Bisakah KM ITB Tanpa Kabinet?

Ketika Referendum Penurunan Wali Ada di Depan Mata

Thariq Izzah
Sep 6, 2018 · 7 min read

Referendum penurunan K3M, Ahmad Wali Radhi, sebentar lagi sampai pada ujungnya. Referendum dilaksanakan dengan mekanisme one man one vote. Dimana seluruh mahasiswa S1 ITB diperbolehkan memilih. Memilih apakah Wali harus turun atau tetap untuk melanjutkan jabatannya. Semua menentukan nasib KM ITB kedepannya.

Referendum Penuh Kontroversi

Namun terdapat banyak kontroversi dalam referendum ini. Bagi yang belum tahu, ada ketentuan bahwa seandainya Wali turun, seluruh Kabinet KM ITB akan didemisioner. Akan terjadi kekosongan kekuasaan eksekutif. Program-program dan fungsi-fungsi kerja Kabinet akan berhenti.

Kontroversi lainnya, mahasiswa ITB angkatan 2018 diperbolehkan untuk memilih. Mahasiswa yang baru saja masuk kuliah selama dua minggu, dapat ikut menentukan masa depan KM ITB. Bayangkan, dua minggu setelah kemegahan OSKM dan sekarang diminta untuk ikut memilih penurunan Wali. Tentu ini menimbulkan banyak tanda tanya, mengingat mahasiswa ITB 2018 memegang kurang lebih 4000 suara, seperempat massa KM ITB, dengan otak yang baru terisi selama dua minggu.

Kongres KM ITB membuat keputusan ini karena alasan hukum (menurut AD/ART, seluruh massa berhak memilih dalam referendum). Dan Kongres KM ITB bertanggungjawab untuk melakukan pencerdasan massa dalam waktu yang singkat. Pencerdasan dilakukan. Para senator menyebarkan informasi pencerdasan yang kurang lebih sama dengan senator yang lain. Informasi pencerdasan kebanyakan menjelaskan konsekuensi dari pilihan referendum.

Konsekuensi ini meng-highlight beberapa pernyataan:

  1. Seandainya Wali turun, kabinet akan turun dan beberapa fungsi kabinet akan terhambat. Terjadi kekosongan kekuasaan dan gangguan hubungan eksternal kampus. Kebutuhan dasar mahasiswa yang perlu diadvokasikan dikhawatirkan tidak terpenuhi.
  2. Seandainya Wali tetap, terdapat trust issues dan massa dikhawatirkan semakin apatis terhadap kabinet. Juga ada potensi paradigma pembenaran kesalahan-kesalahan di masa mendatang.

Dengan melihat beberapa konsekuensi yang dipaparkan Kongres KM ITB, terlihat ada bias didalamnya. Kongres seakan “menakut-nakuti” kita dengan kekeosan yang terjadi seandainya Wali turun. Dan ketika seorang Senator HMJ ditanya tentang solusi jika seandainya Wali benar turun, dia hanya menjawab “Mencari PJS secepatnya”.

Bagaimana kalau PJS K3M baru ditemukan dalam dua minggu, satu bulan, atau bahkan dua bulan? Apakah Kabinet akan dibiarkan sekosong itu selama waktu yang lama? Solusi mengenai kekosongan karena demisionernya Kabinet, masih mengawang.

Jika ditanya tentang pencerdasan, menurut saya itu penuh bias. Kongres memiliki kecenderungan kearah kestabilan KM ITB. Kongres tentu tidak ingin membuat masalah menjadi semakin rumit. Maka, tidak heran jika konten pencerdasan Kongres cenderung “menyetir” kita agar Wali tetap memegang jabatannya.

Bisakah KM ITB Tanpa Kabinet?

Lalu, Apa yang Terjadi Jika Kabinet Didemisionerkan?

Sekarang, mari kita kembali ke konsekuensi. Emang kenapa sih kalo Kabinet bubar? Emang dampaknya ke kita apa?

Michael, salah satu teman saya di Persma, menganalogikan referendum KM ITB selayaknya referendum Brexit di tulisannya (silahkan baca di Menuju Referendum Penurunan Presiden KM ITB: Belajar dari Brexit). Dimana orang yang memilih Leave saat referendum ternyata sekarang lebih memilih Remain. Hal ini karena ketidakpastian yang kini melanda.

Tapi, mari lupakan tentang Brexit! Ingat ini KM ITB dengan lingkup yang jauh lebih kecil. Wali turun tidak akan membuat masalah kompleks seperti masalah perbatasan Irlandia Utara dan Republik Irlandia. Tidak akan membuat mata uang suatu negara anjlok. Tidak akan menimbulkan masalah imigran dan tenaga kerja.

Lalu, bakal bagaimana? Inilah dampak terbesar seandainya Kabinet jadi didemisionerkan.

  1. Advokasi kebutuhan dasar mahasiswa tidak terpenuhi
  2. Kaderisasi terpusat tidak berjalan
  3. Hubungan eksternal mahasiswa ITB dan pihak luar jadi terhambat

Bisakah Mahasiswa ITB Bertahan Tanpa Kabinet KM ITB?

Jawabannya adalah, bisa. Ya setidaknya mayoritas mahasiswa masih dapat bertahan dalam berkuliah di ITB.

Menurut Kak Bayu, Menko Kesejahteraan Mahasiswa Kabinet KM ITB, fungsi Kesma akan diserahkan sepenuhnya kepada Kongres, seandainya Wali jadi turun. Menurutnya, ini kondisi yang sangat tidak ideal ketika terdapat ratusan kasus advokasi kebutuhan dasar yang sedang ditangani. Kasus-kasus ini bisa berupa kesalahan pribadi seperti telat mengisi FRS, telat bayar UKT, sampai lupa mengurusi penangguhan. Ada pula yang bukan kesalahan pribadi seperti mahasiswa semester 9 yang hanya mengambil 2 sks namun harus membayar UKT penuh tanpa subsidi.

Advokasi-advokasi tersebut kebanyakan masalah pribadi, namun keberadaan Kesma membuat kebutuhan-kebutuhan tersebut sebagai kebutuhan kolektif, sehingga Lembaga Kemahasiswaan (LK) lebih mudah tergerak. Meskipun kebutuhan ini dari minoritas massa.

Selain kasus-kasus tersebut, menurut Kak Bayu, yang akan terdampak lainnya adalah mahasiswa TPB 2018 dan afirmasi. Mahasiswa TPB belum memiliki himpunan yang dapat mengusahakan kebutuhan dasarnya. Mahasiswa afirmasi yang sudah memiliki himpunan sesuai jurusan, masih besar kemungkinannya untuk tidak terbantu himpunan dan harus bertahan sendiri.

Advokasi isu-isu yang saat ini sedang diadvokasikan seperti transportasi Jatinangor-Ganesha, banding UKT, penunggakan biaya pinjam kelas, parkir mobil, perpindahan sekre unit, dan aturan perizinan online LK akan berhenti untuk sementara waktu. Juga program kerja seperti pelayanan TPB dan ITB-Cirebon, pencerdasaan lembaga HMJ terkait kesejahteraan mahasiswa, dan bantuan tutorial dan finansial akan berhenti.

Dalam hal kaderisasi, peran koordinator dan sinergisasi kaderisasi lembaga akan terhenti untuk sementara waktu. Tidak akan ada kaderisasi terpusat seperti OSKM maupun Diklat Terpusat. Sedangkan dari segi eksternal, hubungan mahasiswa dengan rektorat akan terhambat, gerakan-gerakan sosial politik dan sosial masyarakat akan berhenti, juga peran KM ITB sebagai Koordinator Pusat BEM SI yang tidak optimal dengan citra yang menurun diantara kampus-kampus lain.

Lalu, Bagaimana?

Kalau dari dampak terhadap kebutuhan dasar mahasiswa. Peran Kemenkoan Kesejahteraan Mahasiswa Kabinet memang cukup krusial. Namun, bukan berarti kekosongan Kabinet adalah akhir dari segalanya.

Kebutuhan dasar mayoritas mahasiswa di ITB sebenarnya sudah difasilitasi oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan. Yang jadi masalah adalah bagi HMJ baru yang belum mapan dalam mengurusi kesejahteraan mahasiswa, mahasiswa TPB 2018, mahasiswa afirmasi, dan mahasiswa pencari beasiswa.

Mahasiswa bidik misi tidak banyak terdampak mengingat sudah dinaungi oleh organisasi Forum Bidik Misi (FBM).

Oke, pertama, untuk HMJ yang belum mapan, Kesma KM ITB sedang mengusahakan pencerdasan dengan buku pedoman Kesma. Hal ini agar HMJ dapat mandiri secara finansial. Dan seandainya semua HMJ sudah mampu secara mandiri mengurusi kesejahteraan mahasiswanya juga dapat mengadvokasi ke prodi dan rektorat, Kesma KM ITB tidak diperlukan lagi di masalah ini.

Kedua, mahasiswa TPB 2018 yang utamanya adalah kebutuhan mereka untuk lolos TPB, membutuhkan tutorial kuliah mafiki. Selain itu, dibutuhkan juga kebutuhan finansial bagi mereka yang kurang mampu dan enggan bersuara (tertutup). Namun, hal ini seringkali bisa diantisipasi karena mahasiswa TPB yang biasanya membentuk organisasi atau struktur angkatan sendiri demi kebutuhan dasar yang belum ternaungi himpunan. Unit-unit khususnya unit agama juga bisa jadi ikut mengurusi kesejahteraan mahasiswa TPB seperti memberikan tutorial gratis.

Ketiga, afirmasi sebenarnya tidak terdampak signifikan seandainya Kesma KM ITB tidak ada. Himpunan dapat lebih menjangkau mereka. Juga wacana organisasi atau forum afirmasi yang jika jadi akan menaungi mereka. Kesma yang turun hanya akan menghambat pengembangan karakter dan advokasi afirmasi, juga terhambatnya wacana pembentukan organisasi atau forum afirmasi seperti layaknya Forum Bidik Misi (FBM).

Keempat, untuk mahasiswa pencari beasiswa, bisa jadi Tim Beasiswa dihidupkan kembali. Tim Beasiswa yang dihapuskan sejak tahun 2014, bisa jadi kembali muncul dan mengambil alih peran Kesma terkait beasiswa dan hubungan mahasiswa dengan LK. Tim Beasiswa yang dihapuskan karena adanya Kesma.

Intinya, sebagian besar peran Kemenkoan Kesejahteraan Mahasiswa sebenarnya bisa digantikan oleh lembaga-lembaga lainnya, seandainya Kabinet jadi didemisionerkan.

Lalu, bagaimana dengan kaderisasi dan hubungan eksternal?

Sinergisasi kaderisasi lembaga, sepertinya salah satu masalah yang belum juga terselesaikan. Hal ini terlihat dari minimnya usaha Kemenkoan PSDM dalam mensinergisasikan kaderisasi UKM dan HMJ. Kaderisasi secara menyeluruh pun tidak optimal, meskipun ada Rancangan Umum Kaderisasi (RUK) KM ITB. Setiap lembaga menjalankan kaderisasi sesuai tujuannya masing-masing. Sehingga, demisionernya Kabinet, tidak berdampak signifikan bagi kaderisasi-kaderisasi di lembaga.

Sementara untuk hubungan eksternal, tentu banyak program yang akan berhenti. Citra mahasiswa ITB menurut mahasiswa kampus lain akan menurun. Tapi, jabatan Koordinator Pusat BEM SI akan terus berlanjut, meskipun Wali turun. Hal ini karena tidak adanya mekanisme penurunan Korpus di tengah tahun. Siapapun dari KM ITB dapat menggantikan Wali sebagai Korpus BEM SI.

Namun, yang cukup krusial adalah terhambatnya hubungan mahasiswa dengan rektorat. Tidak adanya Kesma sebagai penghubung antara mahasiswa dan rektorat berdampak ke tidak adanya kekuatan mahasiswa yang bersifat Bottom-Up ke stakeholder ITB. Tidak ada yang memperjuangkan dari bawah.

Tapi masalah hubungan dengan rektorat setidaknya bisa dioptimalkan dengan pendekatan Top-Down. Lewat apa? Lewat Majelis Wali Amanat-Wakil Mahasiswa (MWA-WM) yang posisinya berada diatas Rektorat. Maka dari itu, kekosongan yang ditinggalkan Kesma KM ITB harus dapat diisi oleh MWA-WM. Peran MWA-WM harus diamplifikasi. Semua aspirasi mahasiswa harus tertampung dan berbuah feedback berupa kebijakan ITB dari atas. Harus ada yang memperjuangkan dari atas, lebih banyak dari sebelumnya.

Mungkinkah Kembali Ke Masa Lalu?

Semua orang terutama Senator sering mengelu-elukan KM ITB. Seperti semua ini harus demi kebaikan KM ITB. Tapi apakah semua orang masih membutuhkan KM ITB?

Tahun 1998, Forum Komunikasi Himpunan Jurusan (FKHJ) yang berisi para Ketua Himpunan di saat itu sepakat untuk bersatu mendirikan KM ITB. KM ITB dibuat atas dasar kekeluargaan setiap orang didalamnya. Kini, KM ITB sudah ada selama 20 tahun, dengan struktur sedemikian rupanya.

KM ITB yang dibentuk pasca-reformasi itu membuat ITB memiliki perbedaan dibandingkan organisasi kemahasiswaan kampus lain. Sementara kampus lain memiliki Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Terpusat dan Fakultas, di ITB ada Kabinet dan Himpunan.

Hanya ITB yang berbeda. Disana, orang bebas memilih BEM Terpusat ataupun Fakultas. BEM Fakultas sangat mungkin berbeda sikap dan pendapat dengan BEM Terpusat. Kartu kuning Jokowi yang diacungkan Zaadit bukanlah sikap dari BEM Fakultas dan seluruh mahasiswa UI, tapi hanya sikap dari BEM Terpusat.

Sementara disini? Ketika Kabinet menyatakan sikap, semua massa kampus ITB seakan terwakili dan memiliki sikap yang sama. Orang-orang pun banyak yang merasa tidak terwakili, sehingga mereka memutuskan untuk bersikap apatis terhadap KM ITB. Kabinet melakukan sikap demi mereka sendiri.

Seringkali juga Kabinet tidak memberikan apa-apa ke lembaga, tidak mensinergisasikan, namun berharap kepada lembaga untuk membantu mereka dalam menjalankan tujuan dan program kerja mereka.

It's time for change.

Ketika mayoritas massa kampus sudah merasa tidak memiliki KM ITB, saatnya selesai. Ketika tidak ada lagi rasa kekeluargaan yang menjadi dasar KM ITB, lantas buat apa ada KM ITB?

Mungkinkah kita kembali ke masa lalu? Sebelum ada KM ITB dan himpunan hidup dengan jalannya masing-masing. Ketika hanya ada FKHJ yang menyatukan semua himpunan dalam satu forum, bukan dikoordinasikan oleh Kabinet?

Mungkinkah HMJ dapat bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan anggotanya dan MWA-WM sebagai puncak dari semuanya?

Tidak ada Kabinet sebagai roda penggerak. Mungkinkah kita bertahan dengan didukung banyaknya kesempatan? Kesempatan dimana setiap orangnya berusaha menutupi kekosongan itu?

Mari kita lihat hasil referendum. Apapun hasilnya tentu itu keinginan massa kampus. Namun seandainya mayoritas massa tidak memilih, apa iya KM ITB masih dibutuhkan dan layak dipertahankan?

Thariq Izzah Ramadhan

Anggota Biasa MTI ITB

Kerabat Pers Mahasiswa ITB

Thariq Izzah

Written by

Future Industrialist #32016 #NUFC

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade