Aher : Pemprov Jabar Sepakat Advokasi dan Perbesar Dana Desa

Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Pemprov Jabar sepakat jika harus mengadvokasi penggunaan dana desa dari pemerintah pusat yang saat ini tengah bergulir termasuk di 5.000-an desa di Jabar. Pemprov Jabar bahkan sepakat jika porsi untuk pemberdayaan masyarakat dari dana desa diperbesar.

“Ini usul yang bagus, karena di lapangan selain perbaikan infrastruktur pedesaan, perlu mengadvokasi masyarakat desa secara langsung dalam rangka pemberdayaan ekonomi. Tidak ada kata lain selain advokasi karena boleh jadi di negara berkembang itu, biasa ada masyarakat tidak ada yang tahu mengakses kemajuan ekonomi,” ujar Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Hal itu dikemukakannya menanggapi saran dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dalam workshop APPSI di Kota Medan, Rabu, 20 September 2017.

Heryawan mengatakan, saat ini pendidikan ‎sebagian masyarakat sudah memadai. Mereka rata-rata mampu mengakses ekonomi melalui mekanisme ekonomi secara murni. Ketika ada pertemuan ekonomi, Heryawan mengatakan ada investasi yang masuk. Dengan begitu, PDRB naik, maka pertumbuhan ekonomi naik dan hal ini berarti ada peluang kerja bagi mereka.

Namun di sisi lain ada juga masyarakat di pedesaan dengan pendidikan dan berbagai kendala sosial ekonomi yang dihadapi. Sehingga mereka masih sulit mengakses ekonomi. “Masyarakat ini yang perlu diadvokasi melalui pemberdayaan,” kata heryawan.

Dengan demikian, kata Heryawan, usulan APPSI bisa dipertimbangkan, dalam bentuk perubahan PP ke depan. Peraturan itu dirancang dan disimulasikan sebagai sebuah kebijakan tentang fungsi manajemen berlaku, dari mulai perencanaan, pengorganisasian, implementasi dan evaluasi.

“Ini sebagai bahan evaluasi bahwa dana pemberdayaan harus diperbesar. Evaluasi ini mudah-mudahan masuk ke perubahan PP. Sehingga PP baru dana pemberdayaan diperbesar, yang awalnya 8 persen menjadi 15–20 persen,” katanya.

Tentunya, kata dia, dengan sebuah kesiapan seperti pendamping, program kerja yang jelas sehingga ada jaminan efektivitas. “Manakala katakanlah usul kita diakomodir menjadi lebih banyak pemberdayaannya, maka penyiapan pendukungnya harus dilakukan. Di antaranya pendamping, dan melakukan bimtek ke aparat/perangkat desa dan masyarakatnya,”kata Heryawan.

Source : Pikiran rakyat