MEMPERINGATI HARI, MELAHIRKAN BUKU

Oleh: Muliadi G.F.

(Terbit di rubrik Apresiasi harian Fajar, 16/4/2017)


“Tiada Hari Tanpa Buku!”

Di Sekolah Dasar, kita sering mendapati poster di ruang kelas, atau ujaran Bapak-Ibu Guru, berisi seruan itu. Sebuah ajakan untuk senantiasa mengakrabi buku—mengeduk ilmu-pengetahuan dan menambah wawasan darinya.

Melalui buku terbarunya, Sunardi Purwanda membalik susunan ajakan tersebut. Bagaimana kalau “Tanpa Hari, Tiada Buku”? ‘Hari’ ia maknai sebagai kehidupan, sedangkan ‘buku’ adalah peradaban. Hari mendahului buku; hidup dulu baru kemudian berperadaban. Atau, meminjam kata-kata filsuf J.P. Sartre, “eksistensi mendahului esensi”.

Berangkat dari hal itu, Purwanda memulai sebuah proyek sederhana menghubungkan hari-hari dengan sumber-sumber tertulis tentang hari-hari tersebut. Sepintas ini mempunyai kemiripan dengan yang dilakukan Eduardo Galeano melalui buku Children of the Days—di mana melalui tulisan-tulisan pendeknya dalam buku tersebut Galeano membentangkan momen-momen historis yang mengandung potensi gaung mengglobal dari setiap tanggal dalam setahun.

Dalam buku Tanpa Hari, Tiada Buku (Sampan Institute, 2016), Purwanda memilih sepuluh hari peringatan yang kerap dilupakan dan terlupa untuk diperingati. Kemudian, ia “memperingati” dengan caranya sendiri, yakni dengan menelusuri buku-buku yang terkait untuk menyentuh sejarah hari tersebut.

Buku ini berisi 10 tulisan. Tulisan pertama yang berjudul “Westerling dan Korban 40.000 Jiwa” adalah upaya Purwanda menelisik lagi sejarah Hari Berkabung Nasional—yang mestinya jatuh pada tanggal 11 Desember tapi sampai hari ini belum juga disepakati pemerintah sebagai hari bersejarah (hal.1)—dengan bantuan buku Andi Mattalatta, Meniti Siri’ dan Harga Diri.

Tanggal tersebut pada tahun 1946 adalah hari ketika aksi kebiadaban Westerling dimulai, di desa Batua afdeling Makassar, tempat si Turki dan pasukannya menembaki penduduk desa yang telah dikumpulkan di suatu lapangan. Disusul aksi serupa di daerah-daerah selatan Sulawesi Selatan, sebelum berbalik meneruskan “tur berdarah” itu dari Maros kemudian menyusuri pantai barat menuju daerah-daerah di bagian utara dan lainnya.

Pada awalnya, media massa Belanda memuji aksi tersebut sebagai keberhasilan. Namun, anggota-anggota Parlemen Belanda kemudian memprotes keras, setelah mengetahui kejadian sesungguhnya dari brosur Massacre in Macassar tulisan Raden Atmajaya yang telah diselundupkan ke mana-mana. Aksi putra bangsa mereka di Sulsel dianggap setara dengan kekejaman Hitler dan para penjahat perang lain (hal.7).

Setahun kemudian, pada tanggal yang sama, Presiden Sukarno menyinggung aksi tersebut melalui pidatonya di Yogyakarta pada peringatan setahun pembantaian Westerling. Bung Besar menyebut jumlah korban sebanyak 40.000 jiwa, yang didasarkan pada informasi Manai Sophiaan sebelum pidato dimulai. Dari pidato inilah kemudian angka ’40.000’ dikenal luas.

Sampai sekarang angka tersebut masihlah misteri. Mengenai itu, salah satu versi menyatakan “...angka 4 dengan sebutan untuk angka 40, 400, 4.000, atau 40.000 dalam hitungan orang Bugis-Makassar adalah angka yang tak terhingga jumlahnya, seperti di Jawa [hubungan angka] 1 dengan angka 10, 100, atau 1.000 yang menjadi angka tak terhingga” (hal.8). Di akhir bab, Purwanda mengajak kita mempertanyakan kembali mengapa 11 Desember tidak juga diperingati sebagai Hari Berkabung Nasional.

Tulisan kedua, “Epos Bahari Orang Sulawesi Selatan”, berangkat dari Hari Peristiwa Laut dan Samudera setiap tanggal 15 Januari. Purwanda “memperingati”nya dengan menyelami buku Hukum Laut, Pelayaran, dan Perniagaan tulisan Baharuddin Lopa, yang bermuara pada ketokohan Sultan Alauddin yang menentang usaha Belanda untuk menguasai seluruh bandar perniagaan, atau dengan kata lain, menguasai lautan Nusantara.

Dengan titik berangkat yang sama, melalui bab-bab selanjutnya Purwanda menelusuri delapan hari lain, antara lain: “Kemiskinan dan Gizi Buruk” untuk Hari Gizi dan Makanan yang jatuh setiap tanggal 25 Januari; “Dari Pram untuk Tirto” untuk Hari Pers Nasional 9 Februari; “Gerakan Revolusi yang Gagal” untuk Hari Peringatan PETA 14 Februari (tanggal ini akan mengingatkan kita pada hari lain yang lebih populer); “Kepentingan di Balik Logika Hukum” untuk Hari Kehakiman Nasional 1 Maret; “Perempuan dalam Arus Pendidikan” untuk Hari Perempuan 8 Maret; “Damai dalam Alunan Keroncong” untuk Hari Musik Nasional 9 Maret; “Negara Hukum yang Membahagiakan Nelayannya” untuk Hari Nelayan Indonesia 6 April; dan “Puisi, Penyair, dan Angkatan” untuk Hari Puisi Nasional 28 April.

Terlepas dari beberapa kekurangan dalam buku ini, misalnya beberapa typo, yang sepertinya dipengaruhi juga oleh ketiadaan penyunting/editor buku ini, Purwanda telah menunjukkan kepada kita salah satu cara untuk memperingati hari-hari yang mengandung gaung historis dan kultural yang justru kerap kali kita lupakan.

Satu hal lagi yang patut disambut baik adalah buku yang terlahir dari kolaborasi penulis muda dan penerbit muda Parepare ini adalah wujud geliat penciptaan buku di “pinggiran”, terlepas dari “pusat” industri buku di kota-kota besar.

Dan bila kelak, seumpama momen terbitnya buku ini juga dikenang sebagai hari bangkitnya budaya penciptaan buku di Kota Parepare, teranglah buku Purwanda ini akan menjadi salah satu acuan. Akan tetapi, pernyataan terakhir ini masihlah berupa harapan; pembuktiannya untuk sementara kita serahkan kepada ‘hari’, kepada ‘kehidupan’.*

*) Muliadi G.F. Alumnus UNM dan penyuka buku.


Data Buku

Judul : Tanpa Hari, Tiada Buku
Penulis : Sunardi Purwanda 
Penerbit : Sampan Institute
Cetakan : Pertama, Desember 2016
Tebal : 110 halaman