Penyebaran Data Pribadi dan Minimnya Akuntabilitas Publik

Pada tahun 2006, enam puluh satu tahun setelah kita merdeka, untuk pertama kalinya negara memiliki Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan atau dikenal sebagai Adminduk (UU 23/2006). Adminduk adalah “rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.”

UU ini bukannya tanpa kekurangan di sana sini (sehingga disempurnakan melalui perubahan dalam UU 24/2013). Tetapi setidaknya dari definisi tersebut, tergambar semangat baru yang lebih dari sekedar mengawasi gerak-gerik warga negara dan penduduk. Sistem ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk mewujudkan hak-hak sipil dan politik warga negara, serta upaya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya negara secara lebih efektif dan bertanggung jawab melalui data kependudukan yang lebih akurat.

Pemerintahan Joko Widodo yang berjanji hadir untuk melindungi segenap warga negara dan penduduk Indonesia, kembali menegaskan pentingnya UU Adminduk untuk dapat terlaksana sepenuhnya melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 yang menetapkan kepemilikan identitas hukum yang diperoleh melalui administrasi kependudukan (termasuk: akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, NIK, KTP-el, dan KK) sebagai salah satu dari lima bidang utama percepatan perluasan layanan dasar.

Hingga saat ini, puluhan juta anak Indonesia masih diperkirakan tidak memiliki akta kelahiran. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak ini kesulitan mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial; tidak tampak dalam pangkalan-pangkalan data yang menentukan arah kebijakan dan penganggaran; serta tidak terlindungi secara hukum. Tidak hanya itu, banyak pasangan menikah tidak memiliki bukti perkawinan, dan akibatnya anak-anak mereka tidak memiliki akta kelahiran. Kita tahu dari berbagai pemberitaan belakangan, masih banyak penduduk usia wajib KTP yang belum memiliki KTP-el.

Bila mau disederhanakan, faktor-faktor penyebab situasi ini di antaranya adalah pelayanan yang masih sulit diakses, prosedur yang rumit dan dengan sendirinya menyisihkan kelompok-kelompok khusus, dan masyarakat yang belum aktif melaporkan peristiwa penting dan kependudukannya. Yang terakhir di antaranya disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan rasa percaya masyarakat tentang dan pada sistem Adminduk.

Rasa percaya pada sistem Adminduk bukan sesuatu yang bisa dituntut cuma-cuma dari warga negara. Ketika Pemerintah melakukan pendataan ulang sebagai bagian dari proses penerbitan KTP-el, misalnya, hampir semua orang secara sukarela datang ke kantor-kantor kecamatan atau lainnya dan tanpa banyak bertanya memberikan ijin kepada aparat negara untuk merekam sidik jarinya, iris matanya, tanda tangannya. Tidak ada perdebatan publik yang berarti, tidak ada kericuhan akibat protes dan keberatan. Kita semua sukarela membiarkan pemerintah melakukan itu semua.

Wajar dan sudah hak bila kita menuntut pemerintah untuk membalas partisipasi tersebut dengan memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya menjaga kepercayaan yang sudah diberikan. Data-data pribadi yang kita laporkan (bila lengkap terdiri lebih dari 30 titik data) yang lalu direkam ke dalam sebuah pangkalan pengelolaan informasi bernama SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), adalah data rahasia, yang tidak bisa dan dilarang untuk disebarluaskan oleh dan kepada siapapun. Semua ini dijamin oleh peraturan perundang-undangan[klik untuk mengakses] .

Oleh karena itu, kita semua kecewa dan menyayangkan apa yang terjadi kurang lebih seminggu lalu ketika seorang pejabat publik menyebarluaskan data pribadi seorang warga negara Indonesia berlatar belakang motif kesal atau marah. Pejabat publik menyatakan secara terbuka bahwa pihaknya, yang memiliki kewenangan atas sistem Adminduk, telah mendapatkan data identitas, alamat rumah, latar belakang, keluarga, dan aktivitas individu yang menjadi sasaran kemarahannya ini. Sama mengejutkannya, media juga turut menyebarkan identitas individu yang bersangkutan. Bahkan ada yang menyertakan gambar bidikan layar (screenshot picture) data diri individu tersebut. Karena tulisan ini tidak berminat membahas kasusnya, maka tidak akan ditemukan inisial atau kronologi kejadian. Hal-hal tersebut bisa diakses di berbagai media yang memang sudah ramai memberitakannya.

Pemerintah harus mengambil langkah menanggapi kejadian tersebut dan menunjukkan niat untuk mencegah terjadinya kejadian serupa. Hanya dengan begitu pemerintah bisa menjamin dan meningkatkan akuntabilitas publik, utamanya dalam sistem adminduk. Lebih detilnya:

1. Penyebarluasan data pribadi tanpa ijin oleh dan kepada siapapun, baik pejabat publik, media massa, dan sebagainya adalah pelanggaran atas hak kehidupan pribadi (privacy) seseorang.

Tidak hanya melanggar UUD 1945, perbuatan ini juga melanggar Deklarasi Hak Asasi Manusia; UU 39/1999 tentang HAM (Pasal 32); UU 23/2006 tentang Adminduk (Pasal 85 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3)); Permenkominfo 20/2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, PP 82/2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, dan beberapa aturan lainnya. Mekanisme pengaduan, penyelesaian masalah, dan sanksi-sanksi terkait hal ini juga sudah diatur dalam aturan-aturan tersebut [klik untuk mengakses] .

2. Penyebarluasan data pribadi tanpa ijin berpotensi berakibat sistemik pada semakin lemahnya kepercayaan masyarakat pada sistem Adminduk. Padahal, manfaat sistem ini baru dapat optimal bila terdapat sisi layanan yang dapat dijangkau dan akuntabel serta sisi masyarakat yang aktif berpartisipasi.

Puluhan juta penduduk yang sampai saat ini belum memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (identitas hukum) menunggu sistem Adminduk yang semakin aktif dan membaik jangkauan dan layanannya. Sebagai akibat dari belum dimilikinya dokumen, puluhan juta penduduk ini saat ini masih tersisih dari layanan publik, hak-hak perlindungan hukum, hak-hak sipil dan politik, serta berisiko menjadi korban perdagangan manusia, melintas batas untuk mencari pekerjaan secara tidak aman, dan sebagainya.

3. Pemerintah harus bertindak cepat untuk menjaga dan mengembalikan kepercayaan publik pada sistem Adminduk. Di antaranya, dengan menerapkan protokol keamanan data pribadi yang sesuai standar-standar internasional.

Terdapat setidaknya sepuluh prinsip yang harus ditegaskan kembali oleh pemerintah dalam menjalankan sistem ini, yaitu:

1. Memastikan cakupan universal bagi individu sejak kelahiran sampai kematian, tanpa diskriminasi

2. Menghilangkan hambatan dan kesenjangan ketersediaan dan pemanfaatan informasi dan teknologi

3. Mengembangkan sistem identitas yang menyeluruh, unik, aman, dan akurat

4. Menciptakan dasar bagi sistem yang lintas-operasional (interoperable) dan tanggap pada kebutuhan pengguna yang beragam

5. Menggunakan standar-standar yang tersedia secara terbuka dan memastikan netralitas vendor (penyedia teknologi) dan teknologinya itu sendiri

6. Melindungi kerahasiaan pribadi dan daya kontrol pengguna dalam perancangan sistem

7. Perencanaan bagi keberlanjutan finansial dan operasional tanpa mengorbankan aksesibilitas

8. Menjaga kerahasiaan pribadi dalam data, keamanan, dan hak-hak pengguna melalui kerangka hukum dan peraturan yang komprehensif

9. Membangun mandat dan akuntabilitas kelembagaan

10. Menegakkan kerangka hukum dan kepercayaan melalui pengawasan dan mekanisme pengaduan independen

Kesepuluh prinsip di atas diambil dari “10 prinsip-prinsip dasar identifikasi dalam pembangunan berkelanjutan (World Bank & Center for Global Development 2017)”, salah satu dari banyak rujukan standar dan prinsip internasional lainnya tentang keamanan data [klik untuk mengakses] .

4. Jangan benturkan prinsip keamanan data pribadi dengan hak masyarakat memperoleh informasi publik.

Sistem Adminduk harus dapat menjaga keseimbangan antara menjamin keamanan data pribadi dan menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi agregat data kependudukan yang tidak mengungkap identitas pribadi seseorang.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated PUSKAPA’s story.