Agama dan Politik Harus Terpisah

Di negara demokrasi, agama seharusnya tidak mengikutcampurkan politik dan urusan pemerintah. Baik masyarakat maupun politikus harus meminggirkan kepercayaan pribadinya ketika ikut berdiskusi tentang politik, bersuara pada pemilihan, atau membuat kebijakan.


Di negara modern dan demokratik (seperti Indonesia), warga seharusnya memilih calon/kandidat yang mereka anggap paling cocok menjadi pemimpin — yang kebijkannya paling bagus; yang kepemimpinannya paling asyik. Kalau hanya melihat calon dari kepercayaan pribadinya, proses demokrasi tidak dapat berjalan secara efektif.

Sebagai contoh, Ahok menjelang pilgub DKI 2017. Ada banyak sekali kampanye melawan Ahok yang berbasis dan berbau tentang ‘kekafirannya’. Itu sangat menyedihkan. Seharusnya masyarakat tidak mempermasalahkan agama calon gubernur. Seharusnya masyarakat menolak jika calon gubernur tersebut mengandung kebijakan dan kepemimpinan yang menyimpang.

Dengan ini, saya tidak memberi dukungan kepada siapa pun. Tujuan saya adalah menekankan pentingnya tidak melihat calon pemimpin dari agamanya saja.


Konsep ‘tidak membenturkan agama dengan politik’ tidak hanya berlaku untuk masyarakat.

Peran politikus adalah mewakili masyarakat dan membuat kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakatnya — yang membuat masyarakat lebih bahagia, makmur, nyaman, dll.

Saya sangat kecewa ketika politikus memanfaatkan posisinya sebagai pemimpin untuk membawakan agenda agama pribadi. Saya sangat sedih ketika politikus mengutamakan urusan/promosi agama di atas penanganan masalah-masalah nyata.

Kepercayaan pridadi seharusnya tidak berpengaruh dalam pembuatan kebijakan. Kebijakan harus mencerminkan kebutuhan masyarakat, bukan agenda pribadi pemimpin. Dengan demikian politikus pun harus tetap memisahkan kepercayaan pribadinya dengan kebijakannya.


Kesimpulannya, pembenturan agama dan politik bisa berbahaya. Jika masyarakat hanya memandang calon pemimpin dari agamanya saja, proses demokrasi tidak jalan secara efektif. Ada kemungkinan bahwa calon yang terpilih bukan orang yang paling cocok menjadi pemimpin, tapi akan bertolak belakang dengan konsep dan prinsip demokrasi.

Jika politikus membiarkan kepercayaan pribadinya ikut campur dengan kebijakannya, itu sangat merugikan masyarakat. Pada dasarnya, fungsi pemimpin/politikus adalah mencari solusi untuk masalah-masalah nyata, dan membuat kebijakan supaya kemakmuran/kenyamanan masyarakat meningkat. Kepercayaan dan agenda pribadinya seharusnya tidak ikut campur dalam urusan politiknya, demi masa depan masyarakat yang lebih sejahtera.