Sebungkus Nasi Padang Untuk Makan Siang

Jika membahas pendidikan, tentu tidak akan pernah ada habisnya. Kita selalu akan punya kesempatan mengupas topik ini dari segala sisi dan sudut pandang. Terutama dengan permasalahannya. Melalui tulisan ini, saya mungkin tidak akan memberikan inspirasi, melainkan tragedi dari dunia pendidikan Indonesia.

Siang ini, saya memutuskan untuk makan siang di sebuah warung nasi Padang di depan Stasiun Cirebon. Ketika sedang asyik menyantap daging cincang plus perkedel, saya dihampiri seorang anak kecil yang meminta uang dan rokok. Saya tidak kaget dengan permintaan uang darinya, tapi apakah pantas seorang anak kecil berumur sekitar 9–10 tahun meminta rokok? Tentu ini adalah hasil pendidikan lingkungannya yang mengajarkan dia untuk menjadi seorang perokok. Saya dapat pastikan juga bahwa anak kecil tersebut bukan lah seorang anak yang mengenyam pendidikan dasar di sekolah formal.

Saya sering sekali bertemu dengan karyawan yang beberapa kali mengajak anaknya ke kantor dan terlihat sangat lucu. Saya sering berucap, “Anak kamu saya rawat ya, saya urus sampai sarjana lalu nanti saya kembalikan jika sudah sukses”. Terdengar seperti lelucon memang, tapi seiring perkataan saya selalu terlintas ketakutan jika nanti anak yang lucu tersebut tidak mendapatkan pendidikan yang layak.

Melihat fakta dari Kemendikbud bahwa pada tahun 2015, terdapat 997.445 anak yang hanya berijazah SD mempertanyakan keoptimisan saya terhadap rencana pemerintah Indonesia untuk mencapai bonus demografi pada tahun 2020. Melihat fakta dari UNESCO juga, bahkan angka putus sekolah di Indonesia merupakan yang tertinggi ke-2 di dunia.

Hal ini berbanding terbalik jika kita melihat angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang naik kurang lebih 5% pada tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya kesejahteraan masyarakat yang didasari dari daya beli terus meningkat. Seharusnya, kualitas pendidikan yang didapat terus meningkat seiring pertumbuhan masyarakatnya. Namun, kembali data dari Kemendikbud menunjukan bahwa 75% anak putus sekolah adalah faktor ekonomi.

Lalu pertanyaan saya:

Masyarakat mana yang ekonominya tumbuh?

Mereka adalah masyarakat kelas menengah. Masyarakat yang kesehariannya bisa makan nasi disertai lauk pauk 4 sehat 5 sempurna, mereka yang kendaraannya mampu mendapatkan bahan bakar non-subsidi, mereka yang mendapatkan upah di atas Rp. 4.000.0000 dalam satu bulan, dan mereka yang merasakan indahnya pendidikan hingga kasta tertinggi. Mereka akan terus punya kesempatan untuk mengembangkan diri dan mengambil andil dalam laju ekonomi negara.

Mungkin kamu bertanya:

“Pemerintah kan udah kasih program wajib belajar 12 tahun, sekolah digratiskan, kenapa mereka tidak sekolah?”

Sekolah gratis kini diwacanakan hanya untuk tingkat SD dan SMP, lalu untuk tingkat SMA/SMK diperbolehkan mengambil SPP. Biaya yang ditanggung dari penggunaan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) juga hanya meliputi biaya sekolah siswa, terkadang seperti pungutan buku, biaya praktek, atau pembelian seragam masih menjadi momok bagi orang tua murid. Maka dari itu, saya sering bertemu dengan orang tua yang memangkas pendidikan anaknya dan beralasan karena biaya yang dikeluarkan terlalu banyak.

“Kalo anak sekolah mas, pasti ada aja keluar uang, buat beli buku lah, uang jajan lah, atau biaya ojek kalo mau ke desa sebelah”.

Melihat fenomena ini, seharusnya bisa ada sebuah sistem dimana biaya pendidikan tidak selalu menjadi kewajiban pemerintah, tapi juga dibebankan kepada mereka yang tingkat ekonominya selalu berkembang melalui sistem subsidi silang. Tidak hanya biaya sekolah, tapi juga hal kecil yang kiranya dirasa memberatkan proses pendidikan siswa seperti biaya seragam, beli sepatu, biaya foto copy, peralatan sekolah, atau biaya tidak terduga lainnya dapat dicover oleh masyarakat dengan asas gotong royong.

Mungkin kedepannya, saya ingin mencari orang-orang yang satu visi dengan saya untuk melihat permasalahan ini sebagai kesempatan untuk berbuat baik dan mengupayakan sesuatu. Jika kamu ada diantaranya, silahkan hubungi saya secara pribadi. Konsep subsidi silang kini seharusnya tidak hanya relevan dituangkan di atas kertas, tapi bisa kita implementasikan melalui penggunaan teknologi yang akan membuat dampak semakin luas. Masyarakat akan semakin bisa melihat peluang bukan hanya sebagai penyumbang, tapi juga orang tua asuh yang ikut menentukan jenjang pendidikan anak asuh yang dia biayai. Semua pertanggungjawaban, kebutuhan, dan kriteria dibuat jelas demi memenuhi tagline Bonus Demografi Indonesia 2020.

Pemikiran singkat ini seperti sekilas terlewat sebelum sesuap nasi Padang siang tadi. Tentunya anak kecil yang meminta uang tadi sudah pergi dengan selembar uang Rp 2.000 yang saya berikan. Tidak besar memang, tapi saya harap bila suatu hari program impian saya ini berjalan, saya dapat bertemu lagi dengannya dan memberikannya fasilitas pendidikan yang layak. Sehingga nantinya, anak kecil itu akan kembali berpikir untuk tidak menjadi perokok aktif, atau setidaknya bisa membeli sebungkus nasi Padang untuk makan siangnya.