Revolusi Industri 4.0 di Indonesia

Industry 4.0

Revolusi industri 4.0 sudah berada di depan mata, tidak terkecuali Indonesia. Sejak presiden kita, Joko Widodo, meresmikan roadmap yang disebut ‘Making Indonesia 4.0’, topik ini telah menjadi bahan perbincangan di berbagai kalangan masyarakat.

Apa yang sebenarnya dimaksud dengan revolusi industri 4.0?

Konsep revolusi industri 4.0 ini merupakan konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Klaus Schwab. Beliau merupakan ekonom terkenal asal Jerman sekaligus penggagas World Economic Forum (WEF) yang melalui bukunya, The Fourth Industrial Revolution, menyatakan bahwa revolusi industri 4.0 secara fundamental dapat mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berhubungan satu dengan yang lain.

Dalam presentasinya, salah satu dosen Institut Teknologi Bandung (ITB), Richard Mengko, yang mengutip dari A.T. Kearney, mengungkap sejarah revolusi industri sampai akhirnya menyentuh generasi ke-4 ini. Berikut ini empat tahap evolusi industri dari dahulu hingga kini.

Sejarah Revolusi Industri
  1. Revolusi industri yang pertama terjadi pada akhir abad ke-18. Hal ini ditandai dengan ditemukannya alat tenun mekanis pertama pada tahun 1784. Kala itu, industri diperkenalkan dengan fasilitas produksi mekanis yang menggunakan tenaga air dan uap. Peralatan kerja yang awalnya bergantung pada tenaga manusia dan hewan akhirnya digantikan dengan mesin tersebut. Akibatnya, meski jumlah produksi meningkat, banyak orang yang menganggur.
  2. Revolusi industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20.Kala itu ada pengenalan produksi massal berdasarkan pembagian kerja. Produksi massal ini dimungkinkan dengan adanya listrik dan jalur perakitan. Lini produksi pertama melibatkan rumah potong hewan di Cincinnati, Amerika Serikat, pada 1870.
  3. Awal tahun 1970 ditengarai sebagai perdana kemunculan revolusi industri 3.0 yang dimulai dengan penggunaan elektronik dan teknologi informasi guna otomatisasi produksi. Debut revolusi industri generasi ketiga ditandai dengan kemunculan pengontrol logika terprogram pertama (PLC), yakni modem 084–969. Sistem otomatisasi berbasis komputer ini membuat mesin industri tidak lagi dikendalikan manusia. Biaya produksi dapat ditekan oleh karena penerapan hal ini.
  4. Nah, awal 2018 hingga sekaranglah zaman revolusi industri 4.0. Industri 4.0 adalah industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Pada era ini, industri mulai menyentuh dunia virtual, berbentuk konektivitas manusia, mesin dan data, semua sudah ada di mana-mana. Istilah ini dikenal dengan nama Internet of Things (IoT).

Setelah membahas mengenai apa itu revolusi industri 4.0 beserta sejarahnya, berikut ini akan saya bahas mengenai hasil analisis SWOT yang saya lakukan terhadap revolusi industri 4.0 di Indonesia.

Strengths

Pemerintah Indonesia sudah mulai berbenah menanggapi adanya perubahan industri dengan meluncurkan roadmap ‘Making Indonesia 4.0’ sebagai strategi untuk memuluskan langkah Indonesia menjadi salah satu kekuatan baru di Asia pada April 2018 lalu. Roadmap ini memberikan arah yang jelas bagi pergerakan industri nasional di masa depan, termasuk fokus pada pengembangan sektor prioritas yang akan menjadi kekuatan Indonesia menuju Industri 4.0.

Pemerintah memilih sektor makanan dan minuman, tekstil, otomotif, kimia, serta elektronik sebagai fokus dalam program revolusi Industri 4.0. Pemilihan kelima sektor tersebut bukan tanpa alasan, selain pelaksanaannya yang lebih mudah karena sudah lebih siap, sektor tersebut juga dapat memberikan dampak yang besar bagi pertumbuhan industri dan ekonomi Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto dalam acara Obsat ke-202 bertajuk “Menuju Indonesia 4.0” di Paradigma Cafe, Jakarta (Jumat, 11/5/2018). Di samping itu, Airlangga menegaskan bahwa kelima sektor tersebut juga memiliki kontribusi yang besar terhadap ekspor, tenaga kerja, dan Produk Domestik Bruto (PDB).

Weaknesses

Kendati memiliki sumber daya manusia (SDM) yang banyak dan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki kualitas sumber daya manusia yang rendah. Karena kualitas rendah, maka produktivitas tenaga kerja Indonesia juga rendah.

Produktivitas tenaga kerja Indonesia berada pada urutan keempat di tingkat ASEAN dan urutan ke-11 dari 20 anggota negara anggota ASEAN Productivity Organisation (APO). Sedangkan, untuk daya saing, saat ini Indonesia berada pada urutan ke-36 dari 137 negara di tingkat ASEAN dan urutan ke-9 dari negara-negara yang tercatat dalam The Global Competitiveness Report 2017–2018.

Opportunities

Dengan implementasi industri 4.0, target besar nasional dapat tercapai. Target itu antara lain membawa Indonesia menjadi 10 besar ekonomi dunia pada tahun 2030, mengembalikan angka ekspor netto industri sebesar 10 persen, dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja industri hingga dua kali lipat dibandingkan peningkatan biaya tenaga kerja industri dengan mengadopsi teknologi dan inovasi yang mampu menciptakan kurang lebih 10 juta lapangan kerja baru di tahun 2030.

Threats

Revolusi industri 4.0 tidak datang tanpa membawa masalah baru. Salah satu masalah yang mungkin ditimbulkan oleh revolusi ini yakni terciptanya pengangguran yang dipengaruhi oleh melebarnya ketimpangan ekonomi.

Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Begini, digitalisasi dapat menggeser peran konvensional di dalam pasar. Sopir transportasi konvensional seperti sopir ojek pangkalan, angkot, dan taksi berpeluang masuk jurang pengangguran akibat kemunculan transportasi daring yang dinilai jauh lebih murah dan nyaman di mata masyarakat saat ini. Tidak hanya itu, pedagang di kios-kios tradisional dapat merugi dan akhirnya bangkrut akibat gelombang e-commerce melalui kemunculan berbagai toko daring yang menyediakan barang yang lebih bervariasi, murah, dan mudah diakses.

Tidak hanya digitalisasi, ke depan, penggunaan robot dalam mendukung otonomisasi di ranah industri manufaktur dan jasa akan semakin tidak terelakkan. Hal ini didorong keinginan perusahaan untuk memangkas biaya yang ditimbulkan sumber daya manusia. Tuntutan kenaikan upah yang tidak diiringi dengan produktivitas menjadi salah satu permasalahan yang sering dialami oleh perusahaan terkait dengan sumber daya manusia.

Perkembangan teknologi yang pesat cepat atau lambat akan berpengaruh pada permintaan tenaga kerja di masa depan. Ke depan, permintaan tenaga kerja bergeser. Industri akan cenderung memilih tenaga kerja terampil menengah dan tinggi (middle and highly-skilled labor) ketimbang tenaga kerja kurang terampil (less-skilled labor) karena perannya dalam mengerjakan pekerjaan repetisi dapat digantikan dengan otonomisasi robot.


Apa yang harus Indonesia lakukan?

Ada 2 hal yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah Indonesia dalam mempersiapkan diri terhadap revolusi industri 4.0, yakni pentingnya usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki serta pentingnya diadakan perubahan terhadap Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

Salah satu usaha yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan kemampuan tenaga kerja Indonesia yaitu mengadakan spesialisasi melalui kursus dan pelatihan vokasi yang menjadi suatu keharusan yang dimiliki calon pekerja untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan di masa depan.

Lalu, sedikitnya ada 3 hal yang perlu diatur dalam revisi UU 13 Tahun 2003. Pertama, hubungan industrial, yakni bagaimana hubungan antara pemberi kerja dengan penerima kerja (pekerja) bukan lagi hubungan permanen dan statis, tetapi bersifat pertemanan atau partnership. Dalam hubungan seperti ini, pekerja bisa saja bekerja untuk sejumlah perusahaan yang berbeda. Jadi, dalam hubungan kerja seperti ini, tempat kerjanya tidak mesti monoton di suatu gedung serta waktunya fleksibel.

Kedua, employ cost atau gaji pekerja. Perhitungan pembayarannya bisa saja per jam, per hari, per minggu atau per bulan, tergantung dari kesepakatan atau perjanjian dan sesuai tingkat keahlian. Dalam konteks hubungan kerja dan sistem penggajian seperti ini tentu kalau terjadi pemutusan hubungan kerja tidak dikenal yang namanya uang pesangon.

Ketiga, peradilan hubungan industrial. Dalam undang-undang yang baru nanti harus diatur perkara seperti apa yang masuk dalam ranah peradilan hubungan industrial.


Apa yang akan terjadi jika kedua hal tersebut tidak dilakukan?

Industri 4.0 mungkin membawa petaka bagi Indonesia jika kunci kesuksesannya, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, diabaikan. Meskipun tingkat pengangguran pada 2016 tercatat lebih rendah sejak 1998, namun otonomisasi masih menjadi ancaman serius bagi tenaga kerja kurang terampil yang perannya akan mulai tergeser perlahan.

Kemudian, jika hal kedua, yakni revisi terhadap Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, juga diacuhkan, sehingga tidak dapat mengakomodasi industri 4.0. Alhasil, implementasi industri 4.0 tidak akan berjalan maksimal.