Rini Soemarno Beban bagi Jokowi

Ditolak Parlemen

Pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 17 Desember 2015, Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Pelindo II mengeluarkan rekomendasi politik kepada Presiden untuk memberhentkan Rini Soemarno dari jabatan Menteri BUMN. Pansus Hak Angket menemukan fakta, bahwa Menteri Rini telah dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu: 1) dengan tidak melaksanakan kedudukan, tugas, dan wewenangnya sesuai UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 6 ayat (2a) dan Pasal 24 ayat (2) serta UU No 19/2003 tentang BUMN Pasal 14 ayat (1). Namun Presiden Jokowi mengabaikan rekomendasi tersebut dan memilih tetap mempertahankan keberadaan Rini di Kabinet.

Praktis sejak rekomendasi pencopotan tersebut hingga kini, sudah 1,5 tahun Rini ditolak hadir dalam rapat-rapat di DPR. Seharusnya, untuk kasus ini Presiden Jokowi mencontoh kebijaksanaan SBY pada tahun 2010 yang alami pengalaman serupa saat menterinya juga ditolak hadir di DPR. Saat itu, pada Mei 2010, SBY rela melepas Sri Mulyani ke Bank Dunia hanya beberapa bulan setelah SMI diputuskan bersalah oleh Pansus Hak Angket Bank Century dan ditolak kehadirannya di DPR sejak Maret 2010. Karena tegangnya hubungan antara DPR dengan pemerintah Jokowi, dalam hal ini Kementerian BUMN, maka komunikasi keduanya menjadi tidak efektif.

Tidak efektifnya komunikasi antara DPR dengan Kementerian BUMN terwujud dalam kasus PP No 72/2016. DPR kembali mengkritik keras Rini terkait terbitnya PP No 72/2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseoran Terbatas. Mereka berpendapat bahwa PP No 72/2016 berpotensi melanggar Konstitusi, karena disebutkan di dalamnya mengatur penyertaan modal negara untuk BUMN dapat dilakukan tanpa melalui mekanisme APBN dan tidak memerlukan pembahasan bersama DPR RI. Sebagian DPR dari partai pendukung pemerintah bahkan menuduh Rini telah menjebak Presiden Jokowi dengan keberadaan PP tersebut. Sementara Rini sebagai sasaran kritik tidak dapat secara langsung menghadapi DPR untuk membela PP tersebut dari berbagai kritikan.

Ada Rini di kabinet, Jokowi Anjlok

Karena berlarut-larutnya polemik ini, akhirnya pada 11 Maret 2017 sekalangan masyarakat sipil yang tergabung dalam KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) mengajukan uji materi PP tersebut ke Mahkamah Agung. Kuasa hukum mereka berpendapat bahwa keberadaan PP 72/2016 bertentangan dengan UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No 19/2003 tentang BUMN, UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Bila akhirnya Mahkamah Agung mengabulkan permohonan para pengaju uji materi, dan kemudian PP tersebut dibatalkan, maka wibawa pemerintahan Jokowi pun kembali anjlok di muka publik. Sebagai buktinya adalah hasil survey elektablilitas belum lama ini yang sebutkan pollster NCID (http://www.netralnews.com/news/politik/read/75282/hasil.survei.elektabilitas.prabowo.salip.jokowi).

Bila permasalahan antara Rini dengan DPR tidak kunjung diselesaikan, maka berbagai kebijakan Pemerintahan Jokowi ke depan berpotensi terhambat. Sangatlah aneh seorang menteri yang ditolak oleh parlemen dapat bertahan di posisinya hingga 1,5 tahun. Di seluruh Dunia tidak ada menteri ditolak parlemen bisa bertahan, mereka biasanya segera mengundurkan diri atau dipecat dari kabinet. Sampai muncul seloroh: fenomena ini –menteri ditolak parlemen tapi mampu terus bertahan hingga 1,5 tahun di kabinet-sungguh layak masuk Guinnes Books od Records.

Punya menteri yang strategis, karena berfungsi membina perusahaan-perusahaan milik negara , BUMN, tetapi malah tidak dianggap oleh perwakilan politik rakyat, DPR. Bila diwakilkan kepada menteri-menteri yang lain (Seringnya Sri Mulyani, Menteri Keuangan), menteri bersangkutan belum tentu mampu mengkomunikasikan dengan sempurna. Rini Soemarno lebih merupakan beban bagi Jokowi. Toh seharusnya utang politik Jokowi kepada Rini Soemarno pun sudah terbayar.

Rini Soemarno pun bukanlah seorang prajurit yang loyal bagi Jokowi. Dirinya selalu bermain dua kaki, masih menjaga hubungan politik ke Prabowo, lawan Jokowi di 2019. Sebagai seorang professional pun, Rini juga bermasalah integritas dan kompetensi. Perkara-perkara bisnis Rini Soemarno, yang salah strategi hingga timbulkan kerugian akut, seperti Garuda Indonesia cukup membuktikan, bahwa Rini telah salah strategi bisnis. Publik menjadi diingatkan kepada sebuah kisah perdebatan antara Rini dengan mantan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Seperti diceritakan di blog publik kompasiana:http://www.kompasiana.com/ychristianz/prediksi-dr-rizal-ramli-di-balik-anjloknya-laba-bersih-garuda-indonesia_58d4c805329773d320f32cfb

Konspirasi pengpeng dengan Jusuf Kalla

Selain itu harus diingat bahwa, Rini juga diduga terlibat sejumlah kasus korupsi di pusaran skandal Pelindo II yang sempat mengorbankan Rj Lino dan Jusuf Kalla di dalamnya. Rini diduga menerima suap dari RJ Lino, yang meskipun kemudian dibantahnya: http://wartakota.tribunnews.com/2015/10/13/inilah-alasan-rj-lino-kirim-meja-dan-lukisan-ke-rumah-rini-soemarno

Jusuf Kalla (yang keluarganya berbisnis dan berkerabat dengan keluarga RJ Lino), sekarang juga sudah berkhianat kepada Jokowi. Tak heran, para relawan mulai berbaris menerjang Wakil Presiden gaek ini. Hanya Rini luput dari serangan. Padahal relawan seharusnya juga marah pada Rini karena masih cukup banyak pos komisaris tidak diberikan ke tangan relawan Jokowi, malahan masih diisi oleh kelompok SBY.

Rini Soemarno, bersama Jusuf Kalla, adalah gank pengpeng dari pemerintahan Jokowi dua setengah tahun awal pemerintahan. Citra asali Jokowi yang kerakyatan menjadi tercemar dengan berbagai maneuver politik Jusuf Kalla yang menyusahkan Jokowi.

Belum lama Jusuf Kalla yang terbuka mendukung Anies berhasil mengalahkan jagoan Jokowi, Ahok, di Pilkada DKI Jakarta. Apes bagi Ahok, mahkamah Pengadilan Jakarta Utara pun memvonis Ahok bersalah dalam kasus Penistaan Agama. Kasus Ahok dan dukungan massanya di berbagai tempat, yang sebenarnya diawali dari semangat Pancasila dan Kebhinekaan, malah kemudian menarik perhatian dunia dan menimbulkan masalah separatisme (contoh Minahasa).

Tampaknya berbagai sengkarut ini akan menguji kepemimpinan Jokowi dalam sisa pemerintahannya. Karena itu untuk mengurangi kekuatan Jusuf Kalla di Kabinet, Rini harus diretool. ***