Janji suci yang dilupakan. Secara terstruktur.

Ini seperti menggaungkan kembali pertanyaan mendasar, mengapa kita harus bersusah-susah mengikat diri dalam sebuah entitas bernama Indonesia? Dan untuk kegunaan apa, what is the real purpose, kita merajut diri bersama komponen ke-Indonesiaan yang lain, untuk sama — sama menapaki jalan ke yang akan datang?.

Kita bersyukur karena kita cukup beruntung, para founding father sudah memahatkan titik terang itu : “Keadilan sosial”, untuk “Memajukan kesejahteraan umum” dan “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Apa janji — janji suci ini masih bisa menjadi semen perekat? — menjadi panggilan kita.

Bagaimana jika, ternyata, pola — pola terstruktur yang mengeksploitasi masih terjadi , di tanah negeri ini, di masa sekarang ini?

Pada kenyataannya yang dianut sekarang bukan lagi sistem pasar yang bebas, namun sudah menjadi liar dan buas. Mabuk flakka.

Laporan Bank Dunia pada 15 Desember 2015, menyebutkan bahwa sekelompok kecil orang — 0,2% dari populasi — ternyata menguasai 74% tanah di Indonesia. Data menyebutkan demikian. Jangan — jangan struktur ketimpangan kepemilikan tanah ini lebih parah ketimbang jaman kolonial Belanda dulu. Pelaku kapitalis bukan saja dengan leluasa, mengkonsentrasikan kekayaan ke tangan segelintir. Namun secara terstruktur dan masif berupaya menyatupadukan pemerintah (pemerintah daerah dalam hal ini) menjadi satu adonan pemangku kepentingan yang kaya-kuasa.

Dalam pola seperti ini , proses peminggiran terhadap kelompok yang miskin dan terbatas akses sumberdayanya juga terjadi secara struktural. Yang terpinggir makin terisolasi.

Metode keset. Agar para kaya-kuasa bisa secara permanen menguasai sumberdaya vital : bumi , air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya — sebagai aset pribadi, maka diperlukan keset sebagai pijakannya: sub-ordinasi kelompok masyarakat miskin. Yang faktanya, kelompok ini tak punya aset tanah atau finansial. Lagi- lagi, ini yang terus terjadi secara terstruktur, makanya indeks ketimpangan makin anjlok.

Dalam konteks sedemikian, kasus — kasus penggusuran yang masif , reklamasi pulau G, proses pilkada , adalah medan — medan yang mesti dimenangkan oleh mereka. Demi melanggengkan pola-pola eksploitatif yang sedemikian. Agar sumberdaya kapitalis bisa terus menopang para kelompok kaya-kuasa. Secara permanen.