Mengapa Pengembangan Iptek Kita Mandek[1]

[1] Ide menulis ini diilhami dari perbincangan saya dengan tukang bubur kacang hijau Madura di Dipatiukur pada Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Harteknas) tahun ini, 10 Agustus 2018

Logo Kemenristekdikti (sumber : wikipedia)

Pertanyaan yang sering muncul dalam benak pemikiran saya adalah “Mengapa Indonesia tak kunjung sejajar dengan negara maju dalam pengembangan Iptek ?”. Pertanyaan ini sedikit demi sedikit terjawab dengan interaksi saya dengan dosen senior kampus melalui perbincangan langsung atau mendengarkan ceramahnya di seminar. Suatu ketika saya mengikuti seminar intensif membahas Restorasi Meiji di Jepang dan juga Renaissance di Eropa. Kedua agenda ini diakui sebagai cikal-bakal yang mengubah pandangan bangsa Jepang dan Eropa terkait pentingnya iptek bagi kemajuan bangsa mereka. Sejak saat itulah iptek di kedua bangsa ini maju berkembang dan menjadi kiblat dunia. Belajar dari kisah ini, Indonesia jika pengen maju perlu mengadopsi cara Jepang dan Eropa.

Pasca seminar saya kemudian menyimpulkan bahwa Indonesia butuh pemimpin yang berpihak pada iptek sebagaimana Jepang dan Eropa. Pengembangan iptek utamanya didorong secara top-down, struktural dari atas ke bawah. Namun kemudian ada pertanyaan, “Bukannya Indonesia pernah memiliki Presiden yang kini dijuluki Bapak Teknologi, BJ. Habibie ?”, “Mengapa saat beliau memimpin Indonesia, pengembangan Iptek justru tidak sekencang saat dia menjabat Menristek di Era Orde Baru?”. Di sini kemudian saya berfikir, pengembangan iptek tidak semata-mata distimulus oleh pemimpin yang pro-iptek, ada faktor-faktor lain yang perlu dikalkulasi. Lantas apa faktor-faktor ini ?.

Mengurai Kompleksitas

Harus kita akui negara adalah aktor utama dalam pengembangan iptek melihat iptek memiliki korelasi positif dalam kesejahteraan dan kedaulatan sebuah negara. Mengapa negara ? Karena negara memiliki infrastruktur lengkap baik fisik, sumber daya manusia, dan juga produk kebijakan. Lantas siapa yang menjalankan negara ? Tak lain adalah lembaga negara dan Pemerintah. Lembaga iptek yang dimiliki negara diantaranya adalah LIPI, LAPAN, BPPT, BIG, Perguruan Tinggi Negeri (khususnya yang berstatus Satker dan BLU), dan lainnya. Pemerintah yang dimaksud adalah Kemenristek (kini Kemenristekdikti), dan Kementerian lain yang berkorelasi tidak langsung seperti Kemenperin, Kemendikbud, Kemenhan, Kominfo, dan Kemen-BUMN dengan badan usaha yang dimilikinya seperti PTDI, PTPAL, PT Inti, PT LEN, INKA, dan sebagainya.

Jika lembaga negara kewenangannya terbatas pada rumah tangga lembaganya saja, lembaga Pemerintah seperti Kementerian berwenang untuk menciptakan produk kebijakan yang berdampak pada lembaga-lembaga di bawahnya dan juga lembaga negara. Visi iptek Presiden sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan ditafsirkan oleh Kemenristekdikti menjadi program selama lima tahun ke depan. Program inilah yang akan dijalankan oleh lembaga-lembaga iptek yang ada baik lembaga negara maupun lembaga Pemerintah seperti yang saya sebut di atas. Ini menunjukkan bahwa peranan kementerian ini sangat besar dalam upaya pengembangan iptek nasional. Lantas, bagaimana profil menteri dari Kementerian ini ?

Sebagai sebuah negara, kita memilih Kepala Negara dan Kepala Pemerintah dijabat oleh satu orang yaitu Presiden. Kita tidak memiliki dewan pertimbangan yang berada di atas Presiden. Dulu kita memiliki MPR yang mengawal GBHN dan dapat menjatuhkan Presiden sewaktu-waktu jika melenceng dari konstitusi negara, namun kini peranan MPR minimal dan itupun dihuni oleh para politisi bukan utusan golongan dan unsur masyarakat. Dua terakhir ini coba diakomodasi oleh DPD tapi tetap kewenangannya minimal. Dalam konteks pengembangan iptek, Presiden adalah ujung tombak untuk mendukung atau tidak mendukung pengembangan iptek. Pengejawantahan visi-misi Presiden ke dalam program dilaksanakan oleh pembantu Presiden yaitu Kemenristekdikti.

Dalam realitas demokrasi yang dianut Indonesia, Presiden adalah jabatan politik. Pemilihan siapa yang cocok menjadi Presiden ditentukan oleh partai politik (parpol), maka sosok Presiden adalah seorang yang sesuai dengan selera partai pengusungnya. Ketika Presiden ini terpilih yang resmi menjabat, maka Ia tidak dapat independen melihat kontrak politik dengan partai pengusung adalah nyata adanya. Pos kementerian jelas telah dikavling dan dibagi rata oleh parpol pengusung. Jika ada menteri dari kalangan profesional itu jelas telah mendapatkan restu dari parpol atau memiliki hubungan dengan parpol. Jika Anda tidak percaya, siapa M. Nasir, Menristekdikti saat ini ? Ternyata beliau masih memiliki hubungan keluarga dengan Muhaimin Iskandar, Ketua umum PKB saat ini[1].

Menteri adalah pelaksana program artinya dari awal sebelum jabatan diemban, rencana seharusnya sudah matang sehingga dalam lima tahun program dapat dijalankan secara efektif. Jika sehari-harinya, menteri yang dipilih memiliki pemahaman untuk memajukan iptek yang memadai secara makro sampai tataran mikro yaitu program-program, tidak masalah. Bagaimana jika tidak ? Jelas dalam lima tahun tidak ada kemajuan signifikan dalam pengembangan iptek. Iptek pun dimaknai parsial. Sebagai contoh, Kemenristekdikti merancang rencana strategis 2015–2019 dengan tiga poin inti : 1) meningkatnya kemampuan iptek dan inovasi melalui parameter indeks inovasi, 2) meningkatnya relevansi, kuantitas, dan kualitas pendidikan tinggi melalui indeks pendidikan tinggi, dan 3) terlaksananya reformasi birokrasi melalui indeks reformasi birokrasi[2]. Maka, Kementerian ini menganggap dirinya sukses ketika indeks-indeks ini mencapai batas minimal sebagaimana kesepakatan antara Menteri dan Presiden. Dalam lima tahun menjabat, menteri akan fokus ke sini. Lantas, apakah pengembangan iptek nasional cukup dengan indeks ini ? Jelas tidak.

Bersahabat dengan Realitas

Sempitnya pemahaman iptek bahkan di level Kementerian sekalipun memperlihatkan bahwa pengembangan iptek kita berada pada level mandek. Realitas hari ini Kementerian yang bertugas memajukan iptek melalui program-program dalam lima tahun harus dapat memuaskan Presiden. Jika Presiden pro-iptek, maka Menteri terkait relatif lebih mudah menjalankan program-programnya, namun beda cerita jika Presiden justru memberikan pesanan program utama di luar pengembangan iptek. Kementerian pada akhirnya disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya administratif. Kementerian memang akan sibuk luar biasa namun kesibukannya ini tidak memiliki implikasi signifikan dalam upaya pengembangan iptek nasional.

Realitas politik hari ini yang penuh dengan kepentingan harus difahami secara sadar oleh para insan pengembang iptek seperti para peneliti, dosen, pekerja Litbang, industriwan, dan sebagainya. Jangan berharap Indonesia dapat mengadopsi cara Jepang dan Eropa karena hal itu adalah mustahil adanya. Oleh karenanya, perlunya insan iptek untuk berinteraksi secara aktif dengan insan politik. Para insan iptek harus dapat masuk ke semua insan politik dari berbagai parpol tanpa terkecuali. Pemihakan pada parpol atau sosok politisi tertentu adalah keblunderan. Dalam tataran yang lebih praktis sebagai contoh Pilpres, para insan iptek harus dapat masuk ke semua calon dan menawarkan gagasannya di sana seperti policy brief pengembangan iptek nasional. Jangan terlalu berharap dari sosok menteri seperti dari satu almamater untuk mengubah peta iptek nasional. Sudah banyak menteri dari kampus iptek terkemuka nasional namun wajah iptek kita tetap sama saja.

Karena pengembangan iptek ini sifatnya terus-menerus, terlalu naif jika kita berharap dalam lima tahun iptek kita akan setara dengan negara maju. Pengembangan iptek adalah kinerja kolektif dari segenap elemen bangsa. Maka wajib kiranya ada pedoman pelaksanaan pengembangan iptek atau peta jalan (roadmap) pengembangan iptek. Saya yakin kita memiliki roadmap ini. Lembaga seperti Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) dan Dewan Riset Nasional (DRN) saya kira punya pandangan iptek Indonesia ke depan seperti apa, hanya saja kedua lembaga ini tidak memiliki hubungan struktural dengan lembaga pelaksananya yaitu Kementerian dan Lembaga iptek negara lainnya. Jikapun ada hubungan, Kementerian dan lembaga iptek negara tetap bisa melakukan apapun sebagaimana apa yang Presiden inginkan. Jika melihat realitas ini, ada dua hal yang bisa dilakukan : 1) Perlunya Dewan Iptek Nasional yang secara struktural berada di atas Presiden untuk memberikan arahan yang mengikat untuk pengembangan iptek Indonesia di masa depan, dan 2) Jika Dewan ini tidak ada, para insan iptek perlu bergerilya untuk mengkampanyekan gagasan pengembangan iptek ke para politisi dan birokrat di berbagai level tanpa terkecuali. Secara pribadi saya condong ke opsi pertama, namun realitas politik hari ini nyatanya hanya membuka opsi kedua.

[1] https://news.detik.com/berita/2727569/ini-profil-m-nasir-pakar-anggaran-undip-yang-dipanggil-presiden-jokowi

[2] http://www.polsri.ac.id/files/2018/02/Kebijakan-Program-Kerja-Kemristekdikti-2018.pdf