Rakyat Pegunungan Tengah: Kami Butuh Pemekaran Agar Anak-Anak Bisa Sekolah Lebih Dekat dan Punya RS Lebih Banyak!

Befa Yigibalom

Bupati Lanny Jaya

“Hari ini masyarakat Pegunungan Tengah menerima provinsi Papua. Rakyat besar, tadi anda sudah lihat! Mereka bisa turun ke jalan dalam jumlah puluhan ribu, bukan seribu orang! Rakyat Pegunungan Tengah itu mengerti, dan mereka menerima provinsi Pegunungan Tengah.”

Berkat 21 tahun Otonomi khusus, kami bisa berobat gratis di 9,767 puskesmas dan 60 rumah sakit! Warga Asli Papua dijamin haknya untuk menjadi pemimpin, dan 13.000 anak-anak kami bisa kuliah gratis, bahkan sampai luar negeri. Tapi, masih ada saudara-saudara kami yang di pelosok belum merasakannya, oleh karena itu kami terus memperjuangkan pemekaran demi memerdekakan seluruh Papua lewat kesejahteraan.

Kami tidak mau lagi dibodohi oleh permainan elit korup Papua yang bekerjasama dengan kelompok separatis untuk menggerogoti dana Otsus yang menjadi hak rakyat! Buktinya, Baintelkam Polri menemukan penyelewengan dana Otsus sebesar Rp 1,8 triliun yang belum disidangkan! Dengan pemekaran, semua ini tidak akan terjadi, lahan korupsi para elit akan jadi mudah diawasi.

Mathius Awoitaw

Bupati Jayapura

“…sudah perjuangan yang panjang, Papua Selatan sudah berjuang 20 tahun, dan di berbagai daerah juga, jadi ini bukan hal yang baru muncul tiba-tiba, tapi ini adalah aspirasi murni baik dari Papua Selatan, maupun Tabi, Saeri, juga Lapago dan Mepago.”

Kami yakin pemekaran juga akan membuat pembangunan di Papua lebih merata dan rakyat pedalaman yang dulunya terisolasi juga bisa segera merasakan kemajuan! Kekuasaan akan terbagi dengan lebih adil. Bukankah dana Otsus pembangunan yang dulunya harus mandek di provinsi selama bertahun-tahun, bisa langsung dipakai oleh provinsi baru untuk membangun sekolah, rumah sakit, jalan raya, jembatan, dan pasar jika program pemekaran di implementasikan?

Mathius Awoitaw

Bupati Jayapura

Undang-undang Otsus, mengikat kami semua. Seluruh tanah Papua, satu undang-undang. Ada kepastian hukum, kepastian hak! (tentang) bagaimana mengelola ruang-ruang yang dimiliki masyarakat adat, berdasarkan 7 wilayah adat di tanah Papua”.

Pemekaran akan melindungi harkat dan martabat rakyat Papua. Kami, rakyat Papua, hanya ingin bisa hidup damai, aman, dan sejahtera lewat program Otsus dan pemekaran! Kami ingin anak-anak Papua bisa sekolah gratis dari SD — SMA lewat di 6.900 sekolah yang ada di Papua dan segera menyusul 13.000 kaka-kaka Papua lain yang sudah sekolah tinggi sampai ke luar negeri berkat program beasiswa Otsus!

Pemekaran akan mewujudkan kemerdekaan yang sesungguhnya bagi rakyat Papua. Kami bisa terus berobat gratis di 9,767 puskesmas dan 60 rumah sakit yang ada di Papua. Bukankah rakyat Papua butuh RS dan Puskesmas baru agar warga yang tinggal di daerah terpencil tidak perlu pergi jauh untuk berobat?

Otsus dan Pemekaran adalah jalan membangun akses ke pelosok Papua, sehingga penginjil juga bisa membangun gereja sampai ke desa-desa, menyebarkan cinta kasih Bapa di Surga. Bahkan, Pasal 8 UU Otsus sudah mengalokasikan 6% dana untuk agama, adat, dan perempuan, 30% dana untuk pendidikan, serta 15% dana untuk akses kesehatan khusus Orang Asli Papua.

Frans Maniagasi

Pengamat Politik

“Dengan demikian, pemekaran wilayah tidak mencabut OAP dari nilai-nilai dan akar budayanya. Pengalaman empiris menunjukkan pemekaran wilayah selama ini membawa perubahan yang signifikan terhadap kemajuan fisik, sebaliknya “Pemekaran tak memandang nilai lokal sebagai anti pemekaran dan perubahan atau resistensi terhadap pembangunan,”

Rakyat Papua akhirnya bisa bernapas lega begitu DPR RI menyetujui 3 provinsi baru di Papua; Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Pegunungan Tengah (6/4/22). Pemekaran adalah langkah awal rakyat Papua menuju kesejahteraan, karena langkah separatis dan koruptor akan segera tertutup rapat!

PENDETA ALBERTH YOKU

Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Jayapura

Pemerintah tidak lantas sepihak untuk mengkaji dan memutuskan adanya Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Papua. Kajian mendalam dan aspirasi para tokoh sejak belasan tahun lalu menjadi dasar pertimbangan. Mereka memikirkan Tanah Papua. Luasnya Tanah Papua ini membuat pemerintah memikirkan untuk dilakukan Pemekaran.

Belum cukupkah, separatis membodohi rakyat dan bikin demo rusuh yang agar koruptor dan separatis bisa terus mengkorupsi dana Otsus selama 21 tahun tanpa takut tertangkap? Terbukti, Kementerian Keuangan ungkap ada korupsi dana Otsus mencapai Rp 2,4 triliun tetapi sampai saat ini tak ada koruptor yang disidangkan!

Ali Kabiay

Ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri 2

“Saya tanyakan kepada (oknum) Ketua MRP dan kawan-kawan yang menolak pembentukan DOB dan Otsus, apakah waktu mereka bertemu Presiden membawa aspirasi tolak DOB dan Otsus mereka sudah melakukan rapat pleno ataukah belum? Bahkan diketahui aspirasi tolak DOB dan Otsus merupakan aspirasi Petisi Rakyat Papua (PRP) yang notabene ialah payung aliansi beberapa organisasi gerakan separatis di Papua.

Rakyat Papua tak mau lagi ditumbalkan hanya untuk tutupi korupsi dan eksistensi Papua Merdeka!

Baru-baru ini oknum pejabat Puncak dan DPRD Tolikara terbukti mentransfer dana Rp. 2.2 M kepada Teroris KKB untuk beli senjata, Teror sana sini, bikin tragedi, dan samarkan aksi korupsi!

Dengan senjata yang dibeli dari hasil korupsi itu, Teroris KKB menyerang 11 nakes, lalu memperkosa dan membunuh Suster Gabriella Meilani di Kiwirok, Pegunungan Bintang (13/09/21). Yang lebih menyakitkan hati, ternyata ada 42 pejabat korup yang bayar Teroris KKB untuk membunuh Suster Gabriella dan membakar habis seluruh Kiwirok agar Papua Merdeka makin eksis!

Rakyat Papua tidak mau lagi hidup dalam cengkeraman Papua Merdeka. Sudah dana Otsus dikorupsi, sekolah dan Puskesmas dihancurkan, Teroris KKB Demianus Magayang bahkan menduduki jabatan kepala desa Sesepi (27/11/21) untuk merampok dana desa untuk KKB belikan senjata lagi. Kami benar-benar muak!

Johanes Gluba Gebze

Penggagas Provinsi Papua Selatan

“Mari kita bersatu untuk menyongsong ini. Kita bersatu siap-siap menyongsong datangnya Provinsi Papua Selatan, yang diperjuangkan selama 20 tahun dari 2002. Bayangkan (20 tahun), mulai dari bayi sampai anak su akil balik.”

Kami, 82% warga Papua memang dukung pemekaran, menuntut oknum pejabat penguasa dan separatis untuk berhenti menghalangi jalan kami menuju kesejahteraan! Enak saja, separatis dan elit korup bersenang-senang pakai uang rakyat sementara anak-anak Papua malah kehilangan hak untuk sekolah gratis dari SD-SMA gara-gara duit Otsus dimakan pejabat korup!

AGUSTINUS R. KAMBUAYA

Anggota DPRPB — Fraksi Otsus

“Pemerintah sudah punya kendali yang tepat, Papua sekarang menjadi wilayah yang sangat diperhatikan. Lewat otsus dan DOB itu lah nanti Papua menjadi daerah yang semakin maju. Tentu saja harapannya orang papua tidak lagi merasakan kesenjangan. Di Papua kita mengabulkan untuk tiga provinsi. Papua Barat justru minta juga agar dimekarkan. Kalau ada yang setuju, tidak setuju ya biasa. Hasil survei yang dilakukan oleh lembaga kepresidenan itu malah 82 persen rakyat Papua itu memang minta pemekaran.”

20 tahun kami berjuang tanpa kenal lelah, untuk meraih kemerdekaan yang sesungguhnya. Jadi hari ini, ketika kelompok separatis mengatasnamakan rakyat Papua untuk tolak pemekaran itu tidak benar. separatis tidak pernah peduli dengan hidup kami, tiap hari hanya menebar ketakutan dan membantai demi uang dan kekuasaan. Kami, Rakyat Papua tau mana yang terbaik untuk kami, tolong suara hati ini didengarkan!