Kota Sebagai Panggung : Oligarki vs Aset Sosial Masyarakat

Ketimpangan di Jakarta . (Kredit Photo : Jhon Erickson Ginting)

Masalah terbesar yang dihadapi kota Jakarta saat ini: pembangunan berjalan pincang dan masih jadi tanda tanya besar bagaimana masa depan kota ini. Pilar utama yang menyangga dinamika kota yang berjangka panjang : Jejaring mosaik sosial, rasa persaudaraan, kearifan lokal, pendekatan yang ngewongke dan partisipasi warga. Kesemuanya itu sekarang menghilang. Tandas.

Kondisi ini bersisian dengan konteks ekonomi-politik global yang makin teregradasi, dimana terbukti “undercount real cost” , seperti porak porandanya lingkungan, ambrolnya kohesi sosial, dan pudarnya rasa saling percaya di tengah masyarakat.

Masalah yang tak kalah besar adalah tak terbendungnya jeratan oligarki : negeri atau kota yang dikendalikan penuh oleh kelompok kecil orang kaya-kuasa. Tak ada ideologi dalam pembangunan kota, yang ada hanyalah pelanggengan praktek kartel dan monopoli yang menelan aset sosial masyarakat.

Negeri yang sama — sama kita cintai ini berada di urutan ke 7, dalam daftar Indeks Kapitalisme Kroni tahun 2016 versi ‘The Economist’, posisinya sebelah sebelahan dengan Meksiko dan Ukraina. Daftar ini menjelaskan seberapa lonjakan kekayaan para miliarder yang mempunyai hubungan rente dengan penguasa. Mengutip CNN Indonesia, indeks ini “menunjukkan apakah dunia sedang mengalami era baru “baron-baron perampok”, seperti yang terjadi di zaman emas pada abad 19 di Amerika Serikat.”

Kembali ke konteks kota. Benar adanya. Masyarakat menginginkan bis — bis umum yang apik berstandar eropa, kali- kali yang lebih bersih dan capaian fisik lainnya . Namun kalau itu dilakukan dengan biaya makin kuatnya oligarki. Tambah beratnya ongkos dari tergadainya modal sosial mereka. Tentu masyarakat akan berpikir ulang ratusan kali.

Bahwa sejatinya kota adalah panggung dengan tirainya yang tak pernah tertutup. Dan aktor dan kejadian sosial hanya dianggap figuran . Sebagai residu.

Meminjam argumennya Umair Haque, yang tidak kita inginkan sangat jelas: Kita tak ingin taman sosial yang hidup dinamis , yang bermacam warna , berubah meranggas jadi hutan. Dan yang paling buas- predator bertaring tajam — menjadi satu satunya pemenang. Sementara yang lain, yang miskin dan nir-daya , hanya bisa sembunyi di balik bayangan, sambil terus berharap alam kota jadi tambah gelap. Kala itu kita sama- sama menatap bintang dilangit, dan sekarang kita saling menatap terbakar dendam.

Yang sekarang terjadi, modal sosial masyarakat dianggap tak sejalan dengan tujuan kapitalisme yang berangasan maka sudah semestinya dipinggirkan. Antar elemen masyarakat makin jauh terbelah, jejaring niat baik sosial disingkirkan. Harmoni sosial seperti di ujung tanduk, nyaris berantakan. Yang pecahannya siap ditelan oleh mesin ganas: konglomerat. Keberadaan masyarakat sipil terancam instabilitas sosial yang tak jelas juntrungannya, mekanisme resolusi konflik yang tak pernah terpikirkan turut perparah situasi.

Tujuan law and order pun semakin menjauh. Merajalelanya oligarki juga memaksa kita kembali ke sistem kasta yang eksklusif dan kaku. Di sisi mikro tata ruang misalnya , keberadaan masyarakat berpagar (gated community) seperti yang menjamur di kluster — kluster real estate semakin perburuk situasi.

Jadi bagaimana menyelesaikan persoalan besar ini? Mestikah kita berpangku tangan dan nyatakan menyerah? Tak akan.

Definisi dari kegilaan sejati adalah terus melakukan hal yang sama berulang kali, dan berharap hasil berbeda.

Dus, sekarang saatnya melakukan hal yang berbeda.

Berpusat Pada Manusia : Mosaik Sosial Yang Produktif

Baiknya kita arahkan ke hulu : cara berpikir. Tatanan perlu melepaskan diri dari dominasi — meminjam gagasannya Ferdinand Tönnies — Gesellschaft, yang berciri fungsional ekonomi menuju gemeinschaft, yang lebih berciri teritoral sosial dan solidaritas. Dalam, hal ini upaya — upaya membangun solidaritas bagi keadilan adalah sangat rasional dan menjadi etika yang teramat penting.

Kota sebagai kumpulan mosaik sosial perlu terus dirawat untuk bisa berfungsi, terus tumbuh dan produktif. Tidak hanya secara sosial namun juga kultral. Ini perlu didukung dengan adanya sistem mobilitas yang baik. Mosaik sosial yang kuat dan produktif berarti memenuhi kebutuhan fundamental dari manusia. Dalam hal ini selain hunian, pekerjaan, pendidikan juga kedekatan ke peluang pendapatan yang mudah dijangkau bahkan dengan berjalan kaki atau bersepeda.

Realitas sosial perlu semen perekat. Untuk bisa produktif, kelompok yang berbeda perlu membuka diri dalam ruang dialog, saling menguatkan antara satu dengan lainnya, demi kepentingan pembangunan yang seimbang. Hal ini juga berpengaruh positif terhadap kepastian penyediaan pelayanan kepada masyarakat.

Partisipatif dan Fokus pada Lingkungan Hunian Kita

Strategi yang bisa dilakukan adalah menjadikan lingkungan hunian (neighborhood) sebagai basis pengembangan dan tindakan. Sehingga konsep pengembangan sosial yang spesifik untuk masing — masing lingkungan hunian bisa digelar. Masalah dan metode solusinya secara kasus per kasus ditemukenali. Sambil kemudian mengkondisikan pemerintah lokal untuk berperan sebagai moderator dan fasilitator.

Proses krusial yang diperlukan saat ini adalah partisipasi yang sebenarnya, yang hasilnya tidak dimasukkan ke laci begitu saja. Partisipasi sebagai tindakan ‘ngewongke’ yang bisa memperkuat dan mendorong komitmen — komitmen sosial dan partisipasi semua tingkatan masyarakat. Dan penting melibatkan kelompok yang rawan tergusur, karena bersama- sama yang termiskin, mereka adalah minoritas. Infrastruktur sosial perlu dibangun berupa forum yang terbuka dan inklusif untuk saling bertukar pengalaman, saling mendebatkan gagasan dan menjalin jaringan diantara organisasi masyarakat madani, pemimpin sosial, akademisi, serta anggota masyarakat pada umumnya.

Partisipasi yang sebenarnya adalah yang bermakna, yang melibatkan anggota masyarakat pada umumnya, melampaui batas tipis administrasi: Ketua RT , lurah. Ini tentang visioning. Bagaimana membuat masyarakat proaktif dan mampu mengambil inisiatif. Melihat masalah dari sudut pandang mereka, termasuk mereka yang minoritas. Proses partisipatif ini menciptakan kerangka bagi pelibatan swadaya yang berjangka panjang.

Tentu saja proses ini melelahkan, rumit dan butuh banyak energi kesabaran. Bahkan pada banyak kasus tidak sinkron dengan jadwal penganggaran pemerintah. Itulah mengapa proses ini dengan sendirinya mesti orientasi pada proses. Di sisi lain, proses partisipatif ini penting untuk mengikis budaya instan yang makin merajalela. Tak ada jalan pintas.

Dus, kita perlu bangun sistem untuk terus menguji format baru partisipasi. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan debat publik yang ada untuk menggapai organisasi penengah dan menguatkan fungsi — fungsi mediasi nya. Termasuk di dalamnya bagaimana mempertimbangkan kurva belajar, membuat proses lebih toleran pada kesalahan dan menjadi lebih fleksibel dalam proses implementasinya. Hal lain yang perlu diperhatikan, adalah di fase awal kita perlu definisikan semua kemungkinan dan peluangnya, termasuk juga keterbatasan dari proses partisipasi sipil ini.

Tujuannya adalah terkonsolidasinya masyarakat itu sendiri sebagai agen perubahan. Alurnya nya mulai dari mengkondisikan masyarakat yang menguasai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, sehingga mewujud pada kapasitas melakukan intervensi , sampai akhirnya mandiri dan mampu mengadvokasi perubahan.

Keadilan Spasial

Ketimpangan sosial yang makin nyata membuat konsep spatial planning jadi usang, dan saatnya digantikan oleh “spatial justice.” Ini agar kelompok turah-kuasa tidak terus membangun tembok yang lebih tinggi lagi, dan siapkan artileri berat kalau si miskin berani memanjat temboknya.

Postur keadilan spasial ini lebih mirip tanaman jahe, yang tumbuh dengan densitas tinggi. Antara tanaman jahe yang satu dengan yang lain akarnya melebar saling temali menguatkan. Analogi tanaman jahe ini, mereka bersama saling mendukung untuk selamat saat ada serangan dari luar.

Kaitan dengan kebijakan perumahan misalnya, penguatan aset sosial dilakukan dengan semangat untuk mengupayakan sebanyak mungkin kelompok masyarakat bisa berteduh dalam rumah, termasuk mereka kelompok miskin. Penggusuran sejatinya adalah penyingkiran aset manusia, amat bertolak belakang dengan penegakkan keadilan spasial.

Institusi dan Kepemimpinan

Masyarakat tidak hidup di ruang hampa. Pada kenyataannya masyarakat juga tidak selalu dapat menentukan pilihannya sendiri dan tetap saja dikendalikan oleh insentif, kebijakan memori kolektif, preferensi dan mungkin juga stigma.

Untuk mengaktivasi gerakan keadilan sosial kita tidak bisa lagi menyandarkan diri pada institusi status quo pro pasar. Yang diperlukan adalah institusi baru .

Dan untuk benar — benar tuntas menyelesaikan ini , kita mesti mulai dari hulunya, tidak dengan ekonomi, namun dengan kepemimpinan. Yang teramat diperlukan kota ini adalah kepemimpinan baru, yang segar dan ngewongke, yang bisa menggerakan masyarakat menjadi lebih terbuka dan inklusif. Tentang kepemimpinan yang berprasangka baik pada masyarakat madani, yang berpihak pada solidaritas sosial. Bukan yang mengokohkan akar tunjang oligarki, dan justru menjadi bagian dari masalah ketidakadilan sosial-ekonomi. Kepemimpinan yang elegan yang bisa mengakui kapasitas masyarakat untuk mandiri mampu membangun masa depannya sendiri.

“The definition of complete insanity is to continue do the same thing over and over again and expect different result”. — Albert Einstein

By @romi_mr

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.