindungannya, serta penggunaan layanan dan hambatan terhadap layanan, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang besaran masalah, sifat, dan konsekuensi dari VAC. VACS 2013 tidak memenuhi tingkat respon yang diharapkan dan memiliki beberapa masalah dalam implementasi protokol studinya. Tapi, sejumlah pembelajaran diterbitkan dan memberi panduan tentang bagaimana kita dapat memperbaiki survei berikutnya. Sampai refleksi ini ditulis, pemerintah belum mempublikasikan laporan SNPHAR 2018 secara lengkap.

Jadi, data banyak tetapi belum dapat menangkap semua jenis VAC secara komprehensif. Mungkin, dalam konteks seperti Indonesia, yang diperlukan adalah analisis situasi spesifik di tingkat lokal dan data implementasi yang ketat, dari mana kita dapat mengevaluasi kemanjuran sebuah intervensi dan dampaknya. Kita juga perlu mendorong akses terbuka ke data sektor yang tidak dapat diidentifikasi, setidaknya bagi lembaga pemerintah seperti BPS (Badan Pusat Statistik) untuk melakukan analisis lebih lanjut. Jelas, ada kebutuhan untuk menerapkan SOP soal akses ke data sensitif seperti ini. Selain itu, kita perlu berinvestasi pada data etis yang terpilah tentang kelompok rentan, sehingga program dan kebijakan tidak luput menjangkau anak-anak dari agama, identitas seksual, dan etnis minoritas, serta anak-anak yang berhadapan dengan hukum dan anak-anak dengan kebutuhan khusus. Terakhir, kita perlu berinvestasi pada studi-studi longitudinal untuk memahami bagaimana kesulitan hidup masa kanak-kanak, termasuk VAC, berdampak pada orang sepanjang siklus hidup mereka sampai dewasa, dan apa yang membuat mereka berdaya tahan menghadapi kesulitan tersebut.

Dalam 20 tahun terakhir, saya juga belajar tentang berbagai intervensi yang telah dilaksanakan oleh mitra VAC di lapangan. Dengan fokus pemerintah pada SDM Unggul saat ini, kita punya kesempatan untuk mendorong program-program terpadu yang bisa memfasilitasi semua anak untuk bertumbuh-kembang dan terlindungi dari bahaya. Pertanyaannya adalah bagaimana melakukannya secara efektif dan hati-hati sehingga hasilnya akan baik, bukan merugikan anak.

Data yang ada menunjukkan bahwa kemiskinan tetap menjadi ancaman bagi kesentosaan anak-anak di Indonesia. Telah banyak analisis yang menunjukkan korelasi antara kemiskinan dan defisiensi kesentosaan anak. Namun, kemiskinan bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan kerentanan anak. Hambatan pengasuhan dan perlindungan juga berdampak negatif pada kesentosaan anak. Terpisahnya anak dari keluarga, misalnya, meningkatkan risiko pengabaian, kekerasan, dan diskriminasi, dan dalam jangka panjang, melemahkan kemampuan anak untuk keluar dari kemiskinan di masa depan.

Sayangnya, kemiskinan, kesejahteraan sosial, dan perlindungan telah dipahami terpisah-pisah, oleh karena itu program dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Walaupun ada sistem perlindungan anak, sistem ini terpisah dari sistem lain yang dapat mengidentifikasi dan membantu anak-anak yang rentan dan dari layanan yang bisa membantu lingkungan menjadi tangguh untuk melindungi anak. Pemerintah memprioritaskan bantuan tunai bersyarat kepada rumah tangga termiskin. Namun, investasi sering dilakukan tanpa mempertimbangkan kerentanan anak kecuali yang terkait dengan kesehatan dan pendidikan. Ketika program mempertimbangkan dukungan keluarga dan perlindungan, pendekatannya masih di permukaan (misalnya melalui sesi pengembangan keluarga dengan materi hak-hak anak).

Di sisi lain, program dukungan keluarga telah disederhanakan menjadi program pengasuhan anak. Alih-alih memfasilitasi keluarga yang rentan dengan akses ke layanan dasar dan pengasuhan positif, pemerintah dan LSM berinvestasi dalam mengajari orang tua bagaimana cara menjadi orang tua. Lebih mengkhawatirkan lagi, gagasan pengasuhan berbasis keluarga sekarang digunakan untuk mempromosikan bentuk keluarga yang lebih konservatif. Sekarang kita dengar prioritas seperti memperkuat peran ibu dalam pendidikan anak. Tanpa pemikiran dan perancangan yang cermat, arah yang tampaknya positif ini dapat membuat Indonesia mundur ke era domestifikasi peran ibu dan perempuan.

Jadi, momentum politik dan bukti ilmiahnya sudah ada. Mungkin pemikiran kebijakan kita perlu mengejar ketinggalan dengan ilmu pengetahuan kita. Kita harus dapat merancang dan mengimplementasikan program dan kebijakan yang mengadopsi pendekatan universal (“untuk setiap anak, tanpa diskriminasi”), sementara juga mengenali konteks dan peluang yang berbeda yang dialami oleh dan tersedia untuk anak-anak yang rentan. Alih-alih mencoba masuk ke dalam program penanggulangan kemiskinan yang ada, kita perlu mendorong “pendekatan inklusif tiga cabang” untuk perlindungan anak.

Pertama, cabang Dukungan Perlindungan Sosial. Di sini, kita berupaya agar pekerja garis depan dan komunitas tersedia dan mampu membantu anak-anak mengakses kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan identitas hukum, dan untuk membantu pengasuh mereka mengakses layanan keuangan.

Kedua, cabang Dukungan Keluarga. Di sini, kita berupaya agar pekerja garis depan dan komunitas tersedia dan mampu membantu pengasuh merawat anak-anak mereka.

Ketiga, cabang Dukungan Perlindungan Khusus. Di sini, kita berupaya agar pekerja garis depan dan komunitas tersedia dan mampu membantu anak-anak mengakses layanan khusus, baik untuk meminimalkan risiko bahaya yang mereka hadapi atau untuk menanggapi insiden yang mereka alami.

Di akhir refleksi saya, saya menyimpulkan bahwa sektor ini telah berhasil memperkuat bukti dan menggunakannya untuk menegaskan advokasi kita. Kita telah membuat VAC mendapat perhatian kebijakan tingkat tinggi. Para pembuat kebijakan sekarang yakin bahwa VAC berbahaya, terjadi, dan akibat perbuatan manusia.

Sekarang setelah kita berhasil membuat orang tertarik, kita perlu meningkatkan kemampuan kita dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang ampuh. Kerja ini politis dan ada dalam lingkungan yang kerap berubah. Kita semua harus mewaspadai norma-norma sosial yang bergeser dan guncangan seketika yang secara tidak proporsional akan memengaruhi kelompok rentan. Selain bencana iklim, kita tengah menghadapi konservatisme agama yang menguat, termasuk dalam arena kebijakan. Menempatkan VAC dalam percakapan kebijakan harus dengan secara simultan mengelola risiko isu ini disederhanakan menjadi “ini akibat kemiskinan”, pengajaran pola asuh, dan kontrol berlebihan terhadap agensi anak.

Setelah 20 tahun, saya masih percaya bahwa anak-anak adalah tempat yang tepat untuk memulai dan memperjuangkan hak-hak anak adalah untuk mengakhiri penyisihan sosial, menjaga kebebasan sipil, dan mempertahankan demokrasi.

Santi Kusumaningrum

Direktur PUSKAPA

PUSKAPA

Written by

PUSKAPA

We work with policymakers and civil society on inclusive solutions that create equal opportunities for all children and vulnerable populations.

More From Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade