Pemberhentian Archandra Tahar :

Simbol Keteledoran Presiden yang Tak Bisa Dimaafkan

Hari ini kita bersama menyaksikan dagelan politik yang sungguh memalukan. Seorang menteri dari reshuffle tahap II kabinet Joko Widodo (Jokowi) yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Archardra Tahar, diberhentikan pasca dilantik tanggal 27 Juli 2016 lalu. Ini artinya Archadra adalah menteri dengan jabatan tersingkat sepanjang sejarah Republik Indonesia, hanya 20 hari saja. Alasan dicopotnya menteri berdarah Padang ini diduga kuat karena kewarganegaraan ganda yaitu selain Warga Negara Indonesia (WNI), Archandra tercatat sebagai warga Amerika Serikat. Fakta ini memunculkan pertanyaan besar, mengapa Jokowi tidak teliti dengan hal yang sifatnya adminstratif ini ? Bukannya ini hal yang sangat sederhana ?

Gentle

Banyak alasan yang membuat Jokowi bisa kecolongan dengan menteri pilihannya ini. Bisa karena Ia terlalu percaya dengan pembisiknya sehingga tinggal ‘ngecek’ ala kadarnya. Atau juga menyadari bahwa memang Archandra Tahar berkewarganegara ganda namun percaya dengan pembisiknya bahwa fakta ini tidak akan terbuka ke publik. Apa boleh di kata, bola liar pemberitaan tentang Archandra Tahar yang berkewarganegaraan ganda menjadi viral di publik. Berbagai media membicarakan hal ini. Jokowi berada diujung tanduk untuk segara putuskan sikap atas menteri lulusan ITB ini. Akhirnya malam ini, Archandra resmi diberhentikan secara terhormat sebagai menteri oleh Presiden Jokowi.

Archandra Tahar diberhentikan diduga kuat karena status warganegara ganda (sumber gambar indonesianindustry.com/tag/archandra-tahar)

Terlepas apa alasan yang menjadi sebab kesalahan pengangkatan Archandra, Jokowi jelas yang patut disalahkan. Pengangkatan menteri adalah sepenuhnya hak Presiden. Hak prerogatif Presiden. Jadi jikapun yang mengusulkan nama Archandra sebagai menteri pengganti Sudirman Said ini bukan Jokowi, namun yang taken kontrak adalah Jokowi, bukan yang lain. Atas dasar inilah, Jokowi harus menyampaikan secara gentle ke publik sejelas-jelasnya bahwa status warganegara ganda Archandra benar adanya dan ini bertentangan dengan konstitusi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 23 poin a menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Kuat dugaan bahwa kasus Archandra melanggar UU tersebut. Sementara syarat seorang menjadi pada poin pertama adalah warga negara Indonesia sebagaimana pasal 22 UU Nomor 39 Tahun 2008.

Terakhir

Kejadian ini menjadi semacam pertanda bahwa negara ‘salah urus’. Hal sepele seperti status warga negara menteri kabinet saja keliru. Ini sungguh memalukan. Hal memalukan seperti ini tidak sekali saja terjadi di zaman Jokowi. Masih banyak kejadian ‘lucu’ yang terjadi sejak pertama kali Ia dilantik 2014 silam. Ini tak lain karena Jokowi belum menjadi Presiden ‘sesungguhnya’. Disekitar Jokowi banyak sekali dalang yang bermain, sementara Jokowi adalah wayang. Tinggal siapa dalang yang bermain, disanalah mantan Walikota Solo ini akan menyambut (tidak bisa menolak) dengan kebijakan-kebijakan yang terkadang kontroversial. Sebagai contoh, banyaknya sukarelawan yang dulu saat kampanye ‘sukarela’ mendukung Jokowi, kini merongrong ingin mendapatkan jabatan.

Cukuplah kasus Archandra ini terakhir di periode pertama Jokowi memimpin agar beliau dapat fokus kerja membangun Indonesia. Saya merindukan ide besar Jokowi untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia menjadi kenyataan. Semua ini dimungkinkan jika kejadian sepele seperti kasus Archandra ini tidak terjadi kembali di waktu-waktu yang akan datang dan Jokowi bisa fokus kerja seperti tagline-nya, “Kerja Kerja Kerja !”.