tobasatu.com, Medan | Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengalokasikan kawasan hutan seluas 1,3 juta hektar yang tersebar di 26 Kabupaten di Sumatera Utara untuk masyarakat. Pemerintah diingatkan agar tak ada mafia yang mencaplok lahan yang dipersiapkan tersebut.

Program ini masuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015–2019. Lahan yang dipersiapkan ini di antaranya untuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat atau yang lebih akrab disebut skema perhutanan sosial pemberian izin. Tujuan dari program ini adalah menambah kesejahtaraan masyarakat di sekitar hutan sekaligus mengurangi konflik lahan yang terjadi di sekitar hutan.

Akan tetapi, Direktur Eksekutif Walhi Indonesia Nurhidayati didampingi Ketua Walhi Sumut Kusnadi, Jumat (29/1/2016) di salah satu rumah makan kawasan Setia Budi, Medan.

“Bukan tidak mungkin akan muncul mafia-mafia yang mengatasnamakan rakyat untuk mencaplok wilayah kelola yang seharusnya untuk rakyat. Mafia bisa saja atas nama koperasi, organisasi rakyat, dan lainnya. Karena dengan kemampuan pembiayaan modal yang dimilikinya, akan dengan mudah mengusulkan izin pengelolaan kawasan, namun peruntukannya kemudian dijadikan perkebunan monokultur, industri ekstraktive, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, memunculkan konflik baru dengan masyarakat setempat,” jelasnya.

Di Sumatera Utara, oleh jaringan kolaborasi Penggiat Kehutanan Sumatera Utara diusulkan pemberian izin kelola rakyat lebih kurang 1,3juta Hektar yang terseebar di 26 Kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Oleh Jaringan Kolaborasi Penggiat Kehutanan Sumatera Utara, pengusulan ini dimaksud untuk mendukung dan mendorong percepatan upaya pemerintah dalam mencapai target alokasi 12,7 juta hektar kawasan hutan untuk skema Perhutanan Sosial.

Seiring dengan pengusulan 1,3 juta hektar wilayah kelola hutan rakyat ini, Jaringan Kolaborasi Penggiat Kehutanan Sumatera Utara, akan mendorong pemerintah melakukan perubahan cara pikir dari pembuat kebijakan kehutanan agar tidak menjadikan masyarakat sebagai objek tetapi subjek. Salah satunya, katanya, dengan cara mengajak duduk bersama untuk mengevaluasi berbagai kebijakan terkait perhutanan sosial selama ini baik di tingkat nasional maupun daerah.

“Pemerintah perlu memberikan kepastian wilayah kelola kepada rakyat yang hidup di dalam dan di sekitar kawasan hutan negara untuk menjamin penghidupan mereka,” bilangnya.

Jaringan kolaborasi penggiat kehutanan Sumatera Utara, sambungnya, meminta pemerintah melakukan sejumlah upaya untuk mereformasi dan memperkuat kapasitas rakyat. Tujuannya agar dapat berperan efektif dalam memastikan akses masyarakat terhadap kawasan hutan negara melalui berbagai kegiatan dan membantu memfasiltasi kelembagaan masyarakat serta perizinan untuk menjamin akses rakyat terhadap pengelolaan hutan negara.

Hadir pula pada pertemuan ini Jimi Panjaitan dari KPH Sumut, Faisal Rizal dari Perkumpulan Palapa, Fatwa Fadillah dari Yayasan Pusaka Indonesia dan Muslim dari PEKAT. (ts-09)

The post

Pemerintah Alokasikan 12,7 Juta Hektar

Awas!! Mafia Caplok Hutan untuk Rakyat appeared first on tobasatu.com.

via tobasatu.com http://ift.tt/20aLG9y

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.