Papua Lepas Dari Indonesia, Sama-sama Mengalami Kerugian Besar.

Renaldi Martin
Nov 5 · 5 min read

Sepertinya bukan lagi rahasia soal Papua yang konon katanya ngebet ingin keluar dari Indonesia dan bikin negara sendiri. Kehidupan yang belum membaik, sampai seolah tak pernah digubris, jadi segelintir dari banyak alasan kenapa Papua ingin merdeka. Menghadapi yang semacam ini Pemerintah selalu melakukan upaya defensif dengan melakukan berbagai pendekatan. Walaupun itu tak kunjung meredam gejolak salah satu pihak untuk keukeuh memutuskan hubungan.

Mengulik pada masa zaman penjajahan wilayah papua dikuasai Belanda dan juga Australia pada saat itu. Kemudian ketika Indonesia merdeka, Papua pun dinyatakan termasuk menjadi wilayah Indonesia.

Hal ini ditentang oleh banyak masyarakat Papua hingga kemudian mendirikan Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk memisahkan diri pada 1965. Suara masyarakat Papua untuk bisa lepas dari Indonesia masih terdengar hingga tahun 2017. Baru-baru ini pun OPM merayakan ulang tahunnya yaitu pada 1 Desember 2017 yang diisi dengan doa bersama.

Di samping itu, dikabarkan banyak tentara OPM yang sudah bersedia kembali masuk menjadi bagian NKRI.

Namun beberapa waktu ke belakang ini gencar diberitakan mengenai diskriminasi yang dilakukan terhadap warga Papua di Surabaya. Hal ini lalu kemudian memicu sejumlah tindakan anarkis di Papua untuk menentang perlakuan diskriminatif tersebut.

Banyak yang berpendapat, kejadian ini kembali menghembuskan isu-isu mengenai keinginan Papua untuk berpisah dari NKRI.

Dari kasus-kasus kekerasan papua, salah satunya kekerasa bersenjata di Papua. Pembunuhan di Nduga yang terjadi pada pekan pertama Desember 2018 menambah deretan kasus kekerasan bersenjata yang terjadi di Papua. Lebih dari 20-an kasus telah terjadi sejak 2014 hingga November 2018. Bahkan, data monitoring dan olahan dari Tim Riset Tirto menunjukkan jumlah kasus membesar pada dua tahun terakhir.

Sepanjang 2017, kekerasan bersenjata telah membunuh tiga aparat Indonesia dan dua orang dari kelompok bersenjata. Pada tahun itu, tercatat ada sembilan kasus yang terekam pemberitaan media.

Pada tahun berikutnya, jumlah korban membengkak. Tercatat ada empat korban warga sipil dan tiga aparat Indonesia. Korban itu muncul dari tujuh kasus yang terjadi hingga November 2018. Data tersebut belum menyertakan insiden di Nduga yang menimpa pekerja pembangunan Trans Papua. Selama 2014 hingga November 2018, setidaknya 15 warga sipil dan 14 aparat Indonesia menjadi korban tewas dari berbagai insiden kekerasan bersenjata.

Mengulik banyak ketidakadilan di papua, kasus terbaru mengenai gizi buruk di Asmat. Satu peristiwa menunjukkan bahwa tak semua warga negara Indonesia mendapatkan asupan gizi layak. Sejak September 2017 hingga Januari 2018, Kementerian Sosial mencatat sebanyak 393 orang menjalani rawat jalan, 175 rawat inap, plus 63 anak meninggal dunia karena wabah campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua.

Kondisi ekonomi, budaya dan aksesibilitas geografis menjadi batasan bagi banyak anak-anak di wilayah timur Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dasar sekalipun. Masih banyak masyarakat yang belum peduli dengan pentingnya pendidikan untuk anak-anak. Atau, banyak yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga tak mampu menyekolahkan anak-anak mereka.

Dan juga kita melihat pendidikan di Papua saat ini. Data BPS menyebutkan, Papua Barat dan Papua memiliki nilai paling rendah di antara seluruh provinsi di Indonesia, dalam laporan Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI) 2010–2015. Papua Barat memiliki nilai 61,73, sedangkan Papua memiliki nilai 57,25. Sementara nilai rata-rata HDI di Indonesia adalah 69,55.

Namun disamping itu eksploitasi sumber daya alam yang melimpah di Papua Barat serta pencaplokan lahan berskala besar secara sistematis untuk proyek-proyek agribisnis oleh Indonesia dan kepentingan bisnis internasional telah menjadi penyebab utama ketegangan dan konflik.

Operasi ekstraktif telah melibatkan pengingkaran terhadap hak atas tanah dan degradasi lingkungan yang parah. Sebagian besar kawasan hutan menjadi sasaran untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit dan produksi pangan dengan dampak besar terhadap perubahan iklim serta penduduk pribumi.

Beberapa pelanggaran hak asasi manusia terburuk telah terjadi di sekitar perusahaan besar seperti di wilayah pertambangan emas dan tembaga, Freeport, dimana perusahaan mendanai pasukan keamanan sebagai upaya ‘proteksi’.

Kemudian jika Papua benar-benar keluar dari Indonesia, Indonesia akan mengalami kerugian diantaranya, Indonesia kehilangan salah satu pemasukan konsistennya yang paling besar, di sektor freeport. Dana yang masuk dari pengolahan tambang oleh Freeport bisa dibilang besar, yakni triliunan rupiah.

Yang kedua Indonesia akan kehilangan objek wisata kelas dunia yang ada di Papua. Karena Papua memiliki spot-spot kelas dunia yang begitu termasyhur namanya. Misalnya salah satunya adalah Raja Ampat. Obyek wisata ini bisa dibilang sangat mahal bahkan untuk ukuran para bule. Makanya, Raja Ampat pun menyumbang banyak pemasukan untuk daerah dan negara.

Yang ketiga Indonesia akan dimusuhi pihak Amerika soal hubungan freeport, Butuh usaha yang lama dan susah bagi Freeport untuk bisa menambang di Papua. Bahkan konon di balik itu sampai ada misi-misi terselubung CIA yang ingin meruntuhkan Bung Karno yang keukeuh tak memberikan tambang Grassberg. Barulah di masa Soeharto, perusahaan tambang ini bisa mendapatkan kontrak untuk mengeruk semuanya.

Amerika akan rugi besar kalau kontraknya tersebut hangus. Pasalnya mereka akan kehilangan banyak sekali uang dan pemasukan yang jumlahnya tak karuan. Jika hal tersebut terjadi, kemungkinan besar hubungan Indonesia dan Amerika akan sangat buruk.

Kerugian papua juga jika benar-benar resmi lepas dari indonesia yaitu, mungkin saja Papua akan menjadi negara yang sengsara, kenapa? Papua sama sekali tak siap untuk jadi negara sendiri karena mereka masih banyak kekurangan dalam segala hal.

Salah satunya adalah kompetensi orang-orang Papua butuh SDM mumpuni untuk membuat mereka jadi negara hebat. Tapi, hal yang seperti itu cukup susah di sana. Jangankan kampus level internasional, sekolah SD saja di sana cukup miris kondisinya. Negara harus diatur oleh pemerintahan yang kompeten, kalau tidak yang terjadi adalah kesengsaraan. Yang ditakutkan nantinya rakyat justru tak sejalan dengan pemerintahannya sendiri dan akhirnya yang terjadi adalah perpecahan.

Akan sulit juga bagi Papua untuk menjadi negara yang maju dan hebat, karena modal tambang emas saja belum tentu cukup menjadikan sebuah negara menjadi sangat hebat. Butuh banyak aspek yang perlu diperhatikan tak cuma tentang pemasukan. Nah, kalau dilihat, Papua ada di kondisi mereka hanya unggul soal kekayaan alam saja. Tidak yang lainnya.

Pendidikan bisa dibilang biasa-biasa, pembangunan dan infrastruktur pun begitu-begitu saja. Termasuk juga militer yang sepertinya juga tak terlalu hebat nantinya. Mempertimbangkan hal-hal tersebut, Papua mungkin akan susah untuk mengejar negara-negara lainnya. Di samping itu pula, lantaran tidak benar-benar kuat, akhirnya mereka akan gampang diintervensi. Mungkin oleh Amerika yang jelas masih ngebet dengan emas-emas di sana.

Kira-kira inilah yang akan terjadi jika Papua lepas dari Indonesia. Semuanya rata-rata memberikan dampak yang buruk tak hanya kepada Indonesia tapi juga Papua sendiri. Maka dari itu solusi tengah yang bisa diambil adalah tetap seperti sekarang. Tetap bersama akan membuat keduanya kuat. Hanya perkara waktu saja sampai akhirnya Indonesia jadi negara hebat dan Papua juga jelas akan kena imbasnya.