Melawan Pemimpin Zalim, Haram?

Aksi Bela Islam 212.

Baru-baru ini, ada sebuah kabar yang (sebenarnya biasa saja sih, namun…) menggegerkan dunia pergerakan mahasiswa. Karena, ada sekelompok mahasiswa yang sedang melaksanakan aksi damai, namun ditanggapi dengan kekerasan oleh aparat setempat. Peserta aksi ditangkap dan ditahan, tidak kalau bukan dihajar sampai babak belur terlebih dahulu.

Tindak represif aparat terhadap mahaswa UNSRI, pada saat aksi bela UKT.

Ini baru satu contoh aksi represif aparat terhadap aksi mahasiswa. Beberapa waktu yang lalu, peserta aksi dari KAMMI di depan Istana Negara juga merasakan bogem mentah pak polisi. Ironisnya, yang pertama kali merasakan bogem mentah tersebut adalah perempuan, yang kemudian memicu chaos antara peserta aksi dan aparat.

Kembali ke era sebelum 1998, sempat juga terjadi peristiwa yang sampai sekarang terus diperingati para aktivis mahasiswa. Peristiwa Semanggi, salah satunya. Pemerintahan yang memang saat itu cenderung otoriter, menurunkan pasukan bersenjata lengkap yang kemudian menembak massa aksi dengan peluru tajam, hingga menimbulkan korban jiwa.

Memang kita selalu merasakan bahwa namanya aksi demonstrasi pun pernah damai, aksi 212 contohnya. Aksi yang diisi dengan sholat Jum’at dan orasi dari tokoh-tokoh Islam ternama ini memang tidak sedikitpun terkesan anarkis. Namun bagaimanapun juga, setiap seruan aksi selalu ditanggapi dengan ketakutan, khususnya oleh pihak yang beroposisi dengan tujuan aksi tersebut. Sedamai apapun aksinya, demonstrasi selalu dianggap tindakan seolah melawan pemerintah. Pelakunya, baik mahasiswa, buruh, bahkan tokoh politik ternama selalu akan berhadapan dengan pihak aparat, bersenjata atau tidak, tergantung kepentingan yang diangkat dan siapa yang menjadi lawannya.

Demonstrasi, Jihad atau Subversif?

Jika menurut Ust. Riyadh Bajrey, demonstrasi adalah tindakan subversif yang melawan pemerintah, maka haram dilakukan.

Di kala demonstrasi merupakan “lambang perjuangan” di era democracy dan nation-state, khususnya ketika perang bukan lagi menjadi adat di hampir seluruh masyarakat dunia, maka simbolisasi “jihad fi sabilillah” sering kali diidentikkan dengan demonstrasi, meskipun memang, tidak semua berpendapat sama.

Terkait dengan paragraf terakhir pada pembukaan tulisan di atas, karena memang demonstrasi ini tidak bernada menyenangkan, maka tanggapan orang pun akan berbeda-beda. Seperti pada video di atas, tindakan demonstrasi dianggap “nahi munkar yang ngawur” dan dianggap tindakan subversif, dan tidak memberikan hasil yang signifikan, seperti demonstrasi solidaritas Palestina yang katanya, tidak mengubah Palestina menjadi lebih baik dan demonstrasi anti korupsi yang juga, katanya, tidak sedikitpun mengurangi korupsi itu sendiri.

Namun sayangnya, video di atas pun tidak memberikan solusi kongkrit. Selain, berbeda dengan kenyataan aksi demonstrasi di lapangan. Solusi yang diberikan: menasihati in-person, yang sepertinya mustahil dilakukan, apalagi oleh commoners seperti mahasiswa, belum lagi dengan budaya ‘muda harus tunduk pada yang tua’ yang sangat mengakar di Indonesia. Selanjutnya, jika talk-in-person itu gagal, maka sudah, diam saja dan sabar, hatinya di tangan Allah.

Dan, dengan doktrin bahwa “siapapun pemimpinnya, shalehkah atau tidak, muslimkah atau tidak, maka harus dijaga kehormatannya” maka aksi yang melawan pihak yang menjadi pemimpin sah secara de jure dinyatakan aksi subversif. Baik berupa perlawanan jalanan, apa lagi perlawanan angkat senjata, jika kita bandingkan dengan kondisi era kolonial. Satu analogi yang mendasarinya adalah: dahulu kala, Rasulullah SAW ketika menjalani fase dakwah 13 tahun pertama di Makkah, tidak pernah melakukan perlawanan terhadap otoritas kafir Quraisy yang terang-terangan mengganggu dakwah beliau dengan segala macam cara.

Menurut Al-Habib Muhammad Rizieq Shihab, dahulu kala para sahabat pernah berdemonstrasi.

Di sisi lain, demonstrasi dianggap sebagai jihad konstitusional. Disebut jihad konstitusional, karena pada dasarnya demonstrasi adalah aktivitas menyampaikan pendapat yang dijamin oleh undang-undang, khususnya setelah era reformasi. Di negara-negara yang menerapkan demokrasi sebagai sistem bernegaranya, secara tidak langsung akan menjadikan demonstrasi legal demi menjamin hak kebebasan berpendapat warga negaranya.

Video di atas menerangkan bahwa setiap aksi idzharul haq, khususnya kepada penguasa zalim, adalah bentuk demonstrasi. Analogi yang digarisbawahi pada video di atas adalah dulu, Abdullah ibn Mas’ud — radhiyallahu ta’ala ‘anhu — pernah membacakan Surat Ar-Rahman di depan Ka’bah ketika kafir Quraisy masih berkuasa di Makkah, yang merupakan suatu bentuk demonstrasi.

Saya, memang tidak berkompeten untuk menentukan apakah benar demonstrasi adalah tindakan subversif, terus dinyatakan haram? Atau apakah demonstrasi merupakan tindakan jihad fi sabilillah abad ke-21, yang in turn, wajib? Or somewhere in between? Namun mari kita coba telaah melalui sudut pandang di era kolonial, di mana Belanda menjadi pemimpin sah di Nusantara, namun kita seringkali menyebutnya “penjajah”.

Apakah perjuangan membela kemerdekaan sah?

Di era sekarang ini, kita mulai banyak mendengar bahwa, perjuangan bangsa Indonesia banyak dimotori oleh kaum ulama’ dan santri. Bahkan, Resolusi Jihad NU, 22 Oktober 1945, saat ini diperingati sebagai Hari Santri. Ini menunjukkan, bahwa peran terbesar dari pemberontakan membela kemerdekaan adalah buah tangan kaum Muslimin.

Dan Resolusi Jihad bukanlah usaha awal, namun sudah usaha kesekian dalam melawan kolonialisme Barat yang berusaha menguasai Nusantara. Islam sudah ada di wilayah Nusantara sejak masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, melalui hubungan perdagangan dan ekspor-impor, dengan hubungan dengan bangsa Arab sendiri sudah ada jauh sebelum itu, dengan alasan bahwa bangsa Arab membutuhkan kapur barus yang dihasilkan di wilayah Barus, Sumatera Utara zaman sekarang.

Logo VOC.

Kedatangan bangsa Eropa di wilayah Nusantara banyak menemui penolakan dari masyarakat lokal, khususnya muslim yang memang sudah mengakar lama di Nusantara. Sehingga perlawanan demi perlawanan terjadi, khususnya karena bangsa Eropa terkesan congkak, dan merendahkan bangsa kulit berwarna yang menjadi wilayah jajahannya. Bangsa Eropa membawa tiga misi dalam penjelajahan mereka: gold, untuk mencari kekayaan, glory, untuk mencari kejayaan atas bangsa Eropa lainnya, dan gospel, yaitu usaha menyebarkan agama Kristen ke wilayah-wilayah jajahannya. Secara berturut-turut, Nusantara dikuasai oleh: Portugis (1512–1850), VOC (1602–1800), Kerajaan Belanda (1800–1942), pernah juga oleh Perancis, dan Inggris, meskipun keduanya hanya berkuasa dalam waktu singkat. Kezaliman selama hampir setengah milenium ini, ternyata juga banyak pendukungnya dari kaum pribumi, khususnya bangsawan lokal yang ingin bergaya hidup ala Eropa, dan pribumi yang bergabung menjadi prajurit kolonial. Plus, pembangunan yang masif di segala bidang, maka sebenarnya kondisi di era tersebut mestinya tidak berjauhan dengan kondisi era Indonesia, hanya beda pelakunya saja.

Namun dengan kemajuan tersebut, kaum Muslimin dan pro-kemerdekaan tetap keukeuh memperjuangkan kemerdekaan dari kaum kolonial. Tokoh-tokoh perjuangan banyak bermunculan dari kaum ulama dan santri. Sebut saja: Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Fatahillah, KH. Hasyim Asy’ari, dan segunung pejuang muslim lainnya, termasuk dari kaum wanita, seperti Cut Nyak Dien dan RA. Kartini. Penyebabnya, tentu saja karena ketidak adilan yang terjadi dalam tatanan sosial masyarakat Hindia Belanda, dengan adanya warga kelas 1 (kulit putih), kelas 2 (keturunan asing), dan kelas 3 (pribumi), selain larangan-larangan terhadap syariat Islam, seperti dipersulitnya ibadah haji. Jika dilihat dari sudut pandang Belanda, sebagai pemerintah yang sah, maka jelas perjuangan semacam ini adalah tindakan subversif, tindakan yang jelas-jelas melawan pemerintah.

Andai saja, pendapat larangan melawan pemerintah ini sudah ada di era kolonial, maka saya pastikan bahwa saat ini Indonesia masih menjadi wilayah Belanda, atau seminimalnya wilayah persemakmuran Belanda seperti Suriname. Jika saja perjuangan melawan kolonial adalah “nahi munkar yang ngawur”, maka bisa jadi, hari ini Islam adalah minoritas, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika tidak pernah disusun, dan mungkin saja, warga minoritas akan disingkirkan selayaknya Muslim Rohingya di Myanmar, atau Muslim Uyghur dan Buddha Tibet di Tiongkok. Andai juga, aksi melawan pemerintah (kolonial) hanya bisa dilakukan lewat nasihat in person, kemungkinan keberhasilannya sangatlah kecil. Lah wong kita ini warga kelas tiga, kalau bisa ketemu saja rasanya mustahil, apalagi memberi nasihat, mana bisa.

Akhirnya, nantinya keluar fatwa “Muslim Indonesia harus berhijrah”, sementara mau hijrah ke mana? Muslim Rohingya, berhijrah dengan kapal-apal menuju negara-negara Muslim tetangga, tapi didorong kembali ke laut, Muslim Suriah, yang berhijrah ke negara-negara Eropa, belum tentu mendapatkan perlakuan baik pula, malah dihadang tentara-tentara perbatasan.

Jika memang hal itu yang terjadi, maka bisa jadi, sudah dari dahulu Islam lenyap dari muka bumi, karena lemah, dan dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Namun Allah Maha Pengasih dan Penyayang, umat Islam Indonesia selalu diberikan kekuatan untuk dapat menyingkirkan kezaliman dari tanah air Indonesia, sehingga Indonesia dapat merdeka dengan tangannya sendiri, bukan kemerdekaan pemberian penjajah yang merugikan umat Islam dan bangsa Indonesia umumnya.

Kesimpulan

Saat ini, umat Islam Indonesia mendapatkan rahmat yang luar biasa besarnya. Umat Islam Indonesia hidup sebagai mayoritas, dan banyak yang menjadi pemangku kebijakan baik di pusat maupun di daerah. Ibadah dijamin bebas, kerukunan antar umat beragama digalakkan, tidak ada diskriminasi.

Namun, secara Indonesia adalah negara demokrasi, dan menjamin kebebasan hak berpendapat dan bersuara rakyatnya, maka berdemonstrasi adalah tindakan yang dijamin oleh konstitusi. Maka dengan demikian, harusnya demonstrasi bukan menjadi tindakan melawan pemerintahan. Apalagi jika yang dituntut merupakan penegakan hukum yang adil, sesuai dengan amanat UUD 1945. Tentu tidak dapat disamakan dengan Arab Saudi, atau Brunei Darussalam, dimana yang berkuasa adalah raja, bukan rakyat. Sehingga memprotes raja adalah tindak melawan pemerintah.

Kita juga perlu mengingat bahwa dulu, kita berani melawan kezaliman dengan pemberontakan-pemberontakan melawan pemerintah zalim kolonial. Hasilnya, Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan mudah bagi kita untuk mendakwahkan Islam. Masjid-masjid penuh dengan kajian dan tilawah Al-Qur’an, sementara di negeri antah-berantah sana, azan dilarang, jilbab dilarang dipakai, haji dibatasi, dan lain sebagainya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang akan kau dustakan?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.