Pembubaran HTI : Tepat tidak ?

Hizbut Tahrir Indonesia dibubarkan (dok. news.detik.com)

Saya akhirnya putuskan untuk menuliskan pandangan saya pernyataan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh Pemerintah belum lama ini. Saya mencoba berfikir jernih dan tetap berprinsip pada konstitusi negara. Biarpun tidak lagi sehangat beberapa hari lalu, tetapi saya kira penting untuk dibaca teman-teman sekalian.

Saya bukan orang HTI, namun seringkali terutama waktu S1 diajak bahkan dipaksa untuk ikut berdiskusi dengan mereka terkait masalah politik negeri ini. Beberapa kali saya terima namun seringkali saya tolak, alasan saya sederhana : saya tidak mau nuansa sains dan teknologi di kampus saya tergantikan dengan jargon-jargon politik yang ujungnya seringkali bias. Saya beberapa kali mengatakan ke aktivis HTI kurang lebih begini : “Coba kalian bahas gimana caranya sains dan teknologi di Indonesia ini maju, jangan khilafah melulu”.

Saya kira HTI tidak cocok jika disebut organisasi masyarakat, mereka lebih pasnya disebut partai politik. Dalam setiap obrolan dengan aktivis HTI, mereka seringkali mengkritisi pemerintah, jarang sekali mengobrol seputar bagaimana sebuah persoalan mendasar negeri ini seperti kemiskinan itu dapat diselesaikan tanpa campur tangan politik di dalamnya. Mereka berprinsip “politik adalah panglima” di mana jika khilafah Islam tegak, maka segala hal-hal yang sekarang menjadi persoalan manusia seperti kemiskinan dapat ditangani. Mereka saya kira lupa bahwa masalah sosial itu tidak dapat disamakan dengan hukum alam yang mutlak.

Atas dasar itu semua, saya yang delapan tahun hidup di lingkungan akademik kampus, menjadi malas ketika mengobrol dengan aktivis HTI. Belum lama (sekitar sebulan lalu), saya mencoba berdiskusi dengan aktivis HTI yang sedang ambil kuliah di magister Fisika, saya tanya ke dia mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, saya berikan pandangan ke dia bahwa bagi saya Pancasila itu final, tidak dapat diubah. Tapi menurutnya, Pancasila itu sudah baik tapi kurang sempurna, maka perlu disempurnakan dengan hukum Islam dalam bingkai khilafah. Saya kejar dia, “Sejauh mana Anda faham Pancasila ? Anda tidak bisa menyimpulkan Pancasila tidak lengkap jika Anda tidak pernah membaca bagaimana sejarah Pancasila dibentuk”. Dia pun menjawab dengan penuh keraguan.

Dalam beberapa kali berinteraksi dengan orang-orang HTI (khususnya yang berdomisili di kampus), mereka dapat dibedakan menjadi dua macam : sedang belajar agama dan fanatik. Jenis pertama biasanya terbuka pada dialog dengan orang-orang yang berbeda golongan dengan mereka, namun golongan kedua itu sangat menyebalkan. Agendanya propaganda khilafah di mana-mana. Bagi mereka itu semacam dakwah. Selain propaganda di media sosial dengan posting status-status yang mendukung ide mereka juga dengan sebarkan selebaran/poster kepada orang-orang (bahkan seringkali saya dapati di tempat publik).

Pengikut fanatik HTI yang secara terbuka mendeklarasikan ide khilafah ini saya kira yang menjadi alasan utama Pemerintah untuk membubarkan ormas ini. Pemerintah menganggap HTI sebagai ancaman NKRI karena memiliki ide yang bertentangan dengan Pancasila dan ide ini diperjuangkan untuk tegak. Apakah sikap Pemerintah ini sah ? Saya katakan sah dan konstitusional. Namun biarpun legal secara hukum, namun itu tak lantas masalah akan selesai. Membubarkan itu mudah yang sulit adalah bagaimana tujuan menjadikan Pancasila sebagai semangat bersama itu tercapai. Apakah sudah dianalisis lebih dalam terkait sepak terjang HTI dengan membedah pemikirannya di mimbar akademik. Saya kira langkah ini belum. Coba ajak pentolan HTI berdiskusi dengan tokoh NU yang menggagas Islam Nusantara dan Muhammadiyah yang mengusung Islam berkemajuan. Diskusi yang intens dengan semangat kebaikan saya kira penting untuk dilakukan demi kemaslahatan.

Pembubaran HTI sangat mungkin dapat memicu gejolak politik yang lebih panas yang dipicu oleh para fanatik organisasi ini. Apalagi HTI secara luas dikenal masyarakat melalui tokoh-tokoh vokalnya seperti Felix Siaw. Juga mendapat simpati dari para person dari berbagai organisasi Islam karena gerak HTI selama ini terbatas pada menyuarakan ide khilafah melalui media-media yang jamak dikenal masyarakat seperti pengajian dan mentoring. Sebagian masyarakat pun mendapat manfaat dari kehadiran HTI melalui kajian-kajian Islam tersebut. Selama HTI hadir di Indonesia, saya kira mereka belum pernah memberontak. Jadi penyimpulan HTI adalah bagian dari ISIS saya kira kejauhan.

Maka, saya menyarankan kepada Pemerintah untuk memikirkan lebih dalam terkait pembubaran HTI. Badan Intelijen Negara (BIN) saya sarankan untuk belajar dinamika sistem sehingga dapat berfikir lebih komprehensif dan matang. Juga mewajibkan kampus-kampus untuk membuka riset terkait Pancasila sehingga dasar negara ini tidak sekedar dogma seperti yang terjadi di masa orde baru. Saya kira menjadikan 1 Juni sebagai hari Pancasila belumlah cukup untuk membuat rakyat Indonesia ‘menyetujui’ dasar negara tersebut.